Home » Inspirasi » Wawancara

Junimart: Jangan Kekuasaan Diperjualbelikan

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Junimart Girsang. ILUSTRASI: Hafidz Faza

DPR RI mengirim surat kepada KPK agar menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto, terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dalam surat itu, Pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum. Pimpinan DPR meminta KPK agar mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.

Surat DPR RI tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Polkam, Fadli Zon, dan dikirimkan oleh Sekjen DPR RI kemarin, Selasa (12/9/2017). 

Menurut Fadli, yang dilakukannya hanya bentuk aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan, sebagai Pimpinan DPR yang membawahi bidang Politik dan Keamanan, ia menerima hingga ratusan surat yang berisi aspirasi dari masyarakat.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI, Junimart Girsang, mengatakan, kasus Setya Novanto merupakan masalah pribadi dan tak ada hubungannya dengan lembaga, sehingga melanggar kode etik. Ia berharap, jangan kekuasaan diperdagangkan

Berikut penuturan Junimart terkait penggunaan lembaga DPR untuk kepentingan pribadi Setya Novanto kepada wartawan rilis.id Zulhefi Sikumbang, pada Rabu (13/9/2017), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Tanggapan Anda soal surat DPR yang ditandatangani Fadli Zon kepada KPK agar menunda pemeriksaan Setya Novanto? 

Adanya surat dari DPR ke KPK untuk menunda pemeriksaan seseorang tentu harus ada dasar hukum dan etika yang jelas. Jangan sampai timbul persepsi intervensi. 

Menurut saya, karena ini masalah pribadi, tidak ada hubungan dengan lembaga, tentu yang meminta itu, kalau yang bersangkutan tidak bisa karena sakit, mestinya keluarga, kuasa hukum hanya menginformasikan atau ad informandum. Karena itu, seandainya ada surat dari lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini DPR RI, kita berharap KPK tidak melakukan pembedaan terhadap orang per orang. KPK, dalam proses penegakan hukum, harus memperlakukan hal yang sama kepada siapa saja.

Dasar hukum Fadli Zon menandatangani surat penundaan pemeriksaan Novanto? 

Ini menyangkut etika sebenarnya. Karena ini bukan masalah lembaga, tentu tidak ada relevansinya.

Jadi pantas Fadli dilaporkan ke MKD? 

Saya tidak dalam posisi berpendapat tentang itu. Saya berpendapat tentang etika seseorang yang bisa bersurat kepada lembaga hukum, tentu dia punya kepentingan yang signifikan, kepentingan yang melekat untuk itu. 

Ini bisa dikatakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi, DPR makin rusak? 

Saya tidak sependapat dengan itu. Tapi kepada semua pejabat, menteri, termasuk presiden, harus pintar-pintar bersikap, apalagi dalam hal surat-menyurat. Jangan sampai surat tersebut menjadi disalahgunakan oleh diri sendiri ataupun orang lain. Kalau saya lebih radikal lagi, jangan sampai kekuasaan itu diperjualbelikan, didagangkan.

Penulis Zulhefi Sikumbang
Editor Ahmad Fathoni

Tags:

Junimart GirsangSetya Novanto Fadli ZonKasus e-KTPWawancara

loading...