logo rilis

Jokowi Klaim Ekonomi Nasional Stabil, Angka Kemiskinan Satu Digit
Kontributor
Nailin In Saroh
16 Agustus 2018, 16:20 WIB
Jokowi Klaim Ekonomi Nasional Stabil, Angka Kemiskinan Satu Digit
Jokowi ketika membacakan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan di Gedung DPR RI, kompleks Senayan, Jakarta. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengklaim ekonomi nasional stabil tumbuh di kisaran 5 persen per tahun, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung. 

Apalagi, dalam beberapa bulan terakhir nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus terpuruk.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga membuat
pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya. 

"Inflasi selalu pada kisaran 3,5 persen. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat," ujar Jokowi saat pidato kenegaraan dalam sidang tahunan DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Jokowi juga menyebutkan, realisasi inflasi bulan Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59 persen atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir. 

Bahkan, angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018. 

Jokowi juga memamerkan pencapaian luar biasa dari pemerintahan kabinet kerja dan untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82 persen pada Maret 2018. 

"Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta atau 11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret tahun 2018," katanya.

Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) telah diperluas cakupannya. 

Dari hanya 2,7 juta keluarga di tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018.

Sementara, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada bulan Mei tahun 2018. 

Sedangkan, total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri telah mencapai lebih dari 199 juta orang dan akan terus ditingkatkan, agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehata karena kendala biaya.

"Keadilan ekonomi sangat menjadi perhatian serius kita, terutama keadilan bagi 40 persen lapisan masyarakat di bawah. Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti," pungkas Jokowi.

Editor: Kurnia Syahdan


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)