logo rilis

Jokowi Disarankan Hal Ini jika Ingin Naik Elektabilitasnya
Kontributor
Nailin In Saroh
19 April 2018, 12:15 WIB
Jokowi Disarankan Hal Ini jika Ingin Naik Elektabilitasnya
Presiden Jokowi. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai elektabilitas Joko Widodo stagnan di angka 30 hingga 40 persen merupakan lampu kuning. Meski, tingkat elektabilitas belum bisa menentukan hasil akhir Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. 

Sebab, kehidupan politik Indonesia masih terbilang dinamis hingga setahun ke depan. Menurut Adi, masih banyak pekerjaan rumah Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, termasuk di antaranya, akses terhadap lapangan pekerjaan dan stabilitas harga.

"Aplikasikan janji politik yang disampaikan Jokowi pada 2014 saat kampanye," ujar Adi di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Sejauh ini, lanjutnya, target pembukaan 10 juta lapangan kerja belum terealisasikan secara baik. Stabilitas harga juga termasuk tidak terkendali, baik bahan pokok seperti beras dan telur, listrik hingga BBM. Dua isu ini, kata Adi, membuat persepsi masyarakat kurang baik terhadap kinerja Jokowi.

Oleh karena itu, untuk menjaga dan meningkatkan elektabilitasnya, Jokowi harus melunasi kedua permasalahan itu. Adi mencatat, ukuran ideal untuk seorang pejawat adalah 70 persen untuk tingkat kepuasan publik dan 60 persen untuk elektabilitas.

Apabila masih di bawah 50 persen seperti yang dialami Jokowi kini, maka posisinya terbilang tidak aman. Dibutuhkan kerja keras dalam meningkatkan elektabilitas, terutama dari menunaikan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Sejauh ini, Adi mengakui, kinerja pemerintahan Jokowi untuk infrastruktur terbilang bagus. Pembangunan dilakukan di mana-mana, terutama untuk keperluan transportasi umum.

"Sertifikat tanah pun juga dibagi, tapi manfaat ini tidak dirasakan langsung oleh masyarakat," terang Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia tersebut.

Namun demikian, menurut Adi, warga Indonesia kurang membutuhkan kerja-kerja seperti pembangunan jalan layang dan jalan tol. Masyarakat cenderung memerlukan dan lebih mengapresiasi program yang dirasakan secara langsung.

"Termasuk di antaranya stabilitas harga sembako, listrik dan BBM," tandasnya.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)