logo rilis
Jadi Menkopolhukam Pertama dari Sipil, Mahfud MD Diingatkan Hendropriyono
Kontributor
Zulyahmin
23 Oktober 2019, 17:30 WIB
Jadi Menkopolhukam Pertama dari Sipil, Mahfud MD Diingatkan Hendropriyono
FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Mahfud MD menjadi orang sipil pertama yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Mahfud mengaku, dirinya baru menyadari itu setelah mendapatkan pesan singkat ucapan selamat dari mantan Kepala BIN AM Hendropriyono. 

"Saya baru sadar juga tadi malam Pak AM Hendropriyono kirim pesan ke saya, selamat atas adinda telah diangkat sebagai Menkopolhukam, sipil murni pertama sepanjang sejarah republik. Saya baru tahu itu kok saya orang sipil pertama," kata Mahfud seusai dilantik di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/10/2019). 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku akan segera belajar untuk dapat menyesuaikan diri dengan tugas-tugasnya sebagai Menkopolhukam.

"Tugas-tugas saya mencakup hal-hal yang tadi disebut bapak Presiden, soal mengkoordinasikan penegakan hukum, sehingga persepsi tentang penegakan hukum itu tidak mengecewakan. Itu soal persepsi dalam hasil survei itu kan memang pendapat orang, tidak apa-apa, akan kita perbaiki," ungkap Mahfud.

Saat mengenalkan Mahfud sebagai Menkopolhukam, Presiden Jokowi meminta Mahfud menangani hal-hal berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, antiterorisme.

Mahfud pun mengaku akan segera merumuskan kebijakan sebagai Menkopolhukam. 

"Ada soal pemberantasan korupsi, lalu ada deradikalisasi. Itu yang menyangkut ideologi. Nanti saya akan berangkat ke kantor Kemenkopolhukam untuk mendapat informasi umum dulu tentang kantor dan berbagai agenda dasarnya dan mungkin besok pagi saya sudah mulai merumuskan kebijakan," ujarnya. 

Mantan Menteri Pertahanan itu mengatakan, dirinya akan hadir dalam rapat kabinet pertama pada besok pagi untuk dapat menurunkan visi-misi Presiden Jokowi. 

Namun, Mahfud mengaku belum membahas substansi apapun di Kemenkopolhukam.

"Belum ada arahan dan belum ada substansi. Kita belum masuk ke materi apa pun. 1-2 hari ini kita akan inventarisasi dulu persoalan-persoalan. Kemudian, namanya menteri koordinator adalah mengoordinasi kementerian terkait," ujar Mahfud.

Mahfud juga mengaku akan membahas lagi UU rekonsiliasi dan kebenaran.

"UU Itu penting untuk dibuka lagi. Kenapa dulu dibatalkan oleh MK? MK memerintahkan supaya dihidupkan tapi diperbaiki lagi isinya, itu sampai sekarang sudah 16 tahun belum diperbaiki. Kita akan lihat nanti, dan saya akan lihat, ada beberapa mungkin yang perlu dilihat kasus kedaluwarsa kemudian manfaat dan mudarotnya dalam setiap agenda penyelesaian itu," jelas Mahfud.

Mahfud menilai bahwa ia tidak akan kesulitan untuk mengoordinasikan kementerian, termasuk juga melakukan sinergitas dengan TNI saat menjabat nanti.

"Saya pernah memimpin Kementerian Pertahanan yang bawahan-bawahan saya jenderal semua dan saya sipil. Bagusnya militer itu selalu disiplin secara hirarkis. Ketika saya dulu memimpin jenderal-jenderal mereka juga mengikuti meskipun sipil memimpin sudah mengatakan begini, ya mereka ikut. Saya kira sama, Kemenhan yang sekarang Pak Prabowo itu taat azas, taat aturan dan taat struktur, kalau memang ada kebijakan Presiden yang disalurkan dan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan kemenko itu ya kementerian di bawahnya harus ikut," papar Mahfud.

Sumber: Antara




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID