logo rilis
Kampanye Terselubung di Bioskop, Gerindra: Jokowi Ganggu Hak Masyarakat
Kontributor

13 September 2018, 14:30 WIB
Kampanye Terselubung di Bioskop, Gerindra: Jokowi Ganggu Hak Masyarakat
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dinilai telah melakukan kampanye terselubung jelang Pemilihan Presiden 2019.

Kampanye terselubung Jokowi tentang kesuksesan pembangunan infrastruktur di pembukaan film yang ditayangkan di bioskop-bioskop.

“Penayangan iklan tentang kesuksesan pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi itu merupakan bentuk kampanye terselubung jelang Pilpres 2019 dan telah mengganggu hak masyarakat sebagai konsumen yang datang dan membayar untuk mendapatkan hiburan dengan menonton film di bioskop tentunya telah melanggar etika kepatutan,” kata politisi Partai Gerindra, Heri Gunawan, di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

“Sebaiknya bioskop steril dari hal-hal yang berbau politik. Bioskop, merupakan tempat persatuan tanpa sekat dan keluar dari zona politik, tentunya perihal ini mengganggu hak-hak konsumen dan saya pikir harus dihentikan,” sambungnya.

Menurut Heri, sah-sah saja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyampaikan apa yang sudah, sedang dan akan dikerjakan pemerintah, karena satu tugasnya sebagai goverment public relation atau menjadi Humas Pemerintah.

“Tapi perlu diingat, ini sudah memasuki tahun politik, Kemkominfo seharusnya paham kalau Jokowi merupakan calon presiden petahana dan pemasangan iklan di bioskop rasanya tidak etis dan berbiaya mahal dan masih banyak tempat kampanye lain. Jadi, Kemkominfo kalau mau kampanye terselubung, sebaiknya jangan di bioskop,” ungkap anggota DPR RI dari Sukabumi itu.

Ia menambahkan, dengan dalih menjalankan tugas yang dibebankan Undang-Undang, di tahun politik bisa dianggap petahana menggunakan segala sumber daya yang ada untuk memenangkan pemilu, termasuk berkampanye terselubung di bioskop. Niat hati Kemkominfo berkampanye untuk Jokowi malah akan jadi blunder dan merugikan Jokowi sendiri.

“Sebaiknya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak terkait lainnya segera menyikapi penayangan iklan pemerintah tersebut di layar bioskop,” pungkas Heri Gunawan

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID