logo rilis

Karebosi Link Belum Punya HPL Resmi, Ini Kata Soni Sumarsono
Kontributor

17 April 2018, 12:23 WIB
Karebosi Link Belum Punya HPL Resmi, Ini Kata Soni Sumarsono

MAKASSAR - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Abdi Asmara, salut dengan langkah penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono, yang akan terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan status Hak Penggunaan Lahan (HPL) lahan Karebosi.

"Kalau pak Soni menyatakan ingin membantu menyelesaikan permaslahan status lahan Karebosi itu, ya! kita tentu sangat apresiasi niat itu, karena memang HPL di Karebosi itu sudah lama dipersoalkan. Apalagi itukan aset negara, kalau tidak segera diselesaikan dipastikan akan hilang. Belum lagi maalah itui menimbulkan kekhawatiran bagi pengembang dan pengusaha disitu," kata Abdi Asmara, Selasa 17 April 2018.

Diketahui status kepemilikan icon Kota makassar yang juga merupakan pusat perbelanjaan yang dibangun dibawah tanah tersebut memang belum memiliki legalitas kepemilikan. Sementara jika dalam jangka waktu 30 tahun status HPL lahan Karebosi tak kunjung jelas, maka secara fasilitas tersebut bisa menjadi milik investor.

"Selama ini memang ada kekhawatiran disitu. Karena kalau tidak ada kejelasan, bisa jadi lahan karebosi itu dikuasai pak Hasan (pemilik PT Tosan) selaku investor saat ini. Jadi memang harus ada kejelasan kalau memang itu aset Pemkot Makassar, apalagi kerjasama yang ada itukan antara Pemkot dengan PT Tosan," ungkapnya.

Namun, HPL yang dipermasalahkan saat ini merupakan kewenangan pihak Pertanahan (BPN) dibawah koordinasi Pemerintah Kota untuk mengeluarkannya sebagai legalitas aset untuk kepemilikan, berdasarkan dari HPL tersebut.

"Jadi yang dipermasalahkan ini soal legalitasnya, karena setiap aset itu berdasarkan HPL yang diterbitkan oleh BPN, namun hingga kini belum dikeluarkan," tambahnya.

Ditanya apakah ini adalah bagian dari upaya tim pemburu aset Pemkot Makassar, Abdi, mengatakan jika tim tersebut hanya menginventarisir fasum fasosnya untuk melihat mana yang merupakan publik space (ruang publik) yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat.

"Jadi ini juga tidak bisa dipisahkan dengan tim fasum fasos yang dibentuk Pemkot Makassar. Hanya saja tim ini hanya mengidentifikasi dan menginventaris mana yang menjadi ruang publik. Disana kan ada lapangan bola, ada tempat upacara, jogging track. Itu berdasarkan perjanjian antara pemerintah kota dengan PT Tosan itu, yang diatas itu adalah fasilitas umum semua, tidak boleh ada untuk sarana-sarana komersil dan tidak boleh dikomersilkan, karena itu adalah sarana untuk kepentingan umum," terangnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, melakukan kunjungan secara mendadak ke pusat perbelanjaan Karebosi Link beberapa waktu lalu, tidak lain hanya untuk melakukan koordinasi untuk menyelesaikan status pusat perbelanjaan milik Bang Hasan itu, dan melihat langsung kondisi Karebosi Link tersebut.

“Saya melakukan peninjauan di sana, untuk melihat kondisi Karebosi Link seperti apa,” ungkapnya di sela-sela kunjungannya tersebut.

Mantan Pj Gubernur DKI Jakarta itu, mengaku cukup prihatin dengan ketidakjelasan status lahan yang digunakan Karebosi Link. Olehnya itu, Soni mengaku siap membantu menyelesaikan persoalan tersebut pada level menteri. Ia mengaku telah melakukan koordunasi dengan Badan Pertanahan nasional (BPN) dan Menteri Agraria.

"Saya kira saatnya saya ‘turun gunung’ untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau tidak diselesaikan status HPLnya, maka 30 tahun ke depan, ini bisa menjadi milik kontraktor atau investor. Jadi negara dirugikan, asetnya hilang. Mau?” cetusnya.

Diketahui, Karebosi Link yang belum memiliki Hak Pengelolahan Lahan (HPL) itu berdiri sejak Oktober 2003 tersebut dibangun di atas tanah milik negara.(*)


##KarebosiLink #PemerintahKotaMakassar #SoniSumarsono
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)