logo rilis
Jokowi, Faksionalisasi dan Konsolidasi Partai Golkar
Kontributor
RILIS.ID
22 Desember 2017, 08:00 WIB
Jokowi, Faksionalisasi dan Konsolidasi Partai Golkar

Oleh Nizwar Affandi
Kader Partai Golkar Provinsi Lampung

KITA mungkin sependapat bahwa pidato sambutan Presiden Jokowi pada malam pembukaan Munaslub Partai Golkar tiga malam yang lalu cukup mengejutkan. Bagi saya setidaknya ada tiga hal yang ingin Jokowi sampaikan kepada Golkar dan publik melalui pidatonya.

Baca Juga

Pertama, Jokowi mengakui bahwa ia jatuh cinta kepada Golkar. Penjelasan soal pertemuan di Istana Bogor berikut berbagai alasan yang melatarbelakanginya makin menegaskan pesan cinta itu.

Kedua, Jokowi menunjukkan bahwa dirinya sudah cukup mengenal anatomi di tubuh Golkar. Penyebutan kelompok-kelompok besar secara terbuka menunjukkan pengetahuan itu sekaligus peringatan halus kepada semuanya bahwa ia melihat dan mengawasi semua kelompok. Jokowi sudah mendudukkan dirinya menjadi kekuatan suprastruktur di atas semua patron yang ada.

Ketiga, Jokowi menyatakan kehendaknya yang paling jujur terhadap Golkar untuk menjadi partai pengusung pencalonan periode keduanya dan penopang utama pemerintahannya. Prediksinya akan posisi Golkar dalam Pemilu 2019 sejatinya adalah kehendak yang akan ia wujudkan, pernyataan yang secara halus juga mengandung peringatan bagi PDIP.

Dalam keterbatasan pemahaman saya, faksionalisasi dan konsolidasi kemudian menjadi dua sub tema menarik dari pidato Jokowi. Saya ingin me-review kembali ingatan para kader Golkar terhadap dua sub tema itu. 

Faksionalisasi

Faksionalisasi kepartaian sejatinya merupakan hal umum. Biasanya faksionalisasi menjadi masalah serius ketika praktik demokrasi internal dan proses institutionalisasi partai tidak berjalan sehingga terjadi personifikasi kekuasaan. Di Partai Golkar gejala personifikasi ini hampir semuanya sudah ditelanjangi dalam pidato Jokowi (Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Luhut Binsar Panjaitan, Aburizal Bakrie, Agung Laksono).

Secara konseptual, Françoise Boucek dalam Rethinking Factionalism (2009) membedakan ‘tiga wajah’ faksionalisme, yaitu kooperatif, kompetitif, dan degeneratif. Tipologi ini merujuk pada perilaku aktor-aktor di dalam partai, yang tidak sekadar meliputi proses dinamis pembelahan sub-sub kelompok di dalam partai, namun juga proses perubahan yang multi-faceted yang terjadi sebagai respon terhadap berbagai insentif.

Pertama, faksionalisme kooperatif muncul kalau ada kapasitas agregatif partai untuk memfasilitasi kerjasama antar berbagai kelompok di dalam partai. Berbagai faksi atas dasar pengelompokan militansi ideologis, primordial, ketokohan, dan lain sebagainya dapat mendinamisasi partai jika ada kepemimpinan yang berorientasi pada consensus building.

Kedua, faksionalisme kompetitif akan tampak ketika perbedaan pendapat, konflik kepentingan, maupun perebutan jabatan-jabatan strategis di partai menghadirkan gaya politik sentrifugal dan fragmentasi yang semakin mengeraskan perkubuan di dalam partai. Jika tidak dikelola dengan baik, energi kompetisi faksional ini dapat mendestabilisasi partai dan membuat kebuntuan pembuatan keputusan (decisional stalemate) di partai.

Ketiga, faksionalisme degeneratif, ini terjadi ketika muncul banyak faksi yang berorientasi pada kepentingan kelompoknya semata dan beroperasi sebagai kanal untuk penyaluran patronase. Privatisasi faksi dan insentif ini tentu mendorong konflik internal yang parah dan dapat menjerumuskan partai pada perpecahan.

