logo rilis
Jangan Salah! Bank Wakaf Mikro Bukan Lembaga Wakaf
Kontributor
Ainul Ghurri
27 Maret 2018, 22:50 WIB
Jangan Salah! Bank Wakaf Mikro Bukan Lembaga Wakaf
Bank wakaf. ILUSTRASI: icmijabar.or.id

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazhir Badan Wakaf Indonesia (BWI), Hendri Tanjung, menyatakan, Bank Wakaf Mikro (BWM) bukan lembaga wakaf. Sebab, pengelolaan wakaf berbeda dengan lembaga keuangan mikro syariah (LMKS).

"BWM ini adalah LKMS. Itu ada badan hukumnya. Kalau bank wakaf belum ada. LKMS itu ada. Ini LKMS bermerek BWM. Kalau kita misalnya nanti bicara wakaf, banyak sekali perbedaan dalam hal istilah yang harus dipenuhi," ujarnya di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Selasa (27/03/2018).

Ketika berbicara lembaga wakaf, Hendri menerangkan, organisasi harus dikelola penerima (Nazhir). Hal itu sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

"Nazhir itu bisa berupa perorangan, organisasi, badan hukum yang menerima harta wakaf. Lalu, mengelolanya serta mengembangkannya. Jadi, hartanya adalah harta wakaf," jelasnya. Konsep BWM, tambah dia, mirip dengan bank infak mikro karena fleksibel dalam penggunaannya.

Sebenarnya, lanjut Hendri, bisa memakai model lembaga wakaf di Turki untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Di sana, lembaga wakaf berdiri sekitar 600 tahun lalu.

"Misalnya di Turki ada seseorang berwakaf 10 miliar untuk membangun sekolah. Maka, oleh Nazhir itu akan menerima uang 10 miliar, tapi tidak semunya dibangun gedung sekolah. Yang dibangun gedung 5 miliar. Lalu, 5 miliar sisanya untuk usaha, seperti membuka toko dan lain-lain," bebernya. Hasil dari usaha digunakan untuk menggaji guru, pengelola, dan muridnya pun bisa digratiskan. 

"Jadi, kalau kita galakkan lembaga wakaf ini, ekonomi jadi murah. Sekolah jadi murah, bila perlu gratis. Rumah sakit juga begitu. Lembaga wakaf paling hebat di dunia saat ini adalah Al Azhar di Kairo," tuturnya. 

Hendri mengatakan, wakaf harus dikelola Nazhir yang diakui hukum di Indonesia serta mendapatkan izin dari BWI. Nazhir sebelumnya mengajukan diri sebagai pengelola wakaf. "Lalu dari BWI memanggil mereka untuk memaparkan program-programnya. Kemudian, diberi izin oleh BWI. Para Nazhir pun harus ada auditnya," urainya.

"Di Indonesia, wakaf lebih banyak dalam bentuk harta tak bergerak atau tunai dalam bentuk emas atau perak, seperti di era Islam. Untuk wakaf tunai masih kecil. Prosesnya juga harus melalui akad," sambung dia.

Namun demikian, Hendri berkeyakinan, penerapan BWM sangat luar biasa, meski seperti LKMS. Salah satu keuntungannya, masyarakat mendapatkan pembiayaan tanpa agunan. 

"Potensi dana infak, zakat, maupun sedekah lebih fleksibel, jika disalurkan melalui lembaga pembiayaan syariah untuk pemberdayaan ekonomi umat dibandingkan wakaf," tutupnya.

Editor: Fatah H Sidik


500
komentar (0)