logo rilis

Jokowi, Mendagri dan Masyarakat Adat
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
16 April 2018, 16:34 WIB
Jokowi, Mendagri dan Masyarakat Adat
ILUSTRASI: AMAN

TERNYATA konflik sangat kental di lingkungan masyarakat adat. Tercatat, ada 16.000 kasus yang belum selesai sejak 1945, lebih dari separuh yang mangkrak merupakan urusan lahan dan pelanggaran HAM di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Ini semua karena akibat tidak adanya payung hukum dan tumpang tindih peraturan. Harusnya, yang kayak begini jadi dasar pemerintah mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Pada 22 Maret 2017 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawabnya. "Mengenai Undang-Undang Masyarakat Adat. Saya kira ini inisiatif DPR. Saya sudah sampaikan, pemerintah hanya akan terus mendorong agar itu segera diselesaikan."

Itu disampaikan dalam pertemuan Presiden dengan pengurus AMAN di Istana Negara Jakarta. Hal satu ini memang harus cepat diselesaikan, karena terkait keperluan pemerintah menyelesaikan urusan-urusan sengketa lahan dan pertanahan.

Bahkan, Jokowi bilang supaya ini bukan cuma didorong dari regulasi pusat saja, tapi harus ada dukungan daerah dalam bentuk SK kepala daerah atau perda.

"Semakin cepat dibagikan semakin baik. Karena saya tahu bahwa itu memang hak-hak dari masyarakat adat," kata Jokowi dilansir setkab.go.id.

Tapi, kelihatannya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, punya pendapat lain. Disampaikan pada 11 April 2018, lewat surat No:189/2257/SJ, perihal penyampaian DIM RUU Masyarakat Adat ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Tjahjo dalam surat tersebut menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, belum menjadi kebutuhan konkret. Malah, dinilai berpotensi menyebabkan konflik baru, membuka atau menghidupkan kepercayaan baru, serta membebani APBN.

Selain itu, masih kata Tjahjo, aturan serta undang-undang yang ada saat ini sudah dianggap cukup untuk mengatur keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya.

Menanggapi hal tersebut, Rukka Sombolinggi selaku Sekjen AMAN, menyatakan bahwa logika berpikir yang disampaikan Tjahjo adalah sesat pikir yang fatal. Peraturan yang ada saat ini, malah dianggapnya tumpang tindih dan saling menyandera.

"Belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat adat, bahkan menjadi penyebab utama pengabaian dan kekerasan terhadap masyarakat adat," kata Rukka dalam siaran persnya, kemarin. 

Justru, kehadiran UU nantinya adalah jawaban atas persoalan-persoalan mendasar tersebut. Dan, yang paling penting, menjamin kepastian hukum adat, pemerintah serta dunia usaha.
 
Tapi, kata Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo, mengatakan apa yang disampaikan ke Mensesneg sebetulnya baru lah sebuah DIM (daftar inventaris masalah).

"Jadi, belum merupakan suatu keputusan," kata Hadi saat melangsungkan jumpa pers.

Selain Kemendagri, ada lima kementerian lain yang terlibat, antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Semua instansi terkait itu mengirimkan DIM-nya ke Mensesneg. Setelah itu, barulah dibicarakan bersama dalam rapat terbatas.

"Namun, prinsipnya, apa yang jadi kebijakan Presiden, Kemendagri mendukung," tambah Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Nata Irawan.

Sebelumnya, dilansir Mongabay, penyusunan DIM berlangsung sejak 4-6 April 2018 dan finalisasi 9 April 2018. Dalam kesimpulannya disebut, soal pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan. 

Yakni, Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Tertentu, dan Permen Kelautan dan Perikanan No. 8/Permen-KP/2005 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 

Selain itu juga, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sampai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penyusunan DIM ini menyusul surat dari DPR soal RUU Masyarakat adat kepada pemerintah pada 20 Februari 2018. Prosesnya, setelah pemerintah menyerahkan DIM ke DPR, RUU akan dibahas pada tingkat pimpinan parlemen, kemudian lanjut ke badan musyawarah (Bamus).


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)