Home » Fokus

Kapitalisme di Balik Sertifikasi Tanah (Bag. 3)

print this page Selasa, 5/12/2017 | 17:00

FOTO: RILIS.ID/ILUSTRASI, Hafidz Faza

REFORMASI agraria menjadi momok sebagian kelompok. Namun, perlu dipertimbangankan. Bila secara individu warga memiliki hak atas tanahnya dan sah secara hukum, para kapitalis akan punya pegangan kuat.

Kaum-kaum bermodal ini dengan mudah melakukan ekspansi. Tanah-tanah warga lengkap surat-suratnya. Lalu, diperjualbelikan. Lepas itu, ke mana lagi mereka akan mendapatkan tempat tinggal? atau jadi penghuni liar tanah negara?

Menurut Amin Tohari, di sejumlah daerah kepemilikan tanah, turun-temurun dikuasai secara komunal atau berkelompok. Begitu juga tanah adat. Korporasi tentu sulit mengakomodasi kebutuhan bisnis mereka.

Apa yang diwariskan "nenek moyang" sebetulnya memiliki maksud baik. Supaya tanah ini tetap menjadi kekayaan bersama sehingga tak mudah dikuasai pihak tertentu. Namun, perselisihan terjadi pada anak cucu mereka.

Tak perlu bersoal dulu tentang perselisihan dengan pihak swasta atau pemerintah. Sederhananya, sengketa antarmasyarakat ramai terjadi. Mulai dari warisan, sampai harta gono-gini.

Berangkat dari persoalan itu, pemerintah berpikir perlunya reformasi agraria dengan jalan "sertifikasi". Adanya perihal kepemilikan individu, warga tak usah risau, apalagi bersengketa. Mereka berwenang atas miliknya.

"Tapi amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) adalah, negara harus memaksa pemilik tanah luas membagi tanah mereka ke masyarakat secara adil," tafsir Amin. Sertifikasi tak selalu jadi jalan keluar.

Tapak Tilas Pertanahan

Dalam novelnya berjudul Gadis Pantai, Pramoedya Ananta Toer pernah bertutur, perlunya mengabdi pada tanah yang telah memberikan kehidupan.

"Kau mengabdi pada tanah ini, tanah yang memberimu nasi dan air. Tapi para raja dan para pengeran dan para bupati sudah jual tanah keramat ini pada Belanda. Kau hanya baru sampai melawan para raja, para pangeran, dan para bupati. Satu turunan tidak bakal selesai."

"Kalau para raja, pangeran, dan bupati sudah dikalahkan, baru kau bisa berhadapan pada Belanda. Entah berapa turunan lagi. Tapi kerja itu mesti dimulai." Pramoedya Ananta Toer.

Pram telah menyematkan kata "mengabdi". Latar belakang tokoh yang disosokkan kental dengan dinamika kaum feodal. Masalahnya ada pada makna perlawanan "Menjual tanah keramat". Seperti itukah Indonesia sekarang?

Ketika menulis cerita tersebut, Pram paham bahwa tanah memiliki muatan kultural. Tidak untuk dijual pada Belanda. Sengketa tanah tak kunjung usai bila pemerintahannya sendiri gemar menggadai lahan.

Menilik agraria, harus juga dilihat dari turunan kata. Boedi Harsono dalam Hukum Agraria Sejarah Pemebentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Penjelasannya' (Djambatan, Jakarta, Jilid 1, 1999). 

Ia membedakan pengertian agraria dalam tiga prespektif. Pertama, agraria berasal dari bahasa Latin ager (sebidang tanah) dan agrarius (perladangan dan pertanian). 

Kedua, agraria di lingkungan administrasi pemerintah, dipakai dalam arti tanah, baik pertanian maupun non-pertanian. Ketiga, hukum agraria. Untuk konsep ini, semuanya dibatasi aturan perundang-undangan.

(Masyarakat adat memanfaatkan hasil tanah mereka untuk kepentingan bersama. FOTO: Wikimedia.org)

Sejak masa sebelum Agrarische Wet 1870-an, Indonesia telah memiliki hukum pertanahan sendiri yang berasal dari hukum adat. Hukum ini memiliki hak ulayat yang diatur dari tiap-tiap daerah. 

Kemudian, pada 17 Agustus 1960, sebulan sebelum UU Pokok Agraria disahkan, Presiden Soekarno pernah menyebutkan bahwa rencana pengesahan UU tersebut menjadi kemajuan penting dalam revolusi Indonesia.

Regulasi itu didefinisikan sebagai acuan hukum melakukan perubahan. Ia menempatkan petani, bersama-sama dengan buruh sebagai sokoguru revolusi.

Slogan-slogannya yang terkenal adalah "Tanah tidak boleh menjadi alat pengisapan", lalu "Tanah untuk mereka yang benar-benar menggarap lahan", dan juga "Revolusi Indonesia tanpa land reform  adalah sama saja".

Pemerintahan di era founding fathers percaya bahwa UU Pokok Agraria yang lahir di era tersebut akan memecahkan masalah-masalah pertanahan yang berasal dari kebijakan kolonial dan sisa-sisa feodalisme.

(bersambung)

Kapitalisme di Balik Sertifikasi Tanah (Bag. 4)

Penulis Afid Baroroh
Editor Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

SertifikasiPertanahanUU Pokok AgrariaPresiden Soekarno