logo rilis
Jelang 'May Day', 5 Ribu Pekerja Jabar ke Jakarta
Kontributor
Kurniati
30 April 2018, 16:07 WIB
Jelang 'May Day', 5 Ribu Pekerja Jabar ke Jakarta
oke.farid

RILIS.ID, Bandung— Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto menyatakan, sekitar 5.000 pekerja dari Jabar akan berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan massa lainnya dalam unjuk rasa Hari Buruh Internasional atau May Day 2018, 1 Mei 2018.

"Besok ada dua tempat. Selain di Gasibu ada juga di Jakarta. Saya besok ke Jakarta. Kami kirim 5.000 orang," ujar Roy saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (30/4/2018).

Roy mengatakan, keberangkatan buruh Jabar ke Jakarta akan berangkat secara bertahap mulai Senin malam. 

Ribuan buruh dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten akan mengawali aksi dengan long march dari Patung Arjuna Wiwaha di Jakarta Pusat menuju Istana Presiden.

"Ada yang jam 1 subuh dan paling terakhir jam 4 (berangkat ke Jakarta). Kita titik kumpul di Patung Kuda dan long march ke Istana. Rencana setengah 10 sudah long march," kata dia.

Adapun tuntutan yang akan disampaikan para buruh, yakni menolak Perpres Nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing dan berbagai isu lainnya.

Menurut dia, Perpres Nomor 20/2018 bisa mengancam para pekerja lokal karena tenaga kerja asing bisa dengan mudah bekerja di Indonesia.

"Bisa mengurangi pekerja lokal. Faktanya hari ini untuk skill worker yang tidak pengalaman sudah bekerja, baik di proyek pemerintah dan juga perusahaan manufaktur," katanya.

Selain itu, para buruh juga akan menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Revisi Undang-undang tersebut bisa merugikan hak-hak kaum buruh.

"Alasannya, revisi UU 13 merugikan kaum buruh karena akan ada pengurangan pesangon, pengurangan hak mogok kerja," kata dia.

Sementara aksi damai di Kota Bandung, akan digelar di Depan Gedung Sate. 

Ribuan buruh akan mengawali aksi di kawasan Monumen Perjuangan kemudian bergerak ke Gedung Sate.

"Tuntutan sama isu lama, cuman nambah dua tambahan Perpres 20 dan penolakan UU Nomor 13, yang lainnya penolakan PP 78, outsourcing, BPJS dan kontrak PKWT. Masalah UMSK kita bawa di tingkat lokal. Jadi minta Pergub tentang Tata Cara Penetapan UMSK di Jabar," katanya.
 

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)