logo rilis

Kasus Untag Senilai Rp65,6 Miliar, Majelis Hakim Heran Saksi Teken AJB
Kontributor

09 Januari 2019, 16:10 WIB
Kasus Untag Senilai Rp65,6 Miliar, Majelis Hakim Heran Saksi Teken AJB
Rudyono Darsono, saksi kunci dalam kasus sengketa lahan Yayasan Universitas 17 Agustus 1945. FOTO: RILISID/Yayat R Cipasang

RILIS.ID, Jakarta— Setelah tertunda karena saksi kunci Rudyono Darsono sakit, kasus sengketa lahan Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) dengan terdakwa Tedja Widjaja, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (9/1/2019). Agenda masih mendengarkan saksi korban.

Walaupun sempat berkelit dengan mengajukan sejumlah argumentasi, Rudyono mengakui bahwa dia menandatangani akta perjanjian kerja sama serta akta jual beli (AJB) dengan terdakwa. Dia juga mengakui bahwa pihak terdakwa telah melakukan pembangunan  gedung kampus yang saat ini digunakan Untag untuk kegiatan belajar mengajar. 

Pada persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tugiyanto,  saksi bersikukuh mengatakan bahwa Akta Notaris Nomor 58 yang menjadi dasar perjanjian kerja sama antara Yayasan Untag dengan Tedja Widjaja (mewakili PT Graha Mahardika) tidak bisa digunakan, karena ada perjanjian lain yang dijadikan dasar kesepakatan.  

Namun, saat dimintai konfirmasi oleh kuasa hukum terdakwa dan majelis hakim, saksi mengakui dia menandatangani Akta Nomor 58 atas nama Yayasan Untag. Dia juga membenarkan bahwa akta perjanjian tersebut tidak pernah dibatalkan.  

Selain itu, saksi berteguh belum ada pembayaran sama sekali dari terdakwa atas transaksi jual beli lahan. Padahal, dalam dakwaan dinyatakan bahwa pembayaran yang belum dilakukan terdakwa hanya Rp 15 miliar dari total kesepakatan senilai Rp 65,6 miliar. 

Majelis hakim heran mengapa saksi bersedia menandatangani AJB yang kemudian dilakukan balik nama jika belum ada pembayaran. “Saya terpaksa tanda tangan karena pembayaran tidak bisa diselesaikan apabila proses balik nama tidak bisa dilakukan,” kilah Rudyono.

Dalam persidangan sebelumnya, Rudyono juga mengatakan bahwa PT Graha Mahardika sebagai perusahaan jasa properti secara operasional belum pernah melakukan pembangunan. Namun, saat dikonfrontir oleh kuasa hukum terdakwa bahwa PT Garaha Mahardika telah menyelesaikan pembangunan gedung delapan lantai yang kini digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di Untag, saksi kemudian meralat keterangannya.

Kuasa hukum Tedja Widjaja, Andreas Nahot Silitonga menilai keterangan saksi yang berbelit-belit bukan saja membingungkan, tapi juga kontradiktif. Apalagi, saksi juga beberapa kali terkesan meralat keterangan yang sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. 

“Contohnya soal Akta 58, yang dia bilang tidak diakui tapi dia tandatangan. Mending tidak usah tanda tangan kalau begitu. Sekarang dibalik, apakah pernah akta tersebut dibatalkan? Tidak pernah. Begitujuga AJB, apakah pernah dimohonkan untyuk dibatalkan? Tidak  pernah. Kalau memang punya bukti kuat, gugat perdata saja.  Malah sekarang dia ambil kembali tanahnya dengan cara kriminalisasi, lewat gugatan pidana,” tutur Nahot.

Mengenai tuduhan penggelapan dengan menjaminkan sertifikat-sertifikat tanah ke bank, Nahot menegaskan bahwa penjaminan tersebut dilakukan lantaran sertifikat memang telah dimiliki oleh Graha, Tedja, dan istrinya. "Sertifikat yang dijaminkan ke Bank ICBC dan Bank Artha Graha adalah atas nama PT Graha Mahardikka, Tedja Widjaja, dan Lindawati Lesmana (Istri Tedja). Nama-nama tersebut merupakan pemilik dan berhak, termasuk untuk menjaminkan ke bank," tandasnya


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)