Home » Inspirasi » Wawancara

Jurist Efrida Robbyantono: Wakaf, Solusi Stabilitas Ekonomi Umat dan Bangsa

print this page Jumat, 11/8/2017 | 08:19

Ketua Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Indonesia (BWI), Jurist Efrida Robbyantono. FOTO: RILIS.ID/Taufiq Saifuddin

WAKAF, kerja pemberdayaan masyarakat yang masih jarang tersentuh oleh banyak kalangan, termasuk pengusaha dan pemerintah. Penyebab tidak selarasnya maksimalisasi wakaf dengan tren hidup bersyariah kelas menengah Muslim adalah penyempitan makna atas wakaf itu sendiri.

Tak jarang, wakaf dalam pengertian umum masyarakat hanyalah sedekah atas sebidang tanah untuk kepentingan sekolah, masjid, kuburan, dan sebagainya. Pengertian ini, tentu saja, belum masuk pada makna luas wakaf yang mengandung nilai produktif dalam menjaga stabilitas ekonomi umat sekaligus bangsa dan negara.

Untuk mengulas hal ini, reporter rilis.id Taufiq Saifuddin pada Rabu (9/8/2017) berkesempatan menemui Ketua Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Indonesia (BWI), Jurist Efrida Robbyantono, di Hotel Sultan Jakarta.

Robby, sapaan karibnya, memberikan perspektif bernas terkait makna wakaf dalam kehidupan modern saat ini. Ia berpendapat bahwa wakaf produktif seharusnya berorientasi pada profit sekaligus pemberdayaan masyarakat. Artinya, wakaf harus betul-betul mampu menghasilkan tingkat keuntungan besar. Dengan tingginya keuntungan, akan tinggi pula manfaat yang diperoleh publik atau masyarakat.

Untuk itu, Robby menegaskan, prinsip-prinsip dalam manajemen bisnis harus diterapkan sejak awal dalam pengelolaan wakaf.

Berikut wawancara selengkapnya:

Bagaimana Anda memosisikan wakaf dalam konteks masyarakat hari ini?

Sebenarnya, pengelolaan wakaf secara modern sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Hal itu dilanjutkan di masa sahabat, seterusnya, hingga hari ini. Contoh pengelolaan wakaf yang berhasil itu ada di Mesir, Singapura, Malaysia, dan banyak lagi.

Di kita, predikat modern ini belum bisa disematkan dalam pengelolaan wakaf. Sebab, kita terbilang mundur sebenarnya. Banyak kalangan yang masih memandang wakaf adalah sumbangan tanah untuk kuburan, pesantren, sekolahan, dan masjid. Ini tidak sepenuhnya salah, hanya saja terjadi penyempitan makna.

Sementara, orientasi wakaf di negara-negara yang saya sebutkan tadi, porsi utama wakaf adalah profit, artinya wakaf harus menghasilkan keuntungan. Sehingga, lahirlah orientasi pelayanan publik melalui penyaluran keuntungan wakaf produktif ini. Keuntungan wakaf produktif dalam aturan UU Wakaf memang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya (mauquf alaih).

Bisa diceritakan sejarah wakaf dan kaitannya dengan kehidupan berbangsa saat ini?

Kalau ditilik sejarahnya, wakaf pertama kali dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab r.a. Beliau mewakafkan sebidang tanah. Dalam berbagai literatur menyebutkan, bentuk tanah tersebut adalah kebun, lalu ada pendapat lagi yang mengatakan kebun tersebut adalah anggur, ada juga kebun kurma. Terkait luasnya, pendapatnya juga bervariasi. Intinya, model wakaf ini adalah wakaf produktif.

Nah, jika kita konversi dengan konteks kekinian, ini seperti orang mewakafkan kelapa sawit kalau di Indonesia. Mirip juga dengan kisah Sulaiman Al-Razhi yang dulu pernah viral saat mewakafkan kebun kurma terluas di daerah Qasim dekat Riyadh, Arab Saudi. Akhirnya, ketika Ramadhan dan musim haji, hasil dari kebun tersebut diberikan kepada masyarakat dunia secara gratis.

Dari akar sejarah ini, konsep wakaf pertama itu memang tidak dibuat menjadi sekolah atau kuburan seperti banyak kejadian sekarang. Akan tetapi, wakaf tersebut dikelola produktif. Menjadikan tanah wakaf untuk kepentingan sekolah atau kuburan memang tidak salah, hanya saja kalau kita lihat spiritnya, akan lebih besar manfaatnya bila dikelola secara produktif dan berorientasi profit. Nah, saat itu, yang memiliki kebun tersebut masih keluarga Umar, tapi statusnya sudah berpindah kepemilikan kepada nazir (pengelola wakaf, red). Jika status seseorang adalah nazir, haknya dari segi keuntungan dalam UU Wakaf hanya 10 persen.

Spirit ini yang saya sebut sebagai wakaf dalam pengertian ekonomi pemberdayaan umat. Karena orientasi tanah tersebut adalah profit dalam rangka menyejahterakan umat.

