Home » Fokus

Kapitalisme di Balik Sertifikasi Tanah (Bag. 2)

print this page Selasa, 5/12/2017 | 16:30

FOTO: RILID.ID/ILUSTRASI, Hafidz Faza

SUDAH menjadi budaya di masyarakat untuk masalah satu ini. Baik di perkotaan maupun pedesaan. Mereka menolak repot dengan administrasi dan birokrasi. Katanya ruwet. Padahal, baru "kabar burung".

Perspektif itu seperti menciptakan tagline bagi kantor pemerintah, "Urusan Anda Akan Kami Buat Bertele-tele" sehingga warga telanjur apriori meski baru menoleh ke gedung bangunannya.

Awal masalah ini karena minimnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait urusan pertanahan. Ketidakpahaman masyarakat utamanya di pedesaan, akhirnya menjadi peluang pihak tertentu mendatangkan keuntungan.

"Karena itu, Ombudsman mengimbau agar sosialisasi harus digencarkan agar masyarakat tahu prosedurnya secara jelas," tandas Rizky.

Berdasarkan data Ombudsman RI, secara umum, baik dari kantor perwakilan maupun pusat, laporan yang masuk memiliki kasus serupa. Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, pertanahan yang tertinggi.

Aduannya juga terkait isu yang terus berulang. Seputar konflik kepemilikan tanah dengan TNI, ganti rugi karena diambil pemerintah, sertifikat ganda dan sengketa dengan korporasi. Makanya ia mendorong perlu reformasi agraria.

"Harus diubah betul, termasuk aturannya agar tidak terulang terus-menerus," kata Ninik seperti dilansir di laman resmi Ombudsman pada November kemarin.

Pada 22 November lalu, Komisi II DPR RI menerima Daftar Inventarisai Masalah (DIM) dari Pemerintah terkait RUU Pertanahan. Sayangnya, rancangan undang-undang ini tak kunjung selesai, proses awalnya di 2014 lalu.

Sedangkan, tak ada aturan terbaru menyangkut agraria. Selama 57 tahun ini, regulasi turunan pemerintah kerap berpedoman pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

(Komisi II DPR RI menerima Daftar Inventarisai Masalah (DIM) dari Pemerintah terkait RUU Pertanahan. FOTO: DPR RI)

"Komisi II DPR akan membentuk Panja RUU Pertanahan. Panja ini akan bekerja melakukan semua tahapan pembahasan," kata Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy usai penyerahan DIM tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan.

Panja RUU Pertanahan nantinya terdiri dari 14 orang perwakilan dari Komisi II dan beberapa Pejabat Eselon I Kementerian Agraria, Kemendagri, Kementerian PUPR, dan Kemenkumham sebagai wakil pemerintah. 

Dorongan Kapitalis

Persoalan tanah di negara ini seperti tak kunjung rampung. Pemerintah era Presiden Joko Widodo tampaknya geregetan dengan berbagai sengketa lahan antarmasyarakat, maupun masyarakat dengan korporasi.

Dari sana, muncul gagasan, di mana pada 2025 perkara pertanahan harus beres. Cara yang diambil pemerintah adalah dengan sertifikasi. Seluas 126 juta bidang lahan "nganggur" segera memiliki "tuan".

"Setiap jengkal tanah, kita berikan sertifikat supaya jelas kepastian hukumnya." Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil.

Meski ada itikad baik, sayangnya cara ini tak sepenuhnya dibenarkan. Peneliti Studi Politik dan Reforma Agraria dari Spora Institut, Amin Tohari, menduga ada kepentingan kaum kapitalis pada program tersebut.

Kekhawatiran itu dilatarbelakangi konsep dari sejumlah sisi yang berbeda pendapat. Pengertian reformasi agraria atau land reform memiliki banyak tafsir. Dua di antaranya berargumentasi kuat, namun berseberangan.

Gagasan pertama memaknai land reform sebagai legalisasi kepemilikan tanah melalui perangkat hukum. Misal, sertifikat hak milik. Basisnya, individual. Masyarakat berwenang atas tanah mereka.

"Tapi dengan sertifikat tanah tersebut, bisa menjadi sebuah modal untuk diuangkan," kata Amin.

Dari sini, gagasan kedua muncul. Ketimbang memberikan hak kepemilikan tanah secara personal, lebih baik membagi-bagikan tanah lebih merata. Bukankah, banyak korporasi yang memiliki tanah luas?

Sedangkan, masih banyak masyarakat yang tak memiliki tanah sedikit pun. Untuk tinggal saja mengontrak rumah. Konsep dari ide kedua ini meminta negara untuk mendorong kaum bermodal mengurangi hak lahan mereka.

Ini dinilai lebih berkeadilan. Kajian land reform versi mereka, bagaimana negara bisa mendistribusikan kepemilikan tanah secara merata. Sebab, sertifikasi justru akan mendatangkan persoalan baru.

(bersambung)

Kapitalisme di Balik Sertifikasi Tanah (Bag. 3)

Penulis Afid Baroroh
Editor Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

SertifikasiPertanahanKapitalisDPR RI