logo rilis
Bacakan Tuntutan, JPU Akui Pengaruh Setya Novanto
Kontributor
Tari Oktaviani
29 Maret 2018, 13:40 WIB
Bacakan Tuntutan, JPU Akui Pengaruh Setya Novanto
Setya Novanto diperiksa KPK. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irene Putri, menyebut, Setya Novanto pelobi ulung dan punya pengaruh yang kuat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Untuk itu, pihaknya menangani kasus ini secara hati-hati.

Hal itu disampaikannya dalam surat tuntutan Jaksa kepada Setya Novanto hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

"Penuntut umum juga menyadari perkara ini begitu menarik perhatian tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, hal ini dikarenakan pelaku yang diajukan ke muka persidangan adalah seorang politisi yang punya pengaruh kuat, pelobi ulung, meski namanya kerap disebut-sebut dalam berbagai skandal korupsi sebelumnya," ungkap Irene.

Tak hanya itu saja, menurutnya, sosok Novanto merupakan sosok yang santun dan bisa mudah bersosialisasi sehingga memudahkannya untuk bergerak dalam upaya tindak pidana korupsi.

"Objek perkara ini menyangkut hak asasi setiap warga negara yakni mengenai identitas diri setiap WNI, namun kenyataannya dengan mata telanjang kita melihat bagaimana tujuan penerapan e-KTP belum tercapai dikarenakan perencaan dan pembahasan anggaran dicampuri kepentingan bisnis dari pengusaha dan anggota DPR yang dengan pengaruh politik mengintervensi proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa, inilah yang disebut political corruption," ungkap Jaksa.

Menurut Irene, dalam menangani perkara ini tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional, tapi dengan cara pikir progresif, terutama dalam memaknai perbuatan menguntungkan diri sendiri yang tidak harus dilakukan dan diterima secara fisik oleh tangan pelaku langsung.

Irene pun berharap agar Setya Novanto berkata jujur dan mengakui perbuatannya.

"Mengutip syair Billy Joel yang berjudul ‘Honesty’, maka penuntut umum ingin menyampaikan 'Honesty is hardly ever heard and mostly what I need from you'," ucapnya.

Diketahui, hari ini Setya Novanto menghadapi sidang tuntutan. Dalam kasus pengadaan e-KTP tersebut, Setya Novanto didakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR dalam proyek senilai Rp5,9 triliun.

Dari nilai proyek tersebut, perbuatan Setya Novanto itu diduga menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

"Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Irene Putrie saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12).

Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar, diduga sebagai kunci keberhasilan pembahasan anggaran. Pasalnya, dalam surat dakwaan, ia melakukan banyak pertemuan yang dihadiri pengusaha dan pejabat Kemendagri untuk membicarakan khusus terkait e-KTP.

Seperti pertemuan dengan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Dalam pertemuan itu, Setya Novanto menyatakan kesiapannya untuk mendukung proyek e-KTP dan menggolkan usulan anggaran Rp 5,9 triliun di DPR.

Kendati demikian, ia meminta agar jatah fee sebesar 5 persen untuk kemudian diberikan ke beberapa anggota DPR.

Ia pun didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Editor: Taufiqurrohman


500
komentar (0)