Faksionalisasi yang terlihat tajam saat ini di Partai Golkar sesungguhnya sudah dimulai secara alamiah pasca Konvensi Presiden 2004. Sependek pengetahuan saya, kelahiran Partai Hanura, Gerindra dan Nasdem sangat sulit dipisahkan dari dinamika faksionalisasi Partai Golkar, dualisme Munas Bali dan Ancol juga merupakan manifestasi faksionalisasi.

Pasca Soeharto partai ini kehilangan kekuatan yang mampu menjadi suprastruktur mengatasi semua kekuatan faksi. Ironis memang tetapi itulah realitas politik yang harus diterima. Jokowi perlahan tapi pasti menjadi suprastruktur baru bagi Partai Golkar, walaupun dirinya lahir dan dibesarkan justru dari partai yang secara historis lama berhadapan dengan Partai Golkar.

Konsolidasi

Saya melihat ke laman Webster's Dictionary untuk mengetahui arti "konsolidasi" dari asal muasal katanya,  consolidate, menurut Webster's definisinya adalah: (1) to join together into one whole, alias merekatkan semua bagian/pecahan menjadi satu, (2) to make firm or secure, alias membuat lebih pasti dan tidak rentan, dan (3) to form into a compact mass, alias membentuk jadi lebih ringkas dan erat.

Dari pengertian dasarnya yang begitu ideal kita menjadi maklum mengapa konsolidasi selalu menjadi kata sakti dalam setiap event pemilihan pemimpin dan penyusunan pengurus baru organisasi. Dua kali munaslub Golkar, dua kali juga konsolidasi menjadi kata sakti yang didengungkan.

Tidak terlalu sukar untuk memberi penilaian apakah proses konsolidasi mengalami kemajuan positif pasca Munaslub Bali medio tahun lalu. Pemecatan kader yang  berbeda pandangan, beredarnya surat yg dianggap palsu (tetapi belakangan diumumkan resmi) dan begitu gemuknya kepengurusan harian DPP menjadi indikator konsolidasi kemarin belum bisa to join together, belum bisa to make firm, dan belum bisa to form a compact.

Bagaimana dengan konsolidasi pasca munaslub kemarin? Tentu terlalu dini jika kita menilainya sekarang, tetapi susunan kepengurusan baru yang dalam waktu dekat akan diumumkan oleh ketua umum terpilih, akan cukup memberi gambaran masa depan relasi antarfaksi dan efektivitas kepengurusan yang  compact

Pilkada serentak 2018 yang  akan dimulai dari penerbitan surat rekomendasi pencalonan dari DPP juga akan memberi gambaran apakah aturan main akan lebih "firm" dan memberi rasa aman kepada kader.

Bila mengingat 13 tahun yang lalu Golkar bisa melalui turbulensi yang sangat dahsyat walaupun tidak memiliki kekuatan suprastruktur yang  "melindungi" dan "menyatukan" semua faksi. Sangkaan kasus korupsi ketua umum dan dekrit pembubaran dari  Presiden tidak mampu menahan Golkar meraih kemenangan dalam Pemilu 2004. Hari ini kekuatan suprastruktur itu sudah hadir kembali melalui figur Jokowi, sangkaan korupsi mantan ketua umumnya bisa jadi lebih telak ketimbang yang  dulu, tetapi tidak ada dekrit Presiden yang membubarkan partai ini. 

Meminjam istilah ekonomi kondisi ini bolehlah dianggap ceteris paribus, jika kemudian hasilnya pada 2019 berbeda dengan 2004, maka konsolidasi yang menjadi pembedanya. Dalam konsolidasi itulah relasi antarfaksi menjadi penentunya, tipologi faksionalisasi yang  tumbuh dan berkembang sejak munaslub berakhir sampai Pemilu 2019 pada akhirnya akan menjadi faktor determinan bagi masa depan elektoral Partai Golkar. Bukan saja di Jakarta tetapi juga untuk semua tingkatan kepengurusan partai di seluruh Indonesia. Wallahua'alam bishawab.


#opini
#munaslub
#partai golkar
#jokowi
#nnizar affandi
500
komentar (0)