logo rilis
Kasus Suap Bupati Purbalingga, KPK Panggil Wakil Ketua DPR Utut Adianto
Kontributor

12 September 2018, 11:23 WIB
Kasus Suap Bupati Purbalingga, KPK Panggil Wakil Ketua DPR Utut Adianto
Utut Adianto. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Utut Adianto. Politisi PDI Perjuangan itu sedianya akan diperiksa dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2017-2018.

"Utut akan diperiksa sebagai saksi untuk TSD (Bupati Purbalingga Tasdi)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Belum diketahui apa peran pria yang juga terkenal dengan grandmaster catur ini. Namun diduga Utut mengetahui perkara yang menyeret Tasdi yang juga sesama politisi PDIP itu.

Sebelumnya Bupati Purbalingga Tasdi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Tasdi dijerat dalam dugaan penerimaan suap terkait proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga tahun anggaran 2017-2018.

Dalam kasus ini, Librata dan Hamdani yang merupakan kontraktor pemenang proyek yang kerap mengerjakan proyek-proyek di Pemkab Purbalingga juga ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Hadi diduga membantu pemenuhan Tasdi untuk membantu Librata dalam lelang proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga tahun anggaran 2017-2018.

Tasdi diduga menerima fee senilai Rp 100 juta dari pemenang proyek pembangunan Islamic Center tahap dua tahun 2018 senilai Rp 22 miliar.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5 persen dari total nilai proyek, yaitu sebesar Rp500 juta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, Selasa (5/6/2018).

Dalam kasus ini, Tasdi dan Hadi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Hamdani, Librata dan Ardirawinata disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎‎

Editor: Sukma Alam




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID