logo rilis
Kandasnya Indonesia jadi Acuan Harga Timah Dunia
Kontributor
Nailin In Saroh
06 Juli 2020, 17:05 WIB
Kandasnya Indonesia jadi Acuan Harga Timah Dunia
Direktur Eksekutif LKIP & Mahasiswa Program Doktoral Humanity and Social Science, PFUR, Moscow-Rusia, Edu Lemanto. FOTO: Istimewa

Genderang perang melawan mafia pernah ditabuh Presiden. Jokowi serius? Satu intimidasi keras terhadap mafia terlihat dalam pengakuannya di Kompas.com, pada Senin (16/12/2019) berbunyi: “Saya ingatkan kamu bolak-balik, kamu hati-hati. Saya ikuti kamu, jangan halangi orang ingin membikin batu bara jadi gas, gara-gara kamu senang impor gas. ” Jokowi tampak tak rela negara ini dikangkangi mafia dan berhasil menghancurkannya.

Dalam mafia antik, sejarah memang menyaksikan betapa La Cosa Nostra merupakan organisasi kejahatan yang penuh kekejaman, kekerasan dan pembunuhan berdarah. Dunia rupanya tidak berubah. Tubuh mafia tetap eksis. Ia hanya berganti pakaian. Mafia antik bertampang sangar dan penuh darah. Mafia kontemporer justru berwajah halus, bertangan lentik dan berpakaian necis. Namun, ia tak kalah bengis dari mafia antik dan bahkan lebih kejam darinya.

Mafia tak lagi berjarak dari negara. Mereka merapat ke negara. Mereka menetap dan hidup dalam negara. Namun, tanpa semangat ke-negara-an dan ke-bangsa-an. Mereka mengangkangi negara tempat mereka hidup. Mereka lebih tepat dianggap parasit. Tak ada kepedulian pada prinsip “kedaulatan negara”. Tak ada kebanggaan terhadap negara. Kepentingan bangsa dan negara nomor dua. Nomor satu adalah keuntungan pribadi dan kelompok kendati dengan menjegal sesama anak bangsa.

Kini realisasi ancaman Presiden itu ditagih kembali dan dihadapkan pada masalah serius. Dalam soal timah, misalnya, Presiden didorong untuk “mencabut lisensi BBJ/JFX jika ingin Indonesia menjadi acuan harga timah dunia.” Demikian anjuran serius Ferdy Hasiman (Peneliti Alpha Research Database, 19 Juni 2020) dalam sebuah rilisnya. Perhatian Hasiman pada masalah timah ini pada dasarnya searah dengan intimidasi Jokowi.

Namun, mimpi Indonesia menjadi acuan harga timah dunia mulai kandas. Kandas karena terjadi dualisme harga. Dualisme lahir dari kebijakan yang keliru. Keliru karena kemungkinan besar menjadi produk dari _back door deals_; kesepakatan di belakang pintu. Lisensi yang diberikan ke BBJ _(Bursa Berjangka Jakarta)_ atau JFX _(Jakarta Future Exchange)_ untuk menjadi bursa timah berbuah pahit bagi negara ini.

“Permendag Nomor 53 Tahun 2018, JFX sebagai salah satu bursa timah selain BKDI _(Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia)_ atau ICDX _(Indonesia Commodity & Derivatives Exchange)_ menghancurkan muka Indonesia di mata dunia. ICDX seakan disepak dan ditendang begitu saja. Padahal, ICDX sudah lebih dahulu menjadi bursa timah tunggal di pasar timah sekaligus menjadi acuan harga timah nasional dan bahkan harga timah Indonesia menjadi menjadi acuan harga timah dunia.

