logo rilis
Kasus e-KTP, KPK Harap Ketua DPR Penuhi Panggilan Penyidik
Kontributor
Tari Oktaviani
04 Juni 2018, 04:08 WIB
Kasus e-KTP, KPK Harap Ketua DPR Penuhi Panggilan Penyidik
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo untuk diperiksa penyidik. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pria yang kerap disapa Bamsoet itu akan menjadi saksi untuk kasus perkara e-KTP.

Febri mengatakan, ada beberapa orang anggota DPR yang akan diperiksa pekan ini untuk perkara e-KTP. Ia berharap Bamsoet dan lainnya memenuhi panggilan KPK. Sebab, pemanggilannya kali ini juga merupakan penjadwalan ulang di mana sebelumnya Bamsoet tak hadir.

"Surat panggilan KPK terhadap saksi yang akan diperiksa mulai besok sudah disampaikan secara patut. Jadi kami harap saksi-saksi yang dipanggil memberikan contoh baik dan hadir memenuhi kewajiban hukum tersebut," kata Febri, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Bamsoet sendiri dikatakan Febri akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi (IHP) dan Made Oka Masagung (MOM). Diketahui keduanya saat ini belum rampung perkara penyidikannya.

"Dibutuhkan keterangan sejumlah anggota DPR untuk mengkonfirmasi dua hal yaitu aliran dana terkait e-KTP, atau proses penganggaran e-KTP," paparnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Made Oka Masagung bersama keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Penyidik menduga Irvanto sebagai pihak yang menampung uang dari keuntungan proyek e-KTP.

Made Oka Masagung juga diduga sebagai penampung dan perantara penerimaan uang dari proyek e-KTP kepada Setya Novanto. Uang tersebut ditampung melalui rekening kedua perusahaannya di Singapura, yaitu OEM Investement Pte Ltd dan PT Delta Energy.

Ia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)