Bagaimana wakaf itu secara mudah dapat dipahami oleh masyarakat?

Begini, saya akan analogikan wakaf dan zakat. Baik wakaf maupun zakat sama-sama dikeluarkan dalam bentuk harta benda. Bentuknya bisa tanah, uang, dan ragam aset produktif lainnya. Pengelola wakaf disebut nazir, sedang pengelola zakat disebut amil. Lalu orang yang mengeluarkan atau memberi wakaf namanya wakif, sedangkan zakat disebut muzakki. Sementara itu, penerima manfaat wakaf disebut mauquf alaih, dan penerima zakat disebut mustahik. Jika amil mendapatkan 12 persen dari pokok zakat, nazir mendapatkan 10 persen dari keuntungan sesuai UU. Nazir itu yang ditunjuk wakif untuk mengelola.

Keuntungan besar apa saja yang diperoleh bila wakaf ini berjalan maksimal?

Kita harus tuntas dulu pemahaman wakaf ini dulu, artinya wakaf juga harus dipahami sebagai usaha pemerintah maupun ormas dalam memperoleh profit atau keuntungan besar demi kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan lagi kita salah memandang wakaf, kita seolah mundur dibanding zaman dahulu. Saya berpendapat, di tengah sistem ekonomi kita yang agak amburadul ini, wakaf sangat punya potensi untuk mengurai krisis itu.

Permasalahan klasik kita di Indonesia adalah modal. Sehingga, keputusan untuk lari ke China mencari pinjaman dilakukan. Kita lalu pinjam sana pinjam sini. Sekarang, dana haji pun tak luput diutak-atik. Jadi, problem ekonomi kita adalah kurangnya ketersediaan modal.

Untuk menggerakkan ekonomi, wakaf adalah instrumen tertinggi dalam peradaban Islam. Wakaf justru mengalahkan kontribusi zakat. Zakat memang sebuah kewajiban bagi mereka yang hidup berlebihan, sementara wakaf tidak seperti itu. Wakaf punya potensi menjadi sumber ekonomi ke depan. Sehingga, tak heran, pada 1960-an, Pemerintah Mesir melakukan pinjaman ke Badan Wakaf Al-Azhar. Ini badan wakaf dalam negeri.

Separuh Turki, tanahnya adalah wakaf. Jadi harus kita lihat juga bahwa persoalan kepemilikan tanah itu dapat ditanggulangi dengan wakaf. Nah, kalau kepemilikan tanah dikelola melalui wakaf, katakanlah dengan membangun sektor properti, maka keuntungan yang diperoleh bisa menjadi instrumen keuangan dalam negeri. Di samping itu, tentu saja, bisa disalurkan kepada penerima wakaf itu tadi.

Hal itu kan masih abstrak. Bisa dijelaskan seperti apa potensi wakaf yang kita miliki?

Potensi wakaf kita saat ini, dari segi kepemilikan tanah, adalah 4,3 miliar meter persegi. Hal ini juga telah banyak disinggung oleh Presiden Jokowi, bahkan beliau menyebut angka ini secara gamblang. Masalahnya, bagaimana kemudian kepemilikan tanah tersebut bisa betul-betul produktif dan menghasilkan.

Saya ingin memberikan ilustrasi, jika tanah seluas itu dikapitalisasi, penghasilan yang kita peroleh bakal triliunan rupiah. Sekarang ini, kita punya tanah wakaf di sebelah Thamrin City, harga per meternya sudah mencapai Rp150 juta di tahun 2014. Ini berarti nilai asetnya sudah lebih dari Rp4 triliun. Contoh lain, ada di Demak, di sana tanah wakaf luasnya 11 hektare. Harga per meternya Rp3 juta, berarti ada sekitar Rp300 miliar jumlah asetnya.

Di banyak daerah juga begitu. Jadi kita bisa berkesimpulan bahwa nilai keuntungan wakaf sangat fantastis. Kalau kita bulatkan harga rata-rata tanah itu per meternya Rp500 ribu saja, dikalikan dengan 4,3 miliar meter persegi luas tanah wakaf yang kita miliki, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh mencapai Rp2.050 triliun. Karena itu, ini tidak boleh hanya melahirkan decak kagum, tapi betul-betul harus dihadirkan wujud keuntungan konkretnya. Inilah yang menjadi tugas kita bersama.

Pertanyaan selanjutnya, mengapa banyak tanah yang masih menganggur? Ya, karena memang sejak awal cara kita mengelolanya mungkin salah. Tanah sering kali dibangun sesuatu yang tidak menghasilkan, padahal di atas tanah wakaf itu bisa kita bangun banyak hal yang menghasilkan.

Adakah model wakaf selain tanah?