Tak hanya itu, ICDX telah memberi keuntungan bagi negara yang lebih besar. Dualisme bursa timah Indonesia kemungkinan besar merupakan produk _back door deals_ itu. Dalam perdagangan global, dualisme ini menghasilkan wajah Indonesia yang tak jelas. Dua pintu dengan harga berbeda. Mata dunia tertuju pada keganjilan dan keanehan ini. Ia menghasilkan kebingungan bagi negara-negara konsumen. Indonesia tentu dianggap sebagai negara bermuka ganda dan tak jelas.

Dari situ bisa diketahui bahwa dalam urusan apapun, termasuk timah ini, Indonesia adalah negara dengan sistem kerja mafia. Kedaulatan negara tengah diuji. Harga dirinya ditimbang secara serius. Karenanya, analisis Hasiman yang meminta Bappebti untuk segera mencabut lisensi yang diberikan kepada JFX sangat masuk akal. Tugas negara adalah menguatkan ICDX sebagai penyelenggara bursa timah tunggal agar Indonesia masih bertengger sebagai acuan harga timah dunia.

Anjuran para pengamat agar Presiden Jokowi harus turun tangan dan meminta Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, untuk segera mencabut lisensi bursa timah BBJ/JFX itu sangat rasional. Anjuran mereka pada dasarnya sejalan dan satu visi-misi dengan kemarahan Jokowi dalam hal mafia Migas. Di balik kemarahan yang bersifat “ekonomis” itu, terdapat kemarahan yang bersifat kenegaraan, tepatnya soal “kedaulatan negara”.

Impor Migas tidak hanya terkonsentrasi pada energi kedaulatan, tetapi juga kedaulatan negara. Sama terkait di balik dualisme harga timah terkait masalah dikoyaknya wajah negara di mata dunia. Dari situ bisa dibaca mafia di negeri ini sudah, sedang akan terus membuat imperium yang kuat. Jokowi idealnya marah karena memperkuatnya imperium; jaringan parasit dan predator yang terlibat (perusahaan-perusahaan) negara, partai politik hingga istana. 

* MAFIA IMPERIUM *
Masalah dualisme bursa timah nasional dan mafia impor Migas di atas mengingatkan kita pada anatomi relasi antara kejahatan terorganisir dengan negara. Jean Briquet dan Gilles Favarel (editor), dalam _Organized Crime and States: The Hidden Face of Politics (2010) _, menjelaskan sebab utama kehancuran negara. Kerusakan negara dalam segala bidang (sosial, budaya, ekonomi dan lainnya) bersumber dari kejahatan terorganisasi. Pemainnya adalah negara, pebisnis-pebisnis nakal-egois, dan politisi.

Intimidasi keras itu pun secara implisit membongkar daya rusak dari simbiosis trisula kekuatan tiga entitas. Pertama, mafia imperium yang menentang predatoris terhadap bangsa dan negara. Kedua, BUMN-BUMN yang menjadi prioritas bagi negara. Ketiga, (kedaulatan) negara yang terus dihimpit dan digencet di antara predatorisme entitas pertama dan parasitisme entitas pertama tersebut.

Mafia modern bukan lagi oposan murni yang didukung negara dalam mafia antik yang mendorong otonom, independen dan fragmentaris. Kini ia berwatak hibridatif dengan kekuatan elit-elit politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ia bahkan berafiliasi murni dengan negara. Mafia Migas dan permainan perdagangan timah pun bisa disukai itu, yang eksistensinya sebagai kerajaan mafia memiliki kekuatan dalam berbagai sisi. Tak jarang mendapat kekuatan dari negara dan kekuasaan politik.

Penghisapan terhadap negara melalui operasi sabotase produksi dalam negeri dan penguasaan penting telah menjadi bentuk politik politis (konfigurasi politik-kriminal) _, bukan lagi kejahatan ekonomi. Sebab, di mana terdapat sokongan wewenang yang memberi ruang, persyaratan sewa Briquet, terhadap _perusahaan jahat_ (perusahaan-perusahaan jahat) dan _ pengusaha kekerasan_ (pengusaha-pengusaha yang kejam).

