logo rilis

JK Hadir di Tipikor sebagai Saksi PK Jero Wacik
Kontributor
Tari Oktaviani
13 Agustus 2018, 09:30 WIB
JK Hadir di Tipikor sebagai Saksi PK Jero Wacik
Wapres RI, Jusuf Kalla. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, hadir sebagai saksi dalam persidangan peninjauan kembali (PK) Mantan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Jero Wacik. Ia akan menjadi saksi dalam kasus penyalahgunaan Dana Operasional Menteri (DOM).

"Hari ini sidang PK Jero Wacik dengan saksi JK," kata Humas PN Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengkonfirmasi, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Sebelumnya diketahui, Jero mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus menyalahgunakan Dana Operasional Menteri (DOM). Ia menyampaikan 10 novum (bukti) baru ke persidangan PK di pengadilan tipikor, Jakarta.

Ia mengatakan, dalam vonisnya yang terdahulu, terdapat kekeliruan hakim. Ia juga merasa dijadikan tersangka, dan dinyatakan bersalah hanya karena adanya pengakuan dari seorang mantan Sekjen ESDM bahwa dirinya melakukan penyalahgunaan DOM.

"Ada kekhilafan hakim sejak awal saya ditetapkan tersangka. Melakukan pemerasan terhadap bawahan di Kementerian ESDM, penetapan tanpa barang bukti, cukup hanya berdasarkan katanya Sekjen ESDM Waryono," ujarnya.

"Dikatakanya atas perintah menteri, padahal tidak ada perintah itu. Tuduhan itu tidak terbukti," kata Jero saat membacakan novum di pengadilan tipikor, Jakarta.

Tak hanya itu saja, Jero juga merasa bahwa penetapan tersangka berdasarkan laporan BPK tidak ada dasarnya. Pasalnya, ia menilai saat ia diadili, belum ada laporan kerugian negara dari BPK.

"Laporan BPK dibuat Agustus tahun 2015. Penetapan tidak ada laporan BPK," paparnya.

Selain itu juga, Jero menilai, mengacu pada Permenkeu tentang penggunaan DOM Tahun 2014 tidak mengharuskan adanya rincian detail pertanggungjawaban dana.

"Kesaksikan JK menyatakan Permenku 2014 pengambilan DOM oleh jero sudah sesuai peraturan mestinya saya tidak dihukum," paparnya.

Ia pun meminta kepada Majelis Hakim untik berkenan menerima dan membenarkan alasan PK nya ini.

Jero merupakan terdakwa korupsi di lingkungan Kementerian ESDM, menyalahgunakan Dana Operasional Menteri (DOM), memeras sejumlah pihak saat menjabat sebagai Menteri ESDM, dan menerima suap.

Jero divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidier enam bulan kurungan oleh Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi. Mantan Menteri Kebudayan dan Pariwisata itu juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp5,07 miliar.

Hukuman bagi Jero itu naik dua kali lipat dari vonis di tingkat pertama. Sebelumnya Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis empat tahun penjara bagi Jero.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)