logo rilis

Islam, Politik dan Identitas
kontributor kontributor
Zaenal A Budiyono
27 Desember 2017, 10:47 WIB
Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Doses FISIP Universitas Al Azhar Indonesia
Islam, Politik dan Identitas
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

PERDEBATAN mengenai hubungan yang ideal antara agama dan politik (negara) telah berlangsung sekian lama. Mungkin sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. 

Sejak era Renaissance di Eropa sampai milenium kedua saat ini, dua term tersebut masih hangat menghiasi layar kaca dan menjadi perbincangan baik di dunia nyata maupun dunia maya. Menengok sejarah, terdapat perbedaan antara peradaban Barat dan Timur (Islam) dalam melihat agama dan politik. 

Baca Juga

Peradaban Barat cenderung menempatkan agama sebagai “pihak luar” dari kehidupan politik. Hal ini yang di kemudian hari memicu munculnya sekularisme yang bertahan hingga hari ini. Sekularisme tak lain pemisahan tegas antara agama dan negara. 

Mulusnya pemikiran sekularisme di Barat juga dipengaruhi sejarah Kristen (agama dominan di Barat), di mana Yesus dikisahkan tidak atau sangat kecil bersentuhan langsung dengan politik. Justru di akhir hidupnya ia menjadi korban di tiang salib. Episode ini kemudian dimaknai bahwa Yesus lebih dilihat sebagai “korban” dan “juru selamat” bagi manusia, dan bukan pemimpin politik.

Sebaliknya dalam peradaban Islam, narasi agama dan politik kerap beririsan. Tak hanya menjadi properti privat, agama juga memberi ruh bagi negara. Sinar keagamaan itulah yang menjadi nilai yang menjiwai suatu rezim untuk menjalankan kekuasaan.

Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad saw, di mana ia bukan hanya menjadi penyampai wahyu Allah, melainkan juga membangun komunitas (masyarakat) terstruktur di kota Madinah.

Bahkan di masa itu Muhammad sudah melahirkan Piagam Madinah—semacam konstitusi negara yang mengatur hubungan penduduk Madinah yang beragam atas dasar konsensus. Inilah yang membuat Muhammad disebut bukan hanya pemimpin spiritual, melainkan juga politik.

Pancasila: Kesepakatan Religius

Dari gambaran di atas, secara jelas terlihat perbedaan yang mendasar antara Barat dan Timur dalam melihat relasi politik dan agama. Itu pulalah yang terjadi di Indonesia (mewakili bangsa Timur), di mana sejak republik ini berdiri, para