Masalahnya, negara kerap tak berdaya dihadapan kekuatan ekonomi dan politik mereka. Ketidakberdayaan negara bukan karena negara tidak memiliki kekuasaan. Namun, lebih karena ia (baca: para pemimpin) dikerangkeng oleh kepentingan, di mana mereka terlibat secara aktif. Dalam hal ini, negara terlampir sukarela dan bahkan aktif-partisipatif ke dalam imperium mafia ekonomi-politik itu.

Karenanya, sasaran dan substansi tantangan utama Jokowi tak hanya terhadap mafia-mafia Migas dan kerugian negara. Jokowi meminta melihat yang sama dalam masalah timah. Ancaman itu paling mendasar ditembakkan ke dalam istana sendiri. Saatnya negara melakukan _self-pointing_; negara menunjuk dan jika perlu menggugat diri sendiri. Adanya predatorisme dan parasitisme mafia Migas, pun dalam bidang lain, dominan terjadi karena negara memberi ruang. Bagaimana cara mengukurnya?

PARASITISME BAHAYA DALAM TUBUH NEGARA
Cara memeriksa yang paling mudah tentang kondisi dimana negara bisa bermetamorfosa menjadi mafia imperium. Dualisme bursa komoditi perdagangan kepentingan besar di Kementerian Perdagangan. Coba amati pergeserannya yang dikutip dari analisis Hasiman berikut ini: “Pada jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di bawah kepemimpinan Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan, diterbitkan PERMENDAG RI Nomor 32 / M-DAG / PER / 6/2013, tanggal 28 Juni 2013 , yang ditetapkan tata niaga ekspor timah dan mewajibkan timah dibeli di Bursa Timah sebelum diekspor (Pasal 11, ayat 1). "

“Kebijakan ini telah memberi angin segar bagi timah di tanah air untuk menjadi acuan harga di pasar timah dunia. Selain itu, dengan adanya satu bursa, timah kita menjadi besar dan dapat memberikan keuangan yang besar untuk penerimaan negara. Keuntungan lainnya adalah harga yang terjangkau. Selain dapat mengurangi jual-beli lisensi, juga dapat meminimalisir perdagangan timah ilegal, termasuk membuat rencana Presiden Jokowi perihal Pusat Logistik Berikat (PLB). Terbukti Indonesia akhirnya mampu mengendalikan harga timah dunia dan memperbaharui pasar eskpor membuktikan harga timah dunia stabil diatas US $ 20.000 / MT dari tahun 2016-2018 dan peran Singapura sebagai _ pasar sekunder_ dari semula 90 persen di tahun 2014 naik menjadi 20 persen di tahun 2018. Selain itu penerimaan negara dari Devisa Hasil Eskpor (DHE),

Namun, usulan besar referensi harga timah dunia dan kedaulatan timah Indonesia sejak lahirnya PERMENDAG RI No. 32/2013 itu tidak lagi memberikan angin segar bagi Industri timah Indonesia, karena di bawah Menteri Perdagangan pemerintahan Jokowi-JK, _Enggartiasto Lukita dari Partai Nasional Demokrat_, ingin lagi menempatkan BKDI / ICDX sebagai satu-satunya penyelenggara bursa penentu harga timah. Permendag No. 53/2018 melalui Bappebti menjadikan JFX sebagai salah satu bursa timah selain ICDX. Indonesia hanya perlu satu Bursa Timah, dan BKDI / ICDX adalah satu-satunya Bursa Komoditi dan Penentu Harga Timah di Indonesia _ (Aktualita, Majalah Bappebti, edisi September, 2013) _. Ini sebenarnya aturan kontroversi, kebijakan anomali. Kehadiran 2 (dua) bursa akan merusak (disrupsi) referensi harga dan menyebabkan terpuruknya timah,

Untuk melihat lebih jauh, selain tentang masalah dualisme perdagangan timah, bahaya parasitisme negara juga bisa dilihat dalam cara kerja BUMN-BUMN. Kita tentu saja masih memerlukan bantuan penggeledahan BUMN yang buruk di periode kedua Jokowi, seperti yang dilakukan oleh Menteri BUMN. Contoh terbaik yang dapat dilihat pada masalah PT. Garuda Indonesia, yang berujung pada pemecatan direktur yang ditunjuk, Ari Askhara.

