logo rilis
Jelang Pilkada, Banyak Izin SDA Jadi Bancakan Dana Politik
Kontributor
Tari Oktaviani
01 Juni 2018, 16:48 WIB
Jelang Pilkada, Banyak Izin SDA Jadi Bancakan Dana Politik
Ilustrasi Suap. RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah menyebut jelang pemilu seperti pemilihan calon kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) seringkali banyak izin di Sumber Daya Alam (SDA) yang uangnya dipakai menjadi sumber pembiayaan para calon kepala daerah. Ia pun sudah menyampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait catatannya ini.

"Korupsi SDA masih menjadi sumber pembiayaan yang seringkali mendakati politik elektoral langsung. Dari catatan kami, setiap mendekati pilkada pemilu legislatif dan pemilu presiden peningkatan izin-izindan obral izin-izin tambang seringkali kelaur dan ini jadi sumber pembiayaan para calon kepala daerah," katanya, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Hal ini semakin terbukti ketika KPK sejak 2010 sampai 2017 sudah ada 326 kepala daerah menjadi tersangka korupsi terkait SDA. Menurutnya, fenomena ini terjadi karena biaya untuk menjadi Kepala Daerah disebutkan Rp 30 sampai Rp 100 miliar. Sementara harta para calon Kepala Daerah dari 500-an calon hanya rata-rata Rp 6 sampai Rp7 miliar.

Ia mengatakan, ada gap ruang sponsor politik ijon bisa berlangsung salah satunya dari korporasi-korporasi hitam SDA yang menitipkan uangnya ijon kepada calon kepala daerah sehingga apapun keputusan politik yang dikeluarkan produk pilkadanya, tidak mencerminkan krisis sosial dan mendukung lingkungan hidup yang dihadapi masyarakat. 

"Lima menit kita pergi ke bilik suara tapi dikorbankan lebih dr 50 tahun lingkungan kita rusak karena memilih calon yang salah krn dia di ongkosi oleh para pengusaha tambang," paparnya.

Untuk itu ia pun meminta agar pemerintah meninjau ulang 170 ijin pertambangan yang keluar mendadak pada tahun politik di berbagai wilayah yang kaya SDA.

"Harus ditinjau ulang dicek kembali apakah sesuai prosedur yang seharusnya dilakukan jangan sampai ini menjadi bancakan sumber pembiayaan politik," tutupnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)