logo rilis
Jimly Asshiddiqie: Pemerintah Perkuat KPPU seperti KPU
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
23 Juni 2018, 01:40 WIB
Jimly Asshiddiqie: Pemerintah Perkuat KPPU seperti KPU
Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) semakin diperkuat hingga setara Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Pasalnya, kata Jimly, keberadaan KPPU sangat penting untuk terus mengatur pasar bebas di Indonesia. 

"Dia (KPPU) harus sama kuat dengan KPU. Ini kan lembaga serius. Kan dia yang mengatur pasar bebas," kata Jimly saat berbincang dengan rilis.id di Universitas Al Azhar Jakarta, Jumat (22/6/2018). 

Jimly mengungkapkan, saat ini dunia bisnis telah menjadi penguasa di bidang politik. 

Salah satunya, ujar dia, terpilihnya Donald Trump yang merupakan pebisnis besar sebagai Presiden Amerika Serikat. 

"Tak hanya di Amerika, di seluruh dunia saat ini politik dikuasai ekonomi. Siapa yang menguasai bisnis itu menguasai politik," ujar Jimly. 

Dia menambahkan, pemilihan kepala daerah di berbagai provinsi, kabupaten/kota di Indonesia juga sebagian besar berbiaya mahal. 

Menurutnya, para pebisnis besar juga turut bermain dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

"Maka kolaborasi antara politik dan bisnis itu di masa depan berbahaya. Demokrasi itu akan rusak kalau tidak ada pemisahan antara state dan bisnis," imbuhnya. 

Untuk itu, tegas Jimly, penguatan lembaga KPPU adalah sebuah keniscayaan untuk menghindari praktek monopoli dan oligopoli dalam dunia bisnis. 

Sehingga, bahaya bila ada yang berniat untuk melemahkan bahkan membubarkan KPPU. 

"Menteri Perdagangan harus berpikir jangka panjang. Termasuk para pemikir-pemikirnya," tegasnya. 

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, menyampaikan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait perubahan KPPU menjadi lembaga pemerintah yang termuat pada Bab VII, tentang kelembagaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, dalam DIM yang diparaf oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito ini, beberapa tugas, fungsi dan wewenang KPPU juga dihilangkan.

Editor: Kurniati


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)