Proses penelanjangan kualitas medioker BUMN-BUMN menjawab satu kenyataan, mereka memang sudah, sedang dan mungkin akan terus dihinggapi parasit-parasit ekonomi-politik jika negara absen. Dalam opini “Menteri ESDM dalam Kabinet Kompromi” _ (Kompas, 02/12/2019) _, Ferdy Hasiman menyodorkan analisis serius mengenai BUMN-BUMN menjadi kerdil. Pengerdilan BUMN oleh parasit-parasit internal menjadi simbol negara, pemenjaraan negara, demi kepentingan kaum oligarki.

Negara dikerangkeng dan dikerdilkan dari Dua Arah sekaligus, yaitu dari pebisnis-pebisnis dan dari aparatur-aparatur negara sendiri. Cara menghidupkan bahaya subversif; pengeroposan negara dari dalam menggunakan sifat parasit para pemegang kekuasaan dalam BUMN-BUMN dan Kementerian. Pembangunan Blok Masela yang bisa mengurangi beban penting Migas, misalnya, memang sengaja dibikin gantung dan tak berdaya untuk kepentingan para importir. Demikianlah pendapat dualisme perdagangan timah sangat bisa dibaca dari Arah tersebut. Masih ada jalan keluar?

MEMILIH NEGARA
Intimidasi serius Jokowi terhadap para pembangun imperium mafia sejatinya bersasaran ganda dan tak terpisahkan seperti dua sisi mata uang. Negara hanya dapat melakukan _outward reform_ (mengubah perilaku pebisnis-pebisnis nakal) hanya jika ia telah melakukan _inward reform_; Reformasi dimulai dari istana sebagai episentrum kekuasaan. Indonesia pernah melewati fase-fase buruk di mana istana menjadi “hiposentrum” kekuatan mafia. Eksistensi mafia ditentukan oleh politik negara.

Tidak ada jalan lain untuk keluar dari pusaran masalah itu, selain perubahan kehendak baik para pemimpin. Istana satu-satunya yang bisa bertindak sebagai, Mosca diundang, _classi dirigenti_: kelas pemimpin orkestra kebangsaan. Presiden sendiri mengepalai kelas ini. Reformasi sejati harus lahir dari sana. Penyebab, sejarah hampir selalu mengubah bangsa dan negara selalu top-down; tingkah dan kehendak baik elit menjadi katalisator.

Akhirnya, tantangan dan persetujuan keras negara (via pernyataan Jokowi) bersamaan merupakan taruhan eksistensi Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Metode _puppeterisme_ (penyetiran penguasa sebagai boneka oleh elit dan mafia ekonomi-politik) atas Presiden yang mengisi seluruh bangsa ini hanya bisa diberangus jika Presiden mau melepaskan diri dari kematian ganda.

Pertama, _intrinsic death_ (kematian intrinsik); Kematian presiden sebagai pemimpin seperti kehormatan dan kemenangan. Kematian ini menyebabkan ketiadaan kehendak baik. Kedua, _ekstrinsik kematian_ (kematian ekstrinsik); Kematian penguasa atau kekalahan politis Hanya dengan mengalahkan kematian ganda ini, mafia imperium bisa dirobohkan dan negara berdiri tegak.

Oleh:  EDU LEMANTO

Direktur Eksekutif LKIP & Program Mahasiswa Doktoral Ilmu Kemanusiaan dan Sosial, PFUR, Moscow-Rusia




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2020 | WWW.RILIS.ID