logo rilis
JK Sebut Konstitusi Bisa Diubah, Tapi Mukadimah UUD 1945 Tidak
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
18 Agustus 2019, 15:00 WIB
JK Sebut Konstitusi Bisa Diubah, Tapi Mukadimah UUD 1945 Tidak
FOTO: RILIS.ID/Zulhamdi Yahmin

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, perubahan konstitusi sangat mungkin terjadi sesuai dengan kehendak zaman. Namun, menurut JK, dasar dan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam mukadimah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak boleh diubah sampai kapanpun. 

JK menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Konsitusi di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Dia menjelaskan, bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya telah menjalani empat macam konstitusi, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara, dan UUD 1945 yang diamandemen. 

Namun, menurut dia, mukadimah UUD 1945 menjadi istimewa dan tidak pernah berubah dari berbagai macam bentuk konstitusi yang pernah bangsa ini alami. 

“Mengapa mukadimah menjadi sangat penting sehingga tidak mengalami perubahan-perubahan? Sebab mukadimah konstitusi kita, tercantum  dasar negara yakni Pancasila dan tujuan kita bernegara yakni menuju negara yang adil dan makmur.  Itu yang harus dijaga serta dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

JK dalam kesempatan itu juga mengungkapkan rasa syukurnya karena bangsa ini memperingati dua peringatan penting yang berturut-turut di bulan Agustus, yakni Peringatan HUT RI pada 17 Agustus dan Peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus.

Menurut JK, keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

“Konstitusi memiliki arti penting buat bangsa Indonesia. Sebab konstitusi yang dibentuk para pendiri bangsa yang hebat-hebat itu, yang menjadi dasar dalam kehidupan bernegara, merupakan konsensus bersama seluruh bangsa yang mesti dijalankan bersama-sama,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Zukifli Hasan dalam pidatonya menyampaikan bahwa peringatan Hari Kontitusi telah digagas MPR RI periode 2004-2009 dan ditetapkan melalui Keppres Nomor 18 Tahun 2008 yang menetapkan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi.  

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan, peringatan Hari Konstitusi sangat penting lantaran konstitusi dalam bentangan sejarah telah menjadi dokumen nasional yang berfungsi untuk menegaskan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Piagam Kelahiran bangsa Indonesia, cita-cita Indonesia merdeka, tujuan pembentukan pemerintah NKRI, dan Dasar Negara Pancasila.

Konstitusi, lanjut Zulhas, juga merupakan suatu dokumen hukum yang khas.  Sebab, bukan hanya sebagai jenis norma khusus yang berdiri di puncak piramida normatif, akan tetapi di dalamnya termaktub komitmen dan orientasi bangsa Indonesia.

Dia menambahkan, konstitusi juga dirancang untuk mengarahkan perilaku bangsa Indonesia dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang.

“Maka, dengan mengembalikan memori kita tentang arti Undang-Undang Dasar 1945, mengingatkan kita bahwa di dalamnya ada nafas bangsa Indonesia yang merupakan norma fundamental negara, yang bersumber dari ideologi bangsa Indonesia, ideologi yang berangkat dari kosmologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tercerai berai tanpa arah apabila tidak dipandu oleh norma dasar tersebut,” jelasnya.

Peringatan Hari Konstitusi sendiri dirangkai dengan kegiatan Seminar Nasional dengan tema "Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945" yang menghadirkan beberapa narasumber berkualitas yakni Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof. Dr. Maria Farida, SH, M.Hum.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID