logo rilis
Iuran BPJS Berpolemik, Fahri Hamzah Sarankan Ini ke Jokowi
Kontributor
Nailin In Saroh
08 November 2019, 22:10 WIB
Iuran BPJS Berpolemik, Fahri Hamzah Sarankan Ini ke Jokowi
Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

RILIS.ID, Jakarta— Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang menimbulkan polemik disorot mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Fahri menyarankan agar Pemerintah segera melakukan pembenahan terhadap semua data kependudukan masyarakat Indonesia untuk mengakhiri masalah yang bermula dari defisit keuangan bantuan kesehatan itu.

“Saya sedikit menyumbang pikiran tentang bagaimana cara mengakhiri perdebatan tentang BPJS tentang semua hal yang simpang siur, yang semua pada awalnya tentang data penduduk," ujar Fahri kepada wartawan melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

"Kenapa BPJS itu kacau? Karena dia tidak tau sebenarnya yg ditanggung itu berapa banyak, sementara penduduk kita ini tidak ada datanya secara akurat. Sejak gagalnya proyek e-KTP maka seluruh basis dari penilaian kita terhadap jumlah penduduk itu pun juga kacau,” sambungnya. 

Bahkan kata Fahri, selain BPJS yang amburadul,  masalah data penduduk juga mengacaukan pemilu. “Alhasil, kacaulah data orang miskin bahkan kacau data penduduk, kacau data pemilih dan itu lah yang membuat kekacauan dalam pemilu, termasuk semua mengenai adanya desa fiktif yang mendapat bantuan, semua itu basisnya karena proyek e KTP yang gagal,” katanya.

Karena itu, inisitor Partai Gelora itu menyarankan agar pemerintahan Presiden Jokowi menyelesaikan pembenahan terhadap kekacauan data kependudukan sebagai akar semua dari permasalahan yang terjadi saat ini. Sehingga, kata Fahri, bila semua data kependudukan terindentifikasi jumlahnya dengan benar, tidak akan ada lagi kerancuan dalam mengambil suatu kebijakan yang berkaitan langsung dengan hajat rakyat Indonesia.

“Sekarang pemerintah harus fokus satu saja, selesaikan dulu e-KTP, tidak perlu bicara lain, terlalu banyak diomongkan padahal tidak pernah diselesaikan," kata inisiator Ormas Garbi itu. 

"Bagaimana mewujudkan satu penduduk satu indentitas, satu penduduk satu nomor. Sehingga apapun dia, siapapun dan kemanapun dia, selama masih hidup di atas dunia ini tetap terdata. Begitu dia meninggal data nya hilang, saat ini kan orang meninggal saja masih terdata sebagai orang hidup dan sebaliknya,” tambah Fahri.

Fahri meyakini, bila pemerintah serius untuk membenahi kekacauan data kependudukan ini maka persoalan terkait dengan data kependudukan tidak akan terulang kembali. Menurut dia, secara sendirinya BPJS pasti akan mengikuti pembenahan tersebut, termasuk kementerian sosial dengan sendirinya, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu akan selesai dengan sendirnya tidak ada lagi Pemilu yang berpotensi curang.

“Tapi kalau tidak diselesaikan akar-nya, maka masalah akan berulang-ulang. Inilah kemudian saya selalu curiga pemerintah tidak mau menyelesaikannya, karena apa? Agar mereka bisa tetap bekerja dan seolah-olah mereka tetap sibuk bekerja padahal persoalannya tidak mereka selesaikan,” pungkasnya.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID