Home » Fokus

Kapitalisme di Balik Sertifikasi Tanah (Bag. 1)

print this page Selasa, 5/12/2017 | 16:00

FOTO: RILIS.ID/ILUSTRASI, Hafidz Faza.

"Secara nasional baru 46 juta hektare tanah yang sudah tersertifikat. Kemudian, sebanyak 126 juta hektare belum tersertifikat." Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

SINAR matahari terasa pekat hingga menusuk kulit. Pukul 13.00 WIB, Saeful Bahri, 43 tahun, menyipitkan mata sambil memayungi dahi dengan telapak tangan. Ia keluar dari rumahnya dengan wajah kusut.

Kulitnya memerah, membuat tampangnya kian terlihat sinis. Panas siang itu juga membuat emosinya mendidih. Apalagi, sudah 2 tahun menunggu kabar sertifikasi tanah miliknya yang tak kunjung selesai.

"Saya bayar Rp1,2 juta, langsung ke Pak RT," kata Saeful kepada wartawan Rilis.id, Afid Baroroh, dengan nada agak tinggi. Emosi.

Pria ini merupakan satu dari sekian banyak warga di Kampung Cipayung, Serang, Banten yang telanjur mengeluarkan uang untuk keperluan sertifikasi tanah. Namun, tak bisa berbuat banyak kecuali bersabar.

Semua berawal di 2015 lalu. Lahirnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona) menjadi area "bermain" baru.

Pungutan liar (pungli) malah masif. Saeful tak paham soal prona. Ia bersama sejumlah warga lain hanya tahu istilah "pemutihan" sertifikat. Ditambah, santer terdengar pemerintah bagi-bagikan surat hak milik tanah.

Awalnya, Saeful mengangguk pasti. Ia yakin dengan membayar sejumlah uang, persoalan tanahnya selesai. Enggan dirinya menaruh curiga kepada Pak RT. Tetua kampung tersebut identik sebagai tokoh di sana.

"Masa dia mau makan uang kita," ujar dia. Pun sampai sekarang, ia tak ingin sepenuh menyalahkan sang alim ulama tersebut.

Kalau dari cerita banyak orang di sana, uang yang diberikan Saeful kepada Pak RT disetorkan langsung ke kepala desa Cisaat MTS. Mereka geram. Warga mengambinghitamkan Pak Kades. Figurnya tertutup.

Berbagai tudingan dilemparkan warga, termasuk Saeful. Mulai dari, jarang berada di kantor, sulit ditemui, sampai kepribadiannya. Tak mau terbuka dan enggan mendekatkan diri dengan warga. 

Saeful butuh kepastian kabar surat tanah yang sudah ia bayarkan. Bertahun-tahun ia tinggal di lahan tak "bertuan" seluas 60 meter persegi. Kini dibangunnya rumah. Bahkan, jadi usaha toko klontong.

(Sekumpulan bocah tengah asyik bermain di area tanah sengketa. FOTO: RILIS.ID/Afid Baroroh)

Bukan hanya Saeful, warga lainnya Supriyana (33) juga tergiur akan tawaran Pak RT. Hanya nominal saja berbeda. Ia dimintai Rp300 ribu pertama-tama. Selebihnya dicicil 3 kali sampai terkumpul Rp1,2 juta.

"Tapi hanya uang muka, baru saya bayar satu kali, kemudian Pak RT tak menagihnya kembali. Katanya masih proses," ujar dia.

Sedangkan Ucha (52), seorang janda beranak satu di desa itu hanya dimintai uang Rp200 ribu. Hanya uang muka. Setelah sertifikat selesai dan sampai ke tangan, ia tinggal melunasi sisanya Rp1 juta.

Saat wartawan Rilis.id bertanya siapa oknum Pak RT tersebut, baik Ucha, Supriyana dan Saeful enggan membeberkan nama. Tak tahu karena takut atau segan. Hanya memberi tahu di mana Pak RT tinggal.

Sayangnya, ketika ingin dimintai konfirmasi, Pak RT yang dimaksud sedang tak berada di rumah. Bila benar pengakuan warga tersebut, urusan surat-menyurat tanah ini sudah disalahgunakan.

Namun, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten tak mau buru-buru mengklaim sebagai pungli. Asisten Ombudsman Banten, Rizky Godjali, lebih menganggap kasus di sana sebagai dugaan malaadministrasi.

Modusnya beragam. Seperti, desa mengoordinir prona, tetapi prioritasnya hanya untuk pendukung kepala desa. Ada patokan biaya menyalahi aturan dan keengganan masyarakat mengurus mandiri keperluan itu.

(bersambung)

Kapitalisme di Balik Sertifikasi Tanah (Bag. 2)

 

Penulis Afid Baroroh
Editor Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

SertifikasiPertanahanPungliSerang