logo rilis

Kasus e-KTP, Pegiat Anti Korupsi Desak KPK Terapkan Pasal TPPU
Kontributor
Budi Prasetyo
10 April 2018, 12:13 WIB
Kasus e-KTP, Pegiat Anti Korupsi Desak KPK Terapkan Pasal TPPU
Terdakwa Korupsi e-KTP Setya Novanto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Aktivis anti korupsi dari Malang Coruption Watch (MCW), Umar Shalahuddin, berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK jerat pelaku e-KTP dengan pasal pencucian uang. 

Dia menilai, selama persidangan, bukti adanya tindakan pencucian uang itu sudah gamblang.
 
"Jika ada indikasi kuat yang ditunjukkan dengan bukti hukum, maka dapat dijerat pasal TPPU," katanya kepada rilis.id di Surabaya, Rabu (10/4/2018).

Dia mengatakan, dari fakta persidangan, KPK bisa langsung mendalami alur pencucian uang dan siapa saja penerima uang panas itu. Bahkan, KPK harus mendalami juga apakah uang itu diputar dan disamakan untuk bisnis.

"Indikasi tindak pidana korupsinya harus clear, ada indikasi pengembangbiakan uang dari hasil korupsi," tambahnya.
 
Menurut Umar, KPK punya kendala karena kasus itu menjerat para petinggi parpol. Akan tetapi, kata Umar, justru hal itu menjadi tantangan bagi lembaga anti rasuah itu untuk membuktikan independensinya.
 
"Mestinya bisa diselidiki ke atas dan ke bawah. Makin ke atas akan semakin politis, karena berhadapan dengan orang besar dan punya kuasa besar pula, dibanding ke bawah yang relatif unsur polanya lebih rendah," pungkasnya.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)