logo rilis
Jelang Pemilu 2019, Yusril Ajak Umat Islam Harus Proaktif
Kontributor
Zul Sikumbang
26 Maret 2018, 10:22 WIB
Jelang Pemilu 2019, Yusril Ajak Umat Islam Harus Proaktif
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. FOTO: RILIS.ID/Armidis Fahmi

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, 2019 merupakan tahun politik untuk menentukan pemimpin bagi umat Islam Indonesia.

Karena itu, ia meminta umat Islam berperan aktif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun depan.

“Tahun depan ini untuk pertama kalinya akan diadakan Pemilu serentak untuk nemilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD. Karena itu, umat Islam tidak bisa bersikap pasif tetapi pro aktif agar perjalanan bangsa dan negara lima tahun ke depan sejalan dengan aspirasi umat Islam Indonesia,” kata Yusril kepada rilis.id, Jakarta, Senin (26/3/2018)

Para pendiri bangsa, menurutnya, sepakat Indonesia merdeka tidak menjadi negara sekular yang memisahkan agama dengan negara, dan tidak pula menjadikan Islam sebagai dasar dan falsafah negara.

“Pancasila, adalah kalimatin sawa’in bainana wa bainahum yakni kalimat yang sama yang menjadi titik temu atau common platform bernegara yang disepakati oleh golongan Islam dan golongan Kebangsaan,” kata Yusril mengutip pernyataan Mohammad Natsir.

Dalam negara RI, menurut Yusril, agama mendapatkan tempat yang sangat fundamental sebagai landasan spiritual dalam membangun bangsa dan Indonesia.

Namun, tidak sebagaimana halnya Malaysia yang menempatkan Islam sebagai agama resmi negara atau FIlipina yang sekular dan memisahkan agama dengan negara.

Indonesia, lanjutnya, tidak ada jaminan atau keistimewaan apapun yang diberikan kepada Islam. Meskipun Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas mutlak penduduk Indonesia.

“Dalam kesepakatan para pendiri negara dalam menyusun draf UUD 45 mulanya jaminan itu ada, yakni jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan jaminan bahwa Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Namun semua kesepakatan dalam draf UUD 45 itu dihapuskan ketika UUD 45 disahkan sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945,” tutur Yusril.

Dengan tidak adanya jaminan keistimewaan secara konstitusi, maka umat Islam wajib mampu untuk berkompetisi dan bersikap pro aktif dalam politik.

Jika umat Islam lengah, sambungnya, maka kekuasaan politik akan direbut oleh kekuatan-kekuatan politik yang belum tentu bersikap empati kepada Islam dan umatnya.

“Bisa saja kekuasaan politik yang menentukan perjalanan bangsa dan negara adalah kekuatan sekular anti-Islam yang didukung oleh kekuatan-kekuatan politik dan pemilik modal yang berada di luar negeri,” ungkap mantan Mensesneg itu.

Yusril menegaskan, umat Islam Indonesia adalah umat yang nasionalis, yang mencintai bangsa, negara dan tanah airnya. Islam tidak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Karena itu, Yusril mengajak umat Islam untuk mendukung partai-partai Islam yang memiliki idealisme yang tinggi dan komitmen yang teguh untuk memajukan bangsa dan negara," ujarnya.

Ketika ditanya tentang partai yang dipimpinnya, Yusril menegaskan PBB adalah tetap berhaluan Islam moderat dan nasionalis serta mengedepankan pendekatan rasional dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa.

PBB menganut ideologi Islam rahmatan lil 'alamin, Islam yang memberikan inspirasi, sumber etika dan sumber petunjuk yang sangat berguna untuk memberikan arah dalam berijtihad memecahkan persoalan-persoalan bangsa kita.

“Apalagi PBB adalah partai Islam yang berakar pada sejarah dan pengalaman bangsa kita sendiri. PBB bukanlah partai yang berada di awang-awang, atau partai yang pemikirannya dilatar belakangi oleh pengalaman masyarakat Timur Tengah yang sangat bebeda sejarah dan pengalamannya dengan bangsa kita,” pungkas Yusril.
 

Editor: Sukma Alam


500
komentar (0)