logo rilis

Jaga Likuiditas Perbankan, BI Sempurnakan Aturan GWM
Kontributor

05 April 2018, 18:47 WIB
Jaga Likuiditas Perbankan, BI Sempurnakan Aturan GWM
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Bank Indonesia (BI) melakukan penyempurnaan Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata, untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Ini pun sekaligus mendorong fungsi intermediasi perbankan dan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan.

"Berbagai ketentuan tersebut, merupakan kelanjutan dari rangkaian reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter yang ditempuh BI sejak 2016, serta bagian dari upaya peningkatan efektivitas kebijakan makroprudensial," kata Direktur Departemen Komunikasi BI Arbonas Hutabarat dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Beberapa substansi penyempurnaan yang diatur dalam PBI GWM adalah penambahan porsi GWM dalam rupiah rata-rata bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dari 1,5 persen menjadi 2,0 persen dari keseluruhan kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK sebesar 6,5 persen.

Kedua, pemberlakuan GWM dalam valas rata-rata bagi BUK sebesar 2,0 dari keseluruhan kewajiban GWM dalam valas bagi BUK sebesar 8,0 persen.

Ketiga, pemberlakuan GWM dalam rupiah rata-rata bagi BUS dan UUS sebesar 2,0 persen dari keseluruhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 5,0 persen. 

Keempat, pemberian jasa giro bagi GWM dalam rupiah BUK menjadi 0 (nol) persen (penihilan jasa giro). Dan kelima, penyeragaman Calculation Period (masa penghitungan), Lag Period (masa penyiapan), dan Maintenance Period  (masa pemenuhan) masing-masing menjadi selama dua minggu.

Terkait kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi bank konvensional, telah dikenal sebelumnya melalui kebijakan GWM Loan to Funding Ratio (LFR) dan GWM Sekunder yang merupakan bagian dari kebijakan GWM. 

Sedangkan bagi bank syariah, kebijakan RIM Syariah telah diterapkan dalam bentuk rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang juga merupakan bagian dari kebijakan GWM. 

Dalam ketentuan yang diterbitkan, ditetapkan RIM dengan target kisaran 80-92 persen baik untuk BUK maupun BUS dan UUS dan memperluas komponen kredit/pembiayaan yang memasukkan Surat-Surat Berharga (SSB), yang dibeli oleh BUK, BUS, dan UUS, dan memperluas komponen simpanan dengan memasukkan SSB yang diterbitkan oleh BUS dan UUS. 

Pengaturan mengenai PLM merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yaitu Giro Wajib Minimum Sekunder (GWM Sekunder) yang dipenuhi dalam bentuk surat berharga dalam rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter. PLM ditetapkan dengan besaran 4,0 persen dari dana pihak ketiga (DPK).

Terdapat penyempurnaan dari GWM Sekunder dengan adanya fleksibilitas di dalam PLM, yaitu dalam kondisi tertentu, surat berharga dalam perhitungan PLM dapat digunakan dalam transaksi repo kepada BI dalam operasi pasar terbuka paling banyak sebesar 2,0 persen dari DPK. PLM berlaku bagi BUK, dan bagi BUS berupa PLM Syariah. Bagi BUK yang memiliki UUS, maka perhitungan PLM akan memperhitungkan surat berharga dan DPK milik UUS. Kedua instrumen makroprudensial tersebut, bersifat countercyclical yang dapat disesuaikan, sejalan dengan siklus ekonomi dan keuangan.

"Ketentuan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah, RIM, dan PLM bagi BUK akan efektif berlaku sejak 16 Juli 2018," jelasnya.

Sementara, ketentuan pemenuhan kewajiban GWM dalam valas bagi BUK, GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS, serta pemenuhan RIM Syariah bagi BUS dan UUS dan PLM Syariah bagi BUS akan berlaku sejak 1 Oktober 2018.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)