logo rilis
Kasus Korupsi IPDN, Gamawan Fauzi Diperiksa sebagai Saksi
Kontributor
Tari Oktaviani
03 Mei 2018, 14:55 WIB
Kasus Korupsi IPDN, Gamawan Fauzi Diperiksa sebagai Saksi
Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tahun anggaran 2011. Hari ini Kamis (3/5/2018), ia dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan.

Sedianya ia menjadi saksi untuk tersangka mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dudy Jocom. Usai pemeriksaan, ia mengaku tak banyak tahu soal kasus tersebut.

Ia hanya merasa heran kenapa korupsi itu masih terjadi. Padahal, Gamawan berujar sebelum pengerjaan dimulai pihaknya telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memeriksa hasil lelang yang dilakukan jajarannya untuk pembangunan gedung IPDN Agam.

"Itu yang ditanya (penyidik KPK) bagaimana cara bapak menetapkan pemenang. Saya bilang, saya harus di-review dulu oleh BPKP, jadi setelah di-review BPKP baru saya tanda tangani. Jadi soal yang lain saya tidak tahu," kata Gamawan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Lalu terkait dengan proses lelang pembangunan Gedung lPDN itu, Gamawan mengaku tak campur tangan di sana. Bahkan ia juga tak tahu perusahaan apa saja yang ikut lelang proyek senilai Rp125 miliar itu.

"Saya tidak tahu perusahaannya itu apa. Saya tidak pernah ketemu orang, saya tidak pernah ketemu orang perusahaannya," ujarnya.

Sejauh ingatannya, kala itu Gamawan merasa tugasnya sudah tuntas dengan meminta terlebih dahulu kepada BPKP untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen proses lelang.

"Saya minta di-review oleh BPKP setelah ada di-review menyatakan tidak ada masalah dan sesuai peraturan yang berlaku, baru saya tanda tangani," tuturnya.

Diketahui dalam kasus dugaan korupsi ini, Dudy ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan pada Maret 2016 lalu. KPK menduga kerugian negara dalam pembangunan Gedung lPDN Agam ini mencapai Rp34 miliar dari total nilai proyek Rp125 miliar.

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)