logo rilis

Jika Ditugaskan, Penyidik Polri Ini Siap Kembali KPK
Kontributor
Tari Oktaviani
18 April 2018, 13:57 WIB
Jika Ditugaskan, Penyidik Polri Ini Siap Kembali KPK
Ilustrasi KPK. RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Perwira Menengah (Pamen) Mabes Polri, AKBP Muhammad Irhamni, mengaku siap bila ditarik lagi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kembali menjadi penyidik di lembaga antirasuah tersebut.

Menurutnya, dalam menjalankan tugas negara maka dimanapun posisinya tidak bisa ditolak. 

"Ya kalau sudah perintah pimpinan memang saya bisa nolak? Namanya tugas negara masa bisa nolak," katanya kepada rilis.id, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Namun, ia mengaku, sejauh ini belum dapat informasi apapun dari pihak KPK ihwal rencana penarikannya tersebut. Tak hanya itu saja, Irhamni juga belum tahu akan ditugaskan untuk usut kasus apa, bila KPK jadi mengangkatnya kembali sebagai penyidik.  

"Waduh saya enggak tahu itu," jawabnya singkat.

Irhamni berujar, memang sebelumnya ia sudah lama bertugas sebagai penyidik di KPK. Namun di matanya, 10 tahun bukan waktu yang dianggap matang menjadi seorang penyidik. 

"Ya nggak lama juga. Kalau 10 tahun itungan tingkatannya masih SD lah," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan pihaknya masih membutuhkan penyidik Polri bernama Muhammad Irhamni, untuk mengusut skandal korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Memang ada kebutuhan (perekrutan kembali Irhamni). Terus terang yang bersangkutan sudah meneliti kasus BLBI sudah tiga tahun, sehingga bisa naik (penyidikan)," kata Agus Rahardjo di Jakarta, Selasa (17/4).

Agus berujar, Irhamni menjadi salah satu orang yang paham betul konstruksi perkara korupsi penerbitan SKL BLBI. Sehingga, pihaknya masih membutuhkannya.

"Kami kan memerlukan pengetahuan yang sangat khusus, transfer of knowledge dari yang bersangkutan ini yang sebetulnya. Kenapa terjadi rekrutmen begitu, karena kebutuhannya sangat spesifik," terangnya.

Kendati demikian, pihaknya saat ini masih menunda penarikan Muhammad Irhamni untuk kembali bekerja d‎i KPK.

Sebab, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK, masa penugasan pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK paling lama empat tahun, dan hanya dapat diperpanjang‎ satu kali dengan skema 4-4-2 sehingga totalnya 10 tahun.

"Kan ada dua pendapat, katanya yang sudah ‎bertugas 10 tahun tidak boleh masuk (lagi di KPK). Nah pendapat lain boleh. Oleh karena itu, karena ada dua pendapat yang berseberangan, makanya ini kita tunda," ungkapnya.

Terkait itu, KPK akan mengkaji dulu boleh tidaknya pegawai negeri yang sudah bertugas selama 10 tahun kembali dipekerjakan di KPK. "Dikaji oleh temen biro hukum, yang akan ajak ahli dari luar, yang benar pendapat yang mana," pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK baru menjerat mantan Kepala BPPN, Syafruddin Temenggung sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerbitan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesi‎a (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Syafruddin diduga telah merugikan keuangan negara sekira Rp 4,58 Triliun atas penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim selaku obligor.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)