logo rilis
Jadi Tersangka, Eggi Sudjana Singgung Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
13 Mei 2019, 23:00 WIB
Jadi Tersangka, Eggi Sudjana Singgung Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam
FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Tersangka kasus dugaan makar dengan ujaran people power, Eggi Sudjana, menyinggung Tim Asistensi Hukum Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terkait penetapan status dirinya tersebut. 

Menurut Eggi, gelar akademik para tokoh yang ada di Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam itu harus dicabut jika dirinya dinilai layak menjadi tersangka dalam kasus yang menjeratnya itu. 

"Tim asistensi itu banyak profesor doktor di sana. Jadi kalau profesor doktor itu berpendapat saya layak jadi tersangka saya kira profesor doktornya mesti dibatalkan," ujar Eggi di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5/2019). 

Dia berharap, tim asistensi yang berisi para pakar hukum itu bisa bersikap netral sesuai keilmuannya.

"Diuji lah independensi keilmuan yang memihak, jangan subjektif," katanya. 

Eggi dikabarkan menjadi salah satu dari 13 nama yang dipantau oleh tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam selain nama-nama seperti Bachtiar Nasir, Kivlan Zen dan Amien Rais.

Eggi dalam kasusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar terkait seruan people power usai polisi memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status tersebut. 

Eggi dilaporkan Suryanto, relawan Jokowi-Ma'ruf Center (Pro Jomac). Laporan tersebut terdaftar pada 19 April 2019 dengan tuduhan makar di Bareskrim Mabes Polri yang kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP jo Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Atas penetapan tersangka tersebut, anggota BPN Prabowo-Sandiaga itu akhirnya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019) melalui kuasa hukumnya.

Eggi mengklaim dirinya tidak bersalah karena ujaran people power itu dalam koridor konstitusional. Bahkan Eggi juga membandingkan dengan politikus PAN senior, Amien Rais, yang juga mengungkapkan people power sebelum dirinya.

"Bapak Amien Rais kok enggak apa-apa, biasa-biasa saja. Nah yang paling mendasar lagi, Moeldoko pernah ngomong perang total. Perang itu udah enggak ada kata lain selain bunuh-membunuh. Kalau people power enggak ada urusannya sama itu, tapi di sisi lain Moeldoko tenang-tenang saja tidak diperiksa, itu merupakan kondisi diskriminatif," tandasnya.

Sumber: Antara




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID