logo rilis
Kasus Suap Lampung Tengah, KPK Kembali Periksa JNS
Kontributor
Tari Oktaviani
23 Maret 2018, 12:25 WIB
Kasus Suap Lampung Tengah, KPK Kembali Periksa JNS
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa tersangka Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, J Natalis Sinaga (JNS). 

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, penyidik masih ingin mendalami perbuatan tersangka dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah tahun 2018 itu.

"Masih ada kebutuhan pemeriksaan untuk JNS (J Natalis Sinaga) hari ini," kata Febri dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Sementara untuk mendalami peran J Natalis, penyidik juga turut memanggil Kepala Bidang Air Bersih dan Pertamanandi Lampung Tengah, Indra Erlangga. 

Selain itu ada pula seorang wiraswasta yang bernama Badar juga turut diperiksa KPK.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNS," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka. 

Pria yang juga calon Gubernur Lampung ini diduga terlibat tindak pidana suap berkaitan dengan pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah tahun 2018.

Sebelumnya, KPK telah lebih dahulu menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah, Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman.

Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

Editor: Kurniati


500
komentar (0)