Home » Inspirasi » Sosok

Jalan Suci Romo Benny Membumikan Pancasila

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Antonius Benny Susetyo (Romo Benny). ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

AGAMAWAN bukanlah profesi, bukan pula pekerjaan, tapi tugas suci bagi orang yang menghibahkan diri pada kemanusiaan. Itulah jalan yang dipilih Antonius Benny Susetyo; jalan yang membuka ruang bagi keberagaman dan inklusivitas.

Romo Benny, begitu ia disapa, bahkan demi tugas suci itu, mengikhlaskan diri menjadi “pembantu umum” di UKP-Pancasila. Tak terlibat struktur, namun keringatnya dalam membumikan Pancasila tidaklah sepele. Dengan sungguh-sungguh, ia berupaya menarik titik temu antara etika Katolik dan Keindonesiaan. Etika, baginya, bukanlah barang eksklusif, akan tetapi hadir dalam diri manusia Indonesia paripurna. 

Lebih lanjut, dalam pandangan Romo Benny, etika bukanlah milik satu agama tertentu. Etika tidak pula abstrak. Etika, menurutnya, hadir dalam aktivitas menjalankan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Begitu pula bila dikaitkan dengan seleksi politik negeri ini. Miskinnya keteladanan diakibatkan oleh suara hati yang tak lagi nyaring. 

“Etika itu tidak pernah mengenal agama. Etika itu bersifat umum, yang baik dijalankan yang buruk ditinggalkan. Ia perintah, maka jadilah etika sebuah kewajiban. Jadi etika itu sesuatu yang ada dalam setiap orang yang punya suara hati,” terang Romo Benny kepada rilis.id beberapa waktu lalu. 

Romo kelahiran Malang 10 Oktober 1968 ini juga sangat gemar melakukan pendidikan politik. Melalui komunitas umat Katolik yang dibinanya, Romo Benny konsisten menyerukan dan menjalankan ajaran sosial gereja. Ajaran inilah yang dianggapnya akan memberi panduan sosial politik umat Katolik. Di situlah persinggungan nilai Katolik menjawab masalah politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, kesehatan, dan semua dimensi kehidupan di Indonesia. 

“Di situlah nilai dan kabar gembira diwartakan. Inti dari ajaran gereja itu empat hal: solidaritas, kesetiakawanan, subsolidaritas, dan gunung komuni artinya mengaktualisasikan kesejahteraan,” jelas Romo Benny. 

Penikmat pecel ini ingat betul petuah dari Paus Fransiskus. Kata Paus, bukan orang yang rajin ke gereja yang perlu diselamatkan, tapi orang yang berbuat baik, memperjuangkan keadilan, itulah yang masuk surga. Dari pesan itu, Romo Benny ingin menegaskan, dalam Injil telah dijelaskan, masuk surga ukurannya bukan seberapa rajin Anda ke gereja, melainkan saat tetangga haus dan lapar, apakah Anda beri minum dan makan?

Maka, Romo Benny pun secara lantang menyebutkan semboyan gereja Katolik, semakin beriman semakin Pancasilais. Pada titik ini, ia mengatakan, urusan pembaptisan adalah tugas dari Roh Kudus, akan tetapi berkaitan dengan kemanusiaan, menjadi jujur dan adil adalah kewajiban umat Katolik. Ia secara tegas menjadikan Pancasila sebagai kewajiban yang harus dijalankan, Pancasila adalah perintah sekaligus moralitas. 

Pendidikan politik, bagi alumnus Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widya Sasana Malang ini, selalu bertumpu pada Pancasila. Baginya, seperti itulah keadaban politik akan menjadi habitus bangsa—sebuah spirit untuk berpikir dan bertindak. Secara politik, demokrasi akan utuh bilamana Pancasila telah menjadi pedoman hidup manusia Indonesia. Menjadi Pancasilais, bagi Romo Benny, tak lain hidup di atas dasar kemanusiaan yang berketuhanan dan berkeadilan. 