Tentu saja ada. Tak hanya tanah, wakaf lain juga banyak, misalnya wakaf aset. Bentuknya bisa wakaf uang. Dari hasil riset terbaru, jika ada 50 juta kelas menengah Muslim di masyarakat kita berwakaf Rp100 ribu per bulan, berarti kita akan sampai di angka Rp1,2 juta per tahun. Total keseluruhan per tahun yang bisa kita kelola dari wakaf ini adalah Rp60 triliun.

Banyak orang mengatakan, menarik dana sebesar itu tidak mudah, memang demikian adanya. Hanya saja, kalau kita serius melakukan ini, jalannya pasti ada. Makanya usaha ini harus digarap secara bersama.

Lantas, seperti apa cara menjalankan model wakaf uang ini?

Pertama, harus ditentukan dulu benefit series (keuntungan bagi si pemberi wakaf, red)-nya. Kebanyakan pemberi wakaf kan pasti berpikir, jika jerih payah mereka dalam mengais rezeki itu tidak bermakna amal saleh di hadapan Allah, percuma. Artinya, mereka juga tentu menginginkan bisnisnya harus jadi amal saleh. Caranya bagaimana? Kita ajak mereka wakafkan kepemilikan atau keuntungan perusahaannya di jalan Allah SWT.

Contoh yang menarik terkait benefit series ini adalah Global Wakaf. Lembaga ini bergerak di bidang sosial. Cara mereka menampilkan keuntungan bagi si pemberi wakaf adalah memunculkan kinerjanya yang cepat tanggap saat terjadi bencana atau krisis sosial. Lembaga ini sempat melakukan kurban di 42 negara, yang tidak semua negara tersebut berpenduduk Muslim.

Pada titik ini, wakaf juga tidak bisa lagi dimaknai manfaatnya hanya untuk umat Islam semata. Wakaf juga bisa memberi manfaat bagi semua lapisan agama, ras, dan sebagainya. Global Wakaf pernah menyuguhkan aksi cepat tanggapnya dengan mengirimkan 10 ribu ton beras ke Somalia. Hasilnya, orang yang berwakaf itu merasa bahagia, karena ada nilai kemanusiaannya. Contoh lain adalah Dompet Dhuafa. Mengapa orang secara cepat mewakafkan uangnya, karena masyarakat melihat langsung benefit series yang ditampilkan. Mereka bangun rumah sakit dan menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang memang sulit dijangkau.

Jadi, wakaf itu pendekatannya benefit series dulu, tidak boleh sebatas produk. Sehingga, terbangun semangat untuk berbagi oleh para pemberi wakaf, karena emosi mereka tergugah.

Kedua, landing uangnya atau tempat uang itu disimpan. Kita meyakinkan pemberi wakaf bahwa uang tersebut disimpan di mana. Sebab jika dibiarkan begitu saja, pada akhirnya uang tersebut akan masuk ke bank, bentuknya bisa deposito, dan sebagainya.

Jika hal ini terjadi, maka uang wakaf tersebut tidak akan bergerak. Sebab, apabila ada uang yang masuk ke bank dalam bentuk deposito dan sebagainya, uang tersebut akan berputar di korporasi atau perusahaan besar. Harus diketahui, 87 persen perputaran uang di bank itu dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar, artinya ini tidak lagi dijangkau oleh masyarakat bawah.

Maka itu, kita harus mempersiapkan dana wakaf memiliki tempat penyimpanan. Tempatnya bisa langsung kita masukkan di proyek perusahaan wakaf.

Kalau sudah ada benefit series dan tempat penyimpanan uang, terbangunlah kepercayaan dari masyarakat. Akhirnya, masyarakat akan tahu benefitnya ketika berwakaf dan tahu uang wakaf itu ditempatkan di proyek seperti apa. Karena itu, kita harus optimis. Kalau upaya ini berhasil, tidak menutup kemungkinan sekolah dan rumah sakit di Indonesia bisa gratis. Seperti Al-Azhar yang menyekolahkan banyak orang dengan gratis melalui badan wakaf.

Seperti apa harapan Anda tentang masa depan wakaf di Indonesia?

Sekali lagi, saya ingin tekankan, berbicara wakaf, yang harus melekat di pikiran dan perbuatan kita adalah instrumen bisnis dan instrumen keuangannya. Jika hal ini melekat, instrumen amal jariyah juga akan semakin meningkat.

Kita harus paham betul bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang menghasilkan dan tidak hanya memberi. Wakaf harus betul-betul dikelola dengan baik dan profit oriented. Semakin besar keuntungan, semakin bagus efeknya.

Sehingga ke depan, sebesar-besarnya keuntungan itu akan dipersembahkan juga untuk sebesar-besarnya kesejahteraan umat dan bangsa. Prinsip ini tidak boleh lagi dinilai atau dipahami sebagai nalar materialistis. Kita harus berpandangan bahwa kebutuhan umat saat ini memang besar di wilayah materi.

Dengan begitu, wakaf sudah bertujuan untuk kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Penulis Taufiq Saifuddin
Editor Ahmad Fathoni

Tags:

WakafBadan Wakaf IndonesiaBWIJurist Efrida RobbyantonoWawancara

loading...