logo rilis
Kader Demokrat Ini Kata KPK Ditaksir Bakal Dapat Duit Rp1,7 Miliar
Kontributor
Tari Oktaviani
05 Mei 2018, 21:48 WIB
Kader Demokrat Ini Kata KPK Ditaksir Bakal Dapat Duit Rp1,7 Miliar
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Setelah diperiksa hampir 24 jam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono sebagai tersangka suap. Ia diduga bersama-sama dengan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo dan Eka Kamaludin selaku pihak swasta menerima suap dari pihak kontraktor Pemkab Sumedang Ahmad Ghiast.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh anggota DPR RI secara bersama-sama terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBNP TA 2018, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

KPK menduga ada penerimaan total Rp500 juta yang merupakan bagian dari 7 persen komitmen fee yang dijanjikan dari 2 proyek di Pemkab Sumedang senilal total sekitar Rp25 miliar. Jika dihitung, komitmen fee diperkirakan sekitar Rp1,7 miliar.

Menurutnya, uang tersebut diberikan oleh kontraktor Pemkab Sumedang Ahmad Ghiast (AG) kepada Amin Santono (AMS) sebesar Rp400 juta pada 4 Mei 2018 sesaat sebelum KPK lakukan tangkap tangan. Selain Amin, Ahmad juga memberikan Rp100 juta diberikan melalui tranfer kepada Eka Kamaludin (EKK) selaku pihak swasta lainnya.  Adapun sumber dana diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang.

"AG diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS," katanya.

Kedua proyek tersebut pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kab. Sumedang senilai Rp21,850 miliar.

Sebagai pihak yang diduga penerima yakni AMS, EKK, YP disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberamasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi AG disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah doubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.


500
komentar (0)