“Kalau Anda mempunyai rasa kemanusiaan dan keadilan, maka engkau mencintai Tuhan. Kalau kamu mencintai Tuhan berarti kita akan dengan konsisten menjaga. Dan ruh dari persatuan itu tidak ada yang menang tidak ada yang kalah. Tak ada minoritas maupun mayoritas, itulah musyawarah. Musyawarah itu win-win, bukan win-lose. Jadi Pancasila secara politik lebih pada perilaku hidup,” paparnya dengan nada menyejukkan. 

Sekali lagi, pendidikan politik bagi Romo Benny adalah pembatinan Pancasila yang tecermin dalam sikap dan ekspresi manusia Indonesia. Seperti itulah penggambarannya pada keadaban politik. Bila Pancasila ingin menjelma dalam keadaban politik, ia harus menjadi arus utama dalam penentuan kebijakan publik.

Selanjutnya, ia menjelaskan, Pancasila, dalam langgam politik, tidaklah hanya menjadi tugas lembaga negara seperti UKP-Pancasila. Lebih dari itu, seluruh elemen bangsa harus terlibat. Pancasila dalam aktivitas politik ditempatkan pada tempat suci bernama moralitas. Romo Benny menyebut ini suatu keharusan karena kesadaran. “Karena kita tahu ini baik dan harus dijalankan,” katanya. 

“Ini kerja berat,” tutur Pendiri Pergerakan Manusia Merdeka itu. Maka itu, kebijakan politik harus bertumpu pada sebuah kriteria tertentu. Ia mencontohkan, misalnya, bagaimana mengukur pembangunan yang mengembangkan Pancasila di sebuah kota. Menjadi penting menentukan sebuah kota itu dikatakan toleran atau tidak. 

Pendidikan politik yang demikian ini, Romo Benny menyebutnya, sebagai proses pembudayaan. Di dalamnya ada riset, bertolak dari fakta dan data. Kita harus sadar betul bahwa ada keragaman dalam batang tubuh Indonesia. Keragaman adalah salah satu kesaktian yang dimiliki Pancasila. Sebab, sejatinya Pancasila dihayati dalam kultur budaya lokal Nusantara yang memang beragam. Nalar politik yang demikian ini, oleh Romo Benny, disebut sebagai habitus yang harus ada dalam diri manusia Indonesia. Penyeragaman yang berlangsung masif, justru tidak melahirkan persatuan. 

Romo Benny sadar betul akan krisis multidimensi yang melanda negeri ini. Migrasi besar-besaran masyarakat pesisir dan pedalaman tengah merangsek ke kota-kota besar. Para petani dan nelayan ini menjelma profesi menjadi buruh. Kota tak ubahnya rimba beton bagi kaum papa. Kompleksitas ini salah satunya disebabkan oleh relasi kuasa politik dalam distribusi kesejahteraan yang timpang.

“Itu yang saya sebut bagaimana sekarang Pancasila harus dikonkretkan dalam kebijakan publik. Jika tidak, ideologi tak ada guna. Inilah relasi kuasa antara pengambil kebijakan dengan masyarakatnya. Kesejahteraan adalah akibat dari pendidikan politik yang berkualitas,” tuturnya.  

Di sana-sini ada masalah, Romo Benny akui itu. Tapi setidaknya, melalui pendidikan politik, seluruh sumber daya bisa saling terhubung. Kekayaan yang melimpah ruah bisa dengan maksimal diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Di sinilah pentingnya pendidikan politik harus diterapkan dengan metode yang berbeda di aras lokal. 

“Segala bentuk pendidikan, baik itu politik memang harus cocok dengan konteksnya. Romo Mangun sudah ingatkan itu. Di kita justru belum menuju ke sana. Kalau konteksnya kelautan, maka generasi harus paham betul dengan dunia laut dan politik kelautan. Begitu seterusnya. Kita kerap kali tidak demikian, sehingga membuat generasi terasing dengan realitasnya. Akhirnya, SDM yang luar biasa tidak bisa dikelola karena kita tidak beriringan dalam konteks realitasnya. Maka biarlah secara politik Pancasila diaktualisasi dalam konteks lokal tapi berpikir global,” tandasnya.

Penulis Taufiq Saifuddin
Editor Ahmad Fathoni

Tags:

Romo BennyAntonius Benny SusetyoSosok

loading...