logo rilis
Kasus e-KTP, Giliran Demokrat Sindir PDIP 
Kontributor
Zul Sikumbang
23 Maret 2018, 11:44 WIB
Kasus e-KTP, Giliran Demokrat Sindir PDIP 
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menilai, pernyataan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyalahkan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pengakuan terdakwa kasus mega korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto menggelikan.

Sementara Novanto pada persidangan di Tipikor kemarin menyebut petinggi PDIP seperti Puan Maharani, Pramono Anung juga menerima masing-masing US$500 ribu dari kasus mega korupsi e-KTP tersebut

“Sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah Partai Politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. Betapa tidak? Sekjen PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi,” kata Hinca di Jakarta, Jumat (23/3/2018)

Menurutnya, rasanya tak pantas mengajari seorang Sekjen sebuah partai besar bahwa tindak pidana, dimana pun dan kapan pun, serta partai mana pun yang sedang berkuasa, adalah perbuatan yang dilakukan secara pribadi, yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi pula. 

Hinca mengatakan, semua sama di hadapan hukum. Tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa.

“Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar anggota Komisi III DPR RI itu.

Hinca melanjutkan, menjadi kewajiban partai politik untuk melindungi kader-kadernya dan memberikan bantuan hukum jika kadernya tengah mengalami proses hukum, tetapi tentu tidak dilakukan secara membabi buta.

“Apalagi jika dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan menghalang-halangi penegakkan hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum,” sindir Hinca.

Sungguh tak bijak menyalahkan kebijakan dan program nasional yang baik dan benar tentang e-KTP. 

Hinca mengatakan, program e-KTP adalah amanah undang-undang yang dihasilkan secara bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

“Pernyataan Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program e-KTP karena kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi e-KTP, ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain. Pernyataan PDIP yang menyalahkan kebijakan dan program e-KTP ini juga baru dikemukakan sekarang, setelah 2 kader utamanya oleh Setya Novanto disebut sebagai ikut menerima uang e-KTP,” ujar dia.

Sebagai partai terbesar dan partai yang berkuasa saat ini, PDIP justru sedang diuji oleh sejarah. Apakah PDIP sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik ketika ada kader-kadernya yang kena jerat penegak hukum mau pun tidak.

“Apakah PDIP tak akan pernah menghalang-halangi kasus penegakkan hukum oleh KPK (obstruction of justice) yang juga merupakan partai terbesar dan sedang berkuasa ? Semoga rakyat kita menilai dan membandingkan, partai-partai mana yang konsisten dan konsekuen dalam pemberantasan korupsi, dan mana yang tidak,” kata Hinca.

Ditambahkannya, pernyataan PDIP yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden SBY dan mendiskreditkan Partai Demokrat, juga salah alamat, karena bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto (mantan Ketum Partai Golkar).

“Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK. Majelis hakimlah yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel pada saatnya nanti. Partai Demokrat juga tidak pada posisi untuk berpendapat apakah Puan Maharani dan Pramono Anung terlibat atau tidak kami tidak punya kewenangan untuk itu,” ucap mantan Sekjen PSSI itu.

Terkait permintaan PDIP kepada mantan Mendagri Gamawan Fauzi untuk menjelaskan kebijakan dan program e-KTP, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan program itu, yang Demokrat ketahui yang bersangkutan telah menjelsakan secara gamblang dan terbuka ketika memberikan kesaksiannya dalam persidangan e-KTP yang lalu.

“Sikap melempar kesalahan dan menuding kesana kemari untuk membersihkan diri, bukanlah sikap yang terpuji. Medan yang dihadapi oleh kader-kader PDIP yang diduga ikut terlibat dalam korupsi e-KTP (khususnya Puan Maharani dan Pramono Anung) adalah pihak KPK, Majelis Hakim dan Setya Novanto sendiri. Jangan menarik-narik pihak lain yang tidak ada hubungannya. Partai Demokrat juga tidak akan ikut-ikutan 'memvonis' Puan Maharani dan Pramono Anung pasti terlibat. Kami tahu hukum. Mengapa justru Partai Demokrat dan pemerintahan Presiden SBY yang diserang dan disalahkan,” katanya.

Terakhir, kata Hinca, program e-KTP tidak salah. Oknum-oknum anggota DPR dan pemerintah, atau siapa pun, yang melakukan korupsi sebagian dana e-KTP itulah yang salah. Baik apakah pelaku tindak pidana korupsi e-KTP itu bagian dari pendukung pemerintah mau pun pada pihak yang beroposisi, di hadapan hukum keduanya sama.

“Marilah kita semua menjadi insan Pancasila yang taat hukum, ksatria dan berani bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan,” pungkas Hinca.
 

Editor: Kurniati


500
komentar (0)