logo rilis
Jaksa Sebut Novanto yang Mengancam Miryam untuk Cabut BAP
Kontributor
Tari Oktaviani
29 Maret 2018, 15:37 WIB
Jaksa Sebut Novanto yang Mengancam Miryam untuk Cabut BAP
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, ternyata menjadi orang yang mengarahkan politisi Partai Hanura Miryam S Haryani untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kala ia menjadi saksi dalam persidangan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Irman dan Sugiharto.

Hal ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam tuntutannya terhadap Setya Novanto, hari ini, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Menurut Jaksa Eva Yustisiana, Novanto melakukan penekanan terhadap beberapa anggota DPR lain kepada Miryam untuk tidak membuka aliran dana e-KTP ke DPR. Ini mengingat Miryam menjadi salah satu saksi penting, di mana ia menjadi distributor aliran dana ke sejumlah pihak di DPR. 

"Bahwa sekira awal tahun 2017, berbarengan akan dibacakannya surat dakwaan Irman dan Sugiharto, terdakwa bersama-sama dengan Jamal Aziz, Chairuman Harahap, Markus Nari, dan Akbar Faisal melakukan penekanan kepada Miryam S Haryani agar mencabut keterangannya," ungkap Jaksa Eva di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Lebih jauh, Jaksa menyampaikan kala itu jika Miryam tak membuka peran pihak  lain, maka ia diberi jaminan tidak akan menjadi tersangka di KPK.

"Sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terdakwa menjamin jika Miryam S Haryani mencabut keterangannya di BAP maka Miryam S Haryani tidak akan menjadi tersangka di KPK.Atas penekanan tersebut, pada tgl 23 Maret 2017, Miryam S Haryani benar benar mencabut seluruh BAP-nya seperti arahan terdakwa," paparnya.

Sebelumnya, Miryam S Haryani pada Kamis (23/7) mencabut semua keterangannya yang sudah dituang dalam berita acara pemeriksaan perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik.

Anggota Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat itu mengaku ditekan selama pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Editor: Taufiqurrohman


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)