logo rilis

Jangan Salah Paham, Dana Bantuan Lombok Tidak Ditransfer ke Rekening Warga
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
18 Oktober 2018, 12:15 WIB
Jangan Salah Paham, Dana Bantuan Lombok Tidak Ditransfer ke Rekening Warga
Menko PMK Puan Maharani memimpin rapat perkembangan penanganan paska gempa di Lombok, NTB, Rabu (17/10). FOTO: Humas Kemenko PMK

RILIS.ID, Lombok— Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah menilai, ada pemahaman yang keliru di masyarakat soal mekanisme pencairan dana bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana gempa yang dijanjikan pemerintah.

Menurut dia, pemerintah memiliki skema dalam pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap 91 ribu rumah warga rusak berat terdampak gempa.

"Berkembang informasi dana sebesar Rp50 juta untuk rumah warga rusak berat yang terdampak gempa itu akan ditransfer pemerintah langsung kepada rekening pemilik rumah," kata dia seperti dilansir Antara pada Kamis (18/10/2018).

Padahal, kata dia, sejatinya skema yang ada adalah dana tersebut ditransfer terlebih dahulu kepada rekening kelompok masyarakat (pokmas) dan kemudian ditindaklanjuti pokmas kepada kontraktor bangunan yang akan membangun rumah warga.

"Ini supaya jangan sampai cair kemudian bisa dieksekusi, tapi nanti akan ada masalah dikemudian hari. Namanya saja pegang uang, bisa saja hilang atau digunakan untuk keperluan lain," ujarnya.

Hal inilah yang kemudian akan bermasalah di kemudian hari. Makanya, ia mengatakan, proses pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa itu, akan dilakukan pemerintah dari Bank BRI kemudian akan ditransfer ke rekening pokmas.

"Jadi tugas kita semua adalah memastikan pokmas itu terbentuk, kalau pokmasnya terbentuk, pertanggungjawabannya juga nanti gampang. Jadi tidak setiap individu akan memberikan laporannya, cukup hanya satu saja yakni pokmas," ucapnya.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, menegaskan Pemerintah berkomitmen mempercepat penyaluran bantuan khususnya untuk pembangunan kembali perumahan bagi korban gempa bumi di Lombok NTB.

"Namun tolong dipahami juga bahwa kami harus tetap menjaga akuntabilitas," kata Puan melansir dari laman Setkab.go.id.

Sesuai arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna, Menko PMK mengemukakan, perbaikan dan pembangunan rumah dipercepat dengan penyederhanaan syarat pencairan.

Tentunya, tanpa mengabaikan akuntabilitas, dan menginstruksikan supaya mengatasi hambatan-hambatan di lapangan.

"Salah satu langkah percepatan itu, menurut Menko PMK, dilakukan dengan penyederhanaan formulir yang berisi 17 persyaratan dalam satu lembar," ungkap dia.

Pemerintah, lanjut Puan, juga terus mendorong percepatan terbentuknya Kelompok Masyarakat (Pokmas).

"Alhamdulillah kini telah ada 472 Pokmas dan yang sudah bisa diverifikasi sekitar 400an untuk 7 kabupaten/kota dan siap melakukan pencairan dana,” ungkap Puan.

Terkait dengan ketersediaan dana, Menko PMK Puan Maharani menegaskan, uangnya sudah ada di rekening Pokmas.

Ia menegaskan, pemerintah memang tidak ingin memberikan tunai namun tetap berada di rekening bank dan melalui mekanisme transfer saat pembayaran. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan bahwa uang tersebut digunakan untuk membangun rumah tahan gempa.

Penerima bantuan pun, lanjut Puan, betul-betul orang yang berhak. dan rumah dengan sepesifikasi tahan gempa betul-betul terbangun.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)