logo rilis

​Kader PPP Geram, Ulama Dijadikan Pembenaran Mendukung Jokowi
Kontributor

24 April 2018, 21:58 WIB
​Kader PPP Geram, Ulama Dijadikan Pembenaran Mendukung Jokowi
Partai Persatuan Pembangunan. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usni Hasanudin, meminta partainya tak menyeret-nyeret ulama dalam politik praktis. Demikian disampaikan mengomentari hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama PPP, pertengahan April 2018.

"Tidak ada sejarah dalam persidangan ulama PPP, hanya untuk memberikan pembenaran atau legitimasi untuk mendukung seorang calon Presiden, apalagi Wakil Presiden," ujarnya via siaran pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Munas Alim Ulama PPP di Semarang, Jawa Tengah, 14 April, menghasilkan beberapa keputusan. Di antaranya, mempertahankan empat konsensus serta kriteria cawapres Jokowi.

Kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Achmad Baidowi, kegiatan tersebut bertujuan membahas isu-isu kebangsaan, termasuk konfigurasi Pilpres 2019. Karenanya, munas bakal membahas kriteria pendamping petahana.

Usni menambahkan, ulama dalam ketentuan PPP cuma memberikan fatwa bersifat syariah dan harus dilaksanakan seluruh fungsionaris partai. "Itu pun tak serta-merta diamini oleh DPP, sebelum melalui forum DPP," jelasnya.

"Kok, ini justru dibawa ke dalam praktis? Biarkan ulama pada garisnya di PPP. Kenapa harus dibawa-bawa ke dalan politik praktis?" imbuhnya heran.

Dia pun bertanya, jika Munas Alim Ulama PPP memberikan nasihat mengevaluasi dukungan partai Kakbah kepada Jokowi, apakah pengurus bersedia menganulir keputusannya.

"Bagaimana kalau seandainya ulama dalam memberikan pertimbangannya, agar saudara Romahurmuziy jangan mencalonkan. Apa iya mau dipatuhi? tanya Usni lagi.

Dirinya ragu dua hal tersebut bakal "diamini" pengurus PPP. Soalnya, rekomendasi islah saja hingga kini tak dilaksanakan. Apalagi, rekomendasi dukungan saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 tanpa meminta pertimbangan ulama.

"Kalau mau tahu sejarah, hanya saat Dewan Syuro PPP yang mengeluarkan instruksi dan menolak adanya penafsiran tunggal Pancasila. Di situlah fatwa ulama untuk menjaga nilai-nilai Islam dengan Pancasila, bukan untuk soal kekuasaan dan jabatan," urainya mengingatkan.

Untuk itu, Usni meminta, ulama PPP menjadi independensinya sebagai pendakwah demi Indonesia yang rahmatan lil alamin. "Jangan sampai masuk keranah politik praktis," pungkasnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)