Home » Inspirasi » Wawancara

JJ Rizal: Jangan Jadikan Tata Ruang Jakarta Menjadi “Tata Uang”

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Sejarawan JJ Rizal. FOTO: RILIS.ID/Taufiq Saifuddin

JELANG pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi) pada hari ini, Senin (16/10/2017), beragam harapan baru tentu bermunculan untuk menata masa depan provinsi yang sekaligus ibu kota negara ini. Salah satu dari sekian banyak orang yang memiliki cita-cita besar perbaikan Jakarta adalah sejarawan JJ Rizal. 

Menurutnya, selain dari segi materi yang melimpah, Jakarta juga punya SDM kuat dan baik. Keistimewaan ganda yang dimiliki Jakarta melalui statusnya sebagai provinsi dan ibu kota Negara menjadikan posisi gubernur dan wakil gubernur layaknya RI-3. Ya, Anies-Sandi adalah RI-3 di Indonesia saat ini. 

Dengan menyandang status RI-3 itu, Rizal menaruh harapan besar atas perbaikan tata ruang Jakarta untuk tidak lagi menjadi “tata uang”. Caranya, dengan memosisikan rencana pembangunan kota berada di kantor gubernur dan bukan di kantor perusahaan properti. Hal ini tidaklah mustahil bagi RI-3. Lebih jauh, Rizal mengatakan, substansi dari kota adalah warga. Dalam sejarah Jakarta, kota jarang sekali didefinisikan menjadi warga, karena kerap kali dibajak oleh politisi dan modal. 

Untuk itulah, menjadi penting menjaga semangat Anies-Sandi tetap punya api, tidak menjadi dingin apalagi menjadi abu. Ini sangat penting dalam mengurai persoalan besar Jakarta. Lantas, apa saja pekerjaan rumah yang penting segera ditanggulangi oleh Anies-Sandi? Bagaimana pula pembangunan Jakarta ke depan dapat lebih manusiawi? Wartawan rilis.id Taufiq Saifuddin berkesempatan mendiskusikan hal ini dengan JJ Rizal di kawasan Cikini, Jakarta, pada Sabtu (14/10/2017). Berikut petikan wawancaranya: 

Apa saja sih kebijakan atau program pertama yang penting dilakukan Anies-Sandi setelah pelantikan nanti?

Dari segi administrasi pendanaan, mungkin belum banyak yang bisa dilakukan oleh Anies-Sandi. Tapi kita harus ingat, Anies-Sandi itu tidak hanya menduduki posisi administratif, tapi juga jabatan politik. Jadi Anies-Sandi bisa melakukan banyak sekali wacana-wacana politik, sebab wacana politik ini sangat dinantikan. Salah satu yang sangat urgen dan mendesak adalah pernyataan politik terkait dengan kasus reklamasi. 

Kalau dikhawatirkan itu bisa menimbulkan kegaduhan, menurut saya, itu kegaduhan yang positif. Sebab, ini akan menjadi kegaduhan yang baik, karena dalam kasus reklamasi, kita sebenarnya mengalami perubahan sistem dari rechstaat (negara hukum, red) digeser menjadi machstaat (negara kekuasaan, red). Artinya, kalau Anies-Sandi itu politisi yang baik serta ini menyangkut kotanya, mereka harus sadar betul bahwa melalui kasus ini ada sekelompok politisi yang sedang berbuat buruk dan sudah menjadi kewajiban keduanya mengoreksi itu. Harus ada suara dalam konteks ini. 

Selain penolakan reklamasi, ada juga program lain yang cukup populis, seperti janji kampanye kepemilikan rumah murah DP Rp0, program OK OCE. Optimisme apa yang harus dibangun akan hal ini? 

Saya pikir, optimisme harus menjadi etika bagi siapa pun yang menjadi gubernur dan wakil gubernur. Jakarta itu kota yang sangat besar dengan sumber daya keuangan raksasa, di luar APBD pun anggarannya luar biasa. Sekali lagi, Jakarta itu menyandang dua status, sebagai provinsi dan ibu kota Negara. Hampir tidak ada hal yang mustahil untuk dilakukan untuk Jakarta. Apalagi kalau sekadar DP rumah Rp0.

Sebelum ke sana, yang paling penting saat ini adalah merumuskan strategi dan cara berdialog. Pertama, berdialog yang sehat dengan modal; kedua, berdialog yang baik dengan Presiden. Jelas sekali, Presiden ini bukan menjadi bagian dari kubu politik Anies-Sandi. Tapi beliau juga punya janji kampanye yang harus ditagih ketika naik jadi presiden, seperti Anies-Sandi juga akan ditagih janjinya. 

Yang juga tidak kalah penting adalah merumuskan konsep terbaik pembangunan kota, juga menjaga kemitraan dengan kawasan-kawasan sekeliling. Ini berkaitan dengan program penanganan banjir, kemacetan, dan perumahan yang akan dilakukan oleh Anies-Sandi. Sampai saat ini, tidak hanya kesetaraan anggaran yang jadi persoalan. Bayangkan, Jakarta itu punya APBD Rp76 triliun, sementara daerah sekitarnya mayoritas di bawah Rp5 triliun. Depok misalnya hanya Rp2,5 triliun, Tangerang Selatan Rp3,2 triliun, Bekasi Rp5,5 triliun, Bogor bahkan hanya Rp2 triliun. Ini menurut saya harus menjadi bagian dari kerja besar dan bisa dilakukan dalam waktu 100 hari. Karena itu, mewacanakan dan berdialog untuk merumuskan cara-cara yang kelak bisa dibicarakan itu bisa diturunkan dalam program-program yang konkret. 

Orang telah mafhum, banyak di antara pola pembangunan yang salah konsep bahkan salah urus di Jakarta. Bagaimana kemudian itu bisa ditanggulangi oleh Anies-Sandi? 

Ya, dalam umurnya yang sudah panjang, Jakarta mengajarkan kepada kita bahwa banyak persoalan memang yang ditimbulkan oleh pembangunan yang salah konsep dan salah urus. Tapi, Jakarta itu punya kekuatan untuk bisa diperbaiki. Pertama, Jakarta punya SDM yang kuat dan baik. Kedua, Jakarta punya modal yang besar. Ketika Jakarta menyandang status yang istimewa karena dia selain sebagai provinsi tapi juga ibu kota Negara, maka posisi Anies-Sandi dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai RI-3. 

Jadi, bayangkan posisi gubernur dan wakil gubernur berada di urutan ketiga dalam menentukan masa depan republik ini, masak tidak bisa memperbaiki. Yang harus juga ditanggulangi secara segera itu adalah memperbaiki tata ruang yang saat ini menjadi “tata uang”. Bagaimana mengembalikan pola itu sehingga menjadi tata ruang lagi. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah kita harus melihat rencana kota itu dibuat dan digagas kantor gubernur, bukan di kantor perusahaan properti. Ini bukan hal mustahil, sebab Jakarta punya RI-3. 

Ini kan bukan perkara mudah, karena berkaitan juga dengan elite pusat pemerintahan. Bagaimana seharusnya Anies-Sandi memosisikan diri? 

Ya, kita harus punya optimisme, dan Anies-Sandi selalu menyerukan kepada kita optimisme itu. Sebab, kalau pemimpin punya optimisme, rakyat pasti akan lebih optimis. Cuma memang kadang kala, lebih sering optimisme itu putus karena pemimpin kita terlalu senang berdialog, berkumpul, dan berkompromi antarmereka sendiri, artinya antara elite politik saja. Akibatnya, cita-cita membuat sambungan optimisme itu runtuh. Di sinilah, menurut saya, problem-problem Jakarta akhirnya tidak bisa diselesaikan, karena semuanya diselesaikan di belakang meja. Jauh dari kepentingan rakyat. 

Kalau Anda sendiri apakah optimis melihat sepak terjang Anies-Sandi nantinya? Berkaitan dengan kinerja dan program? 

Dalam hidup saya, optimisme itu etika. Kalau melihat kinerja, kita harus optimis, karena kita belum bisa banyak menilai. Anies-Sandi kan mau dilantik Senin besok. Yang bisa kita lakukan adalah melihat ancang-ancangnya. Dari program dan janji kampanyenya. Tapi sekali lagi, kita harus lihat dan pikirkan saat ini adalah mengawal janji itu agar tidak kembali masyarakat diiming-imingi janji atau bahkan dikadali. 

Tadi Anda menyebut Anies-Sandi sebagai kekuatan politik dengan istilah RI-3. Namun, jika kita lihat belakangan, Anies-Sandi yang sebelum terpilih terlihat agresif berdialog dengan warga sekarang malah menjadi normatif. Apakah saat ini memang perlu untuk main aman, khususnya dengan modal dan politisi? Apakah itu efektif dengan posisi RI-3 tadi yang berkaitan dengan kinerja? 

Menurut saya, kalaupun itu main aman, cara terbaiknya adalah pulang ke konstituen. Ada 57 persen pemilih Anies-Sandi saat pilkada lalu, dan itu bukan suara yang kecil. Persoalannya, Anies-Sandi memang sudah menjanjikan sejak awal kampanye untuk menjadikan dirinya medium partisipasi publik. Janji itu justru dalam periode ketika menjelang pengangkatan, kita sepertinya lebih melihat keterputusan dialog antara Anies-Sandi dengan publik. Artinya ghirah agak memudar. 

Kita bersama harus terus menjaga semangat Anies-Sandi untuk tetap punya api, tidak jadi dingin atau bahkan menjadi abu dari cita-cita dan persoalan besar Jakarta. Semangat itu harus diturunkan dalam penolakan terhadap reklamasi. Begitu juga dengan pembangunan yang lebih manusiawi, artinya yang paling rentan itu yang harus lebih dulu dijagain. Nah, ini menurut saya menjadi tantangan justru setelah Anies-Sandi terpilih, bagaimana menjaga hubungan dengan konstituen. Bukan hanya menjaga hubungan dengan elite. 

Titik penekanannya, dialog itu harus lebih dikuatkan dengan masyarakat. Kompromi-kompromi elite harus lebih dulu dikeluarkan suaranya di tingkat basis masyarakat. Suara masyarakat ini yang harus bersinergi dengan politisi dengan modal. Ini yang harus ditemukan caranya. Ini pikiran logis dari kepemimpinan yang bersuara mewakili wong cilik, mewakili kepentingan ekologi dan mewakili kepentingan kota yang bermasa depan dan layak huni. Jangan lagi kota itu hanya dikendalikan oleh kaum politik dan kaum pemodal. Tugas gubernur dan wakil gubernur yang baru adalah membalik cara berpikir itu. 

Terkait agresivitas dialog yang sekarang makin normatif dipraktikkan Anies-Sandi?

Saya pikir agresivitas itu harus dilihat dalam konteks politik pilkada. Kalau sudah bicara pilkada itu, ibaratnya binatang yang paling lemah lembut pun akan menjadi beringas. Karena menurut saya, pertarungannya itu begitu tajam. Bahkan kita bisa menyaksikan sendiri pergulatannya sampai di akar yang paling bawah. 

Mungkin, bahasa Pak Anies yang menyatakan bahwa hari ini dia ingin menghindari kegaduhan, kita bisa tafsirkan itu secara positif sebagai upaya dia merenungi bagaimana cara menemukan pola dialog yang logis dan waras. Agar apa yang dicitakan rakyat sebagai mahkota dan bukan keset seperti di masa yang lalu, tidak terbentuk lagi oleh kepentingan politik dan modal tadi. Ini bisa dilakukan dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas seluruh kepentingan politik. 

Terkait isu lain, ini berkaitan dengan sejarah, khususnya heritage Jakarta yang mengalami betonisasi pembangunan kota. Titik-titik mana saja yang ke depan perlu dipertahankan? Utamanya yang punya unsur sejarah kota Jakarta? 

Persoalan besar, menurut saya, sejarah buat kota seperti Jakarta itu kentara sekali ingatannya sangat pendek. Ini sekali lagi berkaitan dengan persoalan ekspansi ruang. Ruang kota itu ada aturannya, ada rencana dan master plan-nya. Cuma memang, dalam rencana tata ruang kita telah berubah menjadi rencana “tata uang”. Jadi ruang menjelma menjadi uang. Ini menjadi persoalan sejarah, situs ruang sejarah berubah menjadi rupiah. Dengan logika ini, Jakarta akhirnya diumpamakan sebagai pusat konsumsi, padahal situs sejarah itu bukan bagian dari konsumsi. Situs sejarah adalah tempat kebudayaan, yang saat ini hampir punah. 

Dan gampang sekali ini kita temui. Misalnya, di periode lalu, kasus Simpang Semanggi yang tiba-tiba di atasnya diberi ruang baru. Terus bagaimana Bastion Siberg yang umurnya sudah 400 dan menjadi cikal bakal awal Kota Batavia, sewaktu penggusuran Kampung Aquarium juga dihancurkan. Ini tantangan besar juga, apalagi salah satu dari 23 program utama Anies-Sandi adalah penyelamatan pusat dokumentasi sastra H.B. Jassin. Ini ruang arsip, situs yang hari ini bahkan tidak sanggup menggaji karyawannya selama tiga bulan. Tapi belum ada tuh suara dari Anies-Sandi. 

Mendekati masa menjabat, apa sih yang perlu dilakukan Anies-Sandi agar tetap harmonis dengan elite politik dan masyarakat supaya urusan tetap beres? 

Beberapa waktu lalu, saya sempat mendengarkan pidato Pak Anies. Dalam pidato itu, beliau sempat mengungkapkan istilah melalui musim panas India. Dari sini, saya cukup tahu suasana kebatinan dari gubernur. Musim panas India itu artinya panas sebentar lalu disusul dingin yang mendadak. Dari situ, kita bisa menyimpulkan, mengapa gubernur sekarang lebih normatif. Saat kampanye Anies-Sandi kan ibarat Gunung Volcano yang meletup, tiba-tiba adem seperti tidak ada apa-apa. Alasannya, stabilitas. 

Padahal, di sekelilingnya menurut saya menarik, itu ada peristiwa-peristiwa yang justru sangat panas dan ada 57 persen warga Jakarta yang terang-terangan memilih Anies-Sandi. Menanti sebenarnya dia bersikap, akan bicara apa. Tapi persoalan yang sebenarnya menjadi salah satu yang paling rumit untuk di masyarakat. Misalnya persoalan reklamasi, tapi okelah. Tapi kita kesampingkan dulu persoalan ini. 

Saya ingin mengatakan ini dalam sejarah yang panjang 14 gubernur di Jakarta. Anies dalam posisi ini tidak bisa sebenarnya bersikap normatif, bicaranya seolah hanya dengan kata-kata ingin menghindari kegaduhan. Sementara saya pikir, Jakarta itu memerlukan seorang petarung dalam arti petarung kreatif dan inovatif. Contoh paling gampang adalah Bang Ali Sadikin, dulu beliau pernah punya proyek namanya perbaikan kampung. Itu sama sekali tidak ada sumber dananya, tapi dia kreatif berpikir di luar dari normalnya orang biasa. 

Menurut saya, yang menarik di periode 100 hari ini mungkin, bukan tidak banyak yang bisa dilakukan dengan alasan menghindari kegaduhan. Banyak yang bisa dilakukan. Anies-Sandi bisa mengeluarkan kesan bahwa keduanya tetap memegang kuat janjinya. Mereka bisa mencontoh apa yang Pak Jokowi lakukan dulu saat baru menjabat dengan banyak berdialog dan blusukan di 3 bulan pertama. 

Meski tidak maksimal, tapi menurut saya itu sangat mengesankan sekali. Publik akan punya ikatan dan tautan emosional dengan cita-cita Anies-Sandi ketika masyarakat ada di bilik suara untuk mencoblos mereka. Rakyat akan yakin, itu tidak akan lenyap semangatnya. Banyak hal yang bisa di-public-hearing-kan, seperti rumah DP Rp0. Jadi jangan hanya banyak berdialog dengan kekuasaan dan modal, 57 persen suara yang memilihnya dan warga Jakarta yang lain juga harus didatangi berdialog. Jangan sampai jika diibaratkan kapal, masyarakat jadi bingung karena nakhodanya entah ke mana. 

Sejarah itu rodanya bisa berputar karena terobosan. Kalau tidak ada terobosan, sejarah jalan di tempat. Kalau jalan di tempat, maka mandek dan kontraproduktif. Waktunya Jakarta maju tapi tidak ada perkembangan yang berkualitas, itu kita semua tidak inginkan. 

Tak bisa dimungkiri, saat ini masyarakat Jakarta terbelah, ada pro dan kontra. Bagaimana meminimalisasi kegaduhan ini agar lebih produktif ke depannya? 

Kegaduhan itu harus kita produktifkan sekaligus juga konstruktif bagi warganya. Pengertian kota itu kan sebenarnya adalah warga. Tapi dalam sejarahnya, kota jarang menjadi warga karena dibajak oleh politisi dan modal. Jadi kalau ada istilah penumpang gelap dalam pemerintahan provinsi nanti, pelakunya ya pemodal dan politisi. Misalnya dalam kasus reklamasi. Jelas sekali ada pembajakan pemodal dan politisi di reklamasi itu. Gubernur bisa melakukan sesuatu, dengan berwacana menyambungkan roso-nya dengan roso publik yang juga resah. 

Apa yang bisa dilakukan publik untuk mengawal harapan perbaikan Jakarta di masa mendatang?

Saya mau mengutip Sophia Latjuba dengan yang sangat terkenal itu, Lihat Saja Nanti. Yang jelas nanti yang dimaksud itu sangat dekat, sekarang ini adalah bagaimana Anies-Sandi merealisasikan janji-janji terbesarnya. Itu merupakan ujian terbaik untuk menilai apakah Anies-Sandi memenuhi janjinya atau tidak. Yang paling dekat saja, misalnya soal reklamasi. Kita Lihat Saja Nanti, kata Sophia Latjuba. 

Penulis Taufiq Saifuddin
Editor Ahmad Fathoni

Tags:

Anies-SandiDKI JakartaJJ RizalWawancara

loading...