Home » Inspirasi » Sosok

Jurist Efrida Robbyantono, Pejuang Ekonomi di Jalan Wakaf

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Ketua Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Indonesia (BWI), Jurist Efrida Robbyantono. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

“SATU di antara banyak sumbangsih peradaban Islam di bidang ekonomi adalah wakaf.”

Untaian kata itu mengandung makna begitu dalam, mengalir pelan dari bibir Ketua Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Indonesia (BWI), Jurist Efrida Robbyantono. Pria yang karib disapa Robby itu, dengan nada optimis, menyebut wakaf sebagai solusi perekonomian nasional.

Nazir, demikian Robby menerangkan pekerjaannya di BWI. Bersama BWI, ia ingin turut mengurai benang kusut ekonomi Indonesia. Wakaf jadi model pemberdayaan ekonomi yang dipilihnya.

Menurutnya, sejak mula, wakaf bukanlah seperti yang kita saksikan saat ini. Tanah pekuburan yang angker tak terurus, serta ragam predikat non-produktif lainnya. Baginya, wakaf lebih dari itu. Wakaf sudah harus dipahami sebagai bentuk investasi barang dan jasa untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan yang besar itulah yang dipersembahkan untuk kemaslahatan masyarakat luas.

“Sebenarnya wakaf itu sumber daya untuk menghasilkan sesuatu. Wakaf bukan hanya call center, tapi juga profit center. Artinya, wakaf juga harus menutupi kebutuhan ekonomi masyarakat luas. Jika perlu, 90 persen tanah wakaf ditujukan untuk keuntungan yang sebesar-besarnya,” kata Robby tanpa berkedip, menunjukkan semangatnya.

Tanah wakaf, kata Robby, telah bertebaran di mana-mana. Kebanyakan telah dimanfaatkan.  Sebagian besar untuk kuburan, masjid, dan sebagainya. "Sayang, tak banyak yang diperuntukkan untuk keuntungan profit yang sebesar-besarnya,” ujarnya, sembari menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, memberi penjelasan.

Ia mengakui, wakaf belum banyak dipahami sebagai bisnis yang memiliki daya dobrak ekonomi di masa mendatang. Alih-alih mendapat keuntungan, saat ini kebanyakan tanah wakaf layaknya lahan tidur, tak terurus, dan menyeramkan.

“Masalahnya, tidak semuanya paham dengan konsep wakaf,” tambah Robby.

Keseriusan dalam menggarap wakaf sebagai potensi ekonomi nasional telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Kedua postulat hukum ini sejatinya mengatur tata cara pelaksanaan wakaf dan pembentukan BWI. Keduanya juga mengatur tentang perlindungan aset wakaf. Bahkan di dalamnya juga termaktub pasal-pasal pidana terkait wakaf.

Namun sayang, adanya perangkat hukum tidak berarti beriringan dengan penindakan aset wakaf di lapangan. Robby menghela napas lalu mengisahkan, tak jarang pihaknya kewalahan menghentikan terjadinya upaya-upaya untuk mengambil alih aset wakaf.

“Adanya upaya semacam ini menyebabkan status kepemilikan wakaf, terutama tanah, menjadi tidak clean and clear.  Artinya, masih dalam sengketa dan tidak ada kepastian hukum. Efeknya, aset wakaf tidak bisa dikelola dan dikembangkan dengan maksimal. Wakaf dengan status seperti ini tidak akan bisa dikerjasamakan dengan pihak investor untuk diproduktifkan,” terang Robby seraya menggelengkan kepala.

Status hukum yang jelas adalah senjata untuk memaksimalkan wakaf. Sumbu ekonomi tidak akan berjalan maksimal bila tidak ada kepastian hukum yang memayunginya. Robby tegaskan itu. Ia menganggap, jika status tanah telah clear and clean, tanah wakaf bisa diperuntukkan untuk membangun apa saja demi keuntungan sebesar-besarnya. Hasilnya pun akan segera disalurkan bagi mereka yang dianggap mauquf alaih (masyarakat penerima manfaat wakaf, red).

Jika status hukum tanah wakaf tidak memiliki kejelasan, Robby memastikan tidak akan ada investor yang melirik. Di sisi lain, tanah wakaf sendiri tidak boleh dijadikan aset yang bersifat kolateral (memiliki sertifikat tanah, red). “Nah, di negeri kita, tanah tidak bisa kolateral dengan gedungnya. Di luar negeri, modelnya tanah saja, gedungnya bisa. Dengan regulasi ini, kita tidak bisa agunkan tanah wakaf ke bank. Inilah masalah yang lain, bank tidak ada yang mau, padahal tanah wakaf kita banyak,” keluh Robby.

Namun, sekali lagi, Robby tak ingin salahkan siapa-siapa. Upaya pengambilalihan semacam ini dimaknainya sebagai kesalahpahaman berbagai pihak mengenai hukum perwakafan. Sehingga dalam penyelesaiannya, pihak BWI dengan senang hati akan menjadi mediator.  

Kadang kala, niatan tidak baik sering kali datang dari luar. Robby pun tak gentar hadapi itu. Jika harus menyingsingkan baju di meja hijau, apa boleh buat sengketa wakaf akan dilaluinya demi kepentingan umat dan bangsa. I’tikad tidak baik sering kali mengarahkannya untuk beperkara di pengadilan.

Hanya saja, tutur Robby, cara ini tidaklah mudah bagi nazir. Selain karena akan menghabiskan banyak biaya untuk menunjuk pengacara, energi yang tidak produktif akan habis untuk mengurusi hal-hal demikian. “Karena itu, negara juga harus hadir untuk mengamankan dan melindungi aset wakaf,” tegas Robby.

Untuk menopang itu, tak jarang dirinya mengunjungi langsung pihak pemerintah. Robby juga telah menghabiskan banyak waktunya mendiskusikan wakaf dengan banyak kepala daerah. Pejabat pemerintah juga demikian. Kesimpulannya sama, bukan tak perhatian, tapi pemahaman yang belum utuh terhadap wakaf.

Ia lalu mencita-citakan, dari sekian banyak tanah wakaf yang dimiliki Indonesia, sebagian besar bisa diperuntukkan untuk pembangunan property. Seperti inilah tanah bisa menjadi instrumen bisnis. Pembangunan ekonomi yang demikian ini, pengertiannya adalah menghasilkan keuntungan untuk masyarakat luas, tidak sekadar buat pengelola semata.

Penulis Taufiq Saifuddin
Editor Ahmad Fathoni

Tags:

Jurist Efrida RobbyantonoPejuang Ekonomi WakafBWISosok

loading...