logo rilis

Jokowi - Ma’ruf atau Prabowo - Sandi, Mobil Listrik Harus Tetap Diprioritaskan
Kontributor
Redaksi
25 Januari 2019, 17:14 WIB
Jokowi - Ma’ruf atau Prabowo - Sandi, Mobil Listrik Harus Tetap Diprioritaskan
FOTO: Istimewa

Oleh Satya Hangga Yudha Widya Putra, B.A. (Hons), MSc
Co – Founder dan Penasehat Indonesian Energy and Environmental Institute (IE2I), Duta Jakarta International School (JIS), dan Penerima Beasiswa LPDP

TAHUN ini adalah tahun yang besar dan bersejarah bagi politik Indonesia karena pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan berlangsung secara bersamaan untuk pertama kalinya dalam sejarah negara ini. Akibatnya, akan ada banyak kandidat dari berbagai partai politik yang terdaftar untuk dipilih pada 17 April 2019 termasuk dua kandidat Presiden dan Wakil Presiden Joko “Jokowi” Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno.
    
Dengan rezim saat ini di cabang eksekutif dan legislatif yang didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kita belum melihat apakah situasi ini akan berubah pasca 17 April 2019. Setiap partai dan setiap kandidat politik memiliki satu set visi dan misi yang berbeda bersama dengan agendanya sendiri dan ini dapat membawa banyak perubahan positif atau negatif di negara kita. Karena politik adalah sektor yang memberikan kontribusi paling besar bagi kemakmuran bangsa kita.
    
Namun, terlepas dari siapa yang akan mengambil helm sebagai Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan para menteri kabinet serta legislator, setiap politisi harus mendukung kemajuan dan pengembangan mobil listrik karena mobil listrik membawa banyak manfaat dari sisi efisiensi dan lingkungan.
    
Sebagai negara yang sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar fosil untuk menggerakkan ekonominya, Indonesia adalah salah satu kontributor terbesar emisi gas rumah kaca (GRK) dan sebagian GRKnya berasal dari sektor transportasi. Mengingat bahwa pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris dan mengubahnya menjadi UU No. 16/2016 di mana kita harus mengurangi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 atau 41% dengan dukungan internasional, sangat penting bagi Indonesia untuk perlahan-lahan melakukan transisi untuk menggunakan mobil listrik daripada mobil konvensional.

Untuk mewujudkan tujuan ini, Indonesia harus memberlakukan aturan, undang-undang, dan peraturan yang sesuai untuk kendaraan listrik dan memberikan insentif untuk produksi dan pengembangan mobil listrik seperti pembiayaan dan menetapkan tarif 0% untuk mobil listrik yang diimpor dari luar negeri.
    
Mobil listrik memberikan beragam manfaat seperti biaya perawatan yang rendah. Karena mobil listrik tidak menggunakan oli untuk melumasi mesin, penggantian oli tidak lagi diperlukan. Rem tidak akan cepat aus sehingga kita tidak perlu mengganti bantalan sesering mungkin. Dan jika pemerintah Indonesia memberikan insentif yang tepat seperti tarif impor 0% dan kredit pajak, mobil listrik mungkin akan lebih murah daripada mobil konvensional. Mobil listrik juga tidak mengeluarkan GRK dalam bentuk apa pun dan kami menjadi kurang bergantung pada impor produk minyak bumi.
    
Meskipun demikian, pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan perusahaan nasional dan multinasional untuk membangun stasiun pengisian listrik - di jalan, di kantor, dan di rumah, sehingga konsumen tidak perlu khawatir jika mereka kehabisan baterai. Sampai hari ini, dari 1.500 stasiun pengisian yang tersedia, 1.100 berada di Jakarta. Karena itu, Indonesia harus membangun stasiun pengisian daya di seluruh 34 provinsi di Indonesia sehingga mobil listrik juga dapat digunakan di luar Jakarta.
    
Demikian juga, Indonesia perlu terus membuat kemajuan dalam mengembangkan pabrik mobil listrik lokal seperti pabrik bahan baku yang dibangun oleh pemerintah Indonesia untuk memproduksi aki mobil atau motor listrik. Ini ditandai dengan peletakan batu pertama PT QMB New Energy Material, di wilayah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. 

PT. QMB New Energy Materials sendiri merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan Cina, Indonesia dan Jepang, yang terdiri dari GEM Co., Ltd., Brunp Recycling Technology Co., Ltd., Tsingshan, PT IMIP dan Hanwa. Pabrik aki kendaraan listrik ini akan dikembangkan dengan luas 120 hektare. 

Untuk diketahui, total investasi yang diinvestasikan adalah 700 juta dolar AS dan akan menghasilkan devisa senilai 800 juta dolar AS per tahun. Dari pabrik ini juga akan tercipta penyerapan tenaga kerja langsung 2.000 orang. PT. QMB New Energy Materials memiliki kapasitas konstruksi 50.000 ton nikel dan 4.000 ton kobalt, yang akan menghasilkan 50.000 ton produk nikel hidroksida intermedit, 150.000 ton baterai kristal sulfat nikel, 20.000 ton baterai kristal kobalt sulfat, dan 30.000 ton baterai kristal sulfat mangan.
    
Mengenai investasi asing, salah satu pabrikan otomotif Korea Selatan, Hyundai, dikatakan berminat membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. Jika benar, pabrik mobil listrik akan diarahkan untuk dibangun di kawasan industri Bekasi-Karawang-Purwakarta (Bekapur). Sebab, sekitar 53 persen produksi kendaraan listrik Hyundai di Indonesia akan diekspor ke Asia Tenggara dan Australia, sisanya akan dipasok ke pasar domestik.
    
Apabila Jokowi - Ma'ruf atau Prabowo - Sandi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pasangan politik perlu bekerja bahu membahu dengan para pemangku kepentingan yang diperlukan dan harus selalu memprioritaskan pengembangan kendaraan listrik. 

Dengan infrastruktur yang memadai dan insentif yang tepat, mobil listrik dapat menjadi tren di Indonesia. Hanya dengan begitu kita dapat mencapai target kita saat ini yaitu memiliki mobil dengan emisi rendah, termasuk mobil listrik, membuat 20% dari semua mobil yang diproduksi di negara ini pada tahun 2025 (jika 2 juta mobil diproduksi maka 400.000 adalah listrik) dan membantu mencapai Kesepakatan Paris kita yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Semoga.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID