Home » Fokus

Kapitalisme di Balik Sertifikasi Tanah (Bag. 4)

print this page Selasa, 5/12/2017 | 18:30

FOTO: RILIS.ID/ILUSTRASI, Hafidz Faza

JIKA kembali mengulas turunan kata agraria, maka pertanyaan yang akan timbul adalah kepemilikan. Apa pembeda antara tanah milik negara, warga atau perusahaan? 

Menurut Surya Saluang dari Sajogyo Institute, tidak ada tanah "milik negara", yang ada hanya tanah milik pribadi atau milik komunal. Negara hanya "menguasai" bukan memiliki. Konsep ini harus dimaknai secara jelas.

"Penguasa bukan pemilik, tapi berkuasa dalam pengaturannya, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata dia.

Lalu, masalah lain adalah tanah tak "bertuan". Istilah ini kurang pas, karena semua tanah ada pengampunya. Tinggal menyangkut bersertifikat atau tidak.

Problemnya ada pada "pengakuan". Menurut Saluang, negara tidak sepenuhnya mau mengadopsi sistem adat sehingga bisa seenaknya menuduh tanah itu tanpa "tuan" dengan alasan tak ada dokumen resmi.

Jika pemerintah dinilai sedang melakukan reformasi agraria, sebetulnya tidak demikian. Sertifikasi adalah tahapan akhir setelah pembenahan atas kuasa tanah selesai dan tidak ada ketimpangan lagi.

Apa yang dilakukan saat ini, sebetulnya tidak membereskan persoalan tanah. Malah dinilainya sebagai jebakan bagi si miskin. Apalagi bila bukan karena urusan bisnis.

Balada Gusur-menggusur Warga

Tanah sengketa. Populis sekali ungkapan tersebut bila menunjuk sebidang tanah yang belum memiliki status jelas. Semua akan berujung di pengadilan. Perang di ranah hukum, mencari pemenang.

(Palang peringatan di tanah sengketa proyek pembangunan infrastruktur. FOTO: RILIS.ID/Afid Baroroh).

Baru-baru ini di Yogyakarta. Sepekan terakhir, sejak Senin, 27 November - 4 Desember 2017, PT. Angkasa Pura I mengosongkan lahan dan rumah milik warga petani terdampak pembangunan Bandar Udara Baru, New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Pihak-pihak yang menolak proyek tersebut menggarisbawahi persoalan izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dianggapnya tidak sahih. Karena daerah itu ditetapkan sebagai area rawan bencana.

NYIA, kasus besar yang terjadi di daerah. Bagaimana di Ibu Kota? Peristiwa bongkar bangunan, tangisan pecah, aksi saling lempar menjadi potret biasa di Jakarta. Seperti itu penertiban lahan pada umumnya.

Mulai dari Kampung Pulo, Bukit Duri, Kampung Akuarium dan terakhir di Manggarai. Belum lagi, rencana pembebasan tanah di kawasan Halim dan Cipinang Melayu untuk proyek pembangunan kereta cepat. 

Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alldo Fellix Januardy, menyatakan bahwa kasus gusur-menggusur tanah ini diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Di UU tersebut ada frasa 'pihak yang berhak', yaitu mereka yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah," kata Alldo.

Sayangnya, sering kali dimaknai harus bersertifikat. Padahal, kondisi institusional lembaga pertanahan dinilai sangat tidak ideal, sehingga malah menimbulkan ketidakadilan.

Aturan tersebut juga memosisikan pemerintah punya kewenangan penuh dalam menentukan pengadaan tanah. Proses musyawarah dikecilkan sebatas prosedur formal. Bila tak disepakati, selanjutnya titip ke pengadilan.

Ini sama saja menempatkan absolutisme kekuasaan tanah kepada negara. Belum lagi bila menggunakan ketentuan Perppu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. 

Aturan itu lebih mengerikan lagi. Mereka dipastikan kalah. Tergusur. Tak ada peradilan atau ganti rugi. Langsung ditertibkan.

Negara tidak dapat sewenang-wenang mengambil tanah dari masyarakat. Pada 2005, Indonesia telah meratifikasi Kovenan HAM yang mewajibkan pemerintah mendahulukan musyawarah dalam rencana penggunaan tanah.

Sebab, ini juga diatur dalam regulasi resmi. Yakni, Pasal 1963 dan 1967 Kitab Undang-Undang Perdata dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bila warga menduduki suatu tanah dengan itikad baik, contohnya tetap membayar pajak (Pajak Bumi Bangunan) meski sertifikatnya tak terbit, selama 20 tahun, maka mereka mendapat perlindungan hukum.

Selain itu, jika warga menduduki tanah tersebut melampaui 30 tahun, hak atas mereka mutlak tanpa bisa dituntut pihak ketiga.

Namun, karena karut-marutnya urusan penegakan hukum pertanahan, sukar sekali mendefinisikan peraturan-peraturan tersebut. Pada akhirnya, pembuktian legalitas, hanya bisa melalui proses peradilan.

(tamat).

Kapitalisme di Balik Sertifikasi Tanah (Bag. 1)

Kapitalisme di Balik Sertifikasi Tanah (Bag. 2)

Kapitalisme di Balik Sertifikasi Tanah (Bag. 3)

Penulis Afid Baroroh
Editor Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

SertifikasiPertanahanKapitalisWarga TergusurPembangunan