logo rilis
Kata DPR Soal Usulan Pemecatan Komisioner KPAI yang Sebut Wanita Bisa Hamil di Kolam Renan
Kontributor
Tari Oktaviani
24 Februari 2020, 11:21 WIB
Kata DPR Soal Usulan Pemecatan Komisioner KPAI yang Sebut Wanita Bisa Hamil di Kolam Renan
Ace Hasan Syadzily. RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Usai mengeluarkan pernyataan bahwa wanita yang berenang dalam satu kolam renang yang sama dengan pria bisa hamil, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty diminta untuk dipecat oleh netizen. Hal ini tampak dari tagar #PecatSittiHikmawatty di twitter. 

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily yang merupakan mitra kerja KPAI pun angkat suara. Ia mengatakan proses pemecatan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

"Soal pemecatan tentu harus dikembalikan kepada aturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ace. 

Ace sendiri menyayangkan pernyataan Sitti itu. Ia menilai kejadian ini menjadi pelajaran untuk lebih selektif lagi ke depan dalam proses memilih Komisioner KPAI.

"Ini jadi pelajaran bagi Komisi VIII untuk lebih selektif lagi memilih Komisioner KPAI ke depan. Tidak boleh seorang Komisioner KPAI menyampaikan pengetahuan yang berasal dari sumber pengetahuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya

Ace pun menilai wajat bila akhirnya pernyataan Sitti menjadi hujatan netizen. Menurutnya, sudah sepatutnya Sitti menerimanya.

"Saya kira yang bersangkutan harus sensitif dan peka terhadap tuntutan masyarakat, terutama netizen. Apa yang disampaikan Sitti Hikmawaty menjadi bahan olok-olokan publik," imbuh politikus Golkar ini.

Sementara itu mengacu pada Peraturan Presiden (PP) No 61 Tahun 2016 tentang KPAI disebutkan bahwa anggota KPAI bisa diberhentikan atas usul KPAI melalui Menteri. Hal itu tertuang dalam pasal berikut:

Pasal 9 

Anggota KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KPAI bisa diberhentikan atas usul KPAI melalui menteri.

Pasal 21
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri.

Sementara itu untuk pemberhentian tidak hormat diatur dalam pasal berikut:

Pasal 23
Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
b. melanggar kode etik KPAI.

Pasal 24
Pemberhentian tidak dengan hormat anggota KPAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Etik KPAI, yang dibentuk oleh KPAI.

 

 

 

 

 

 

Sumber: Detik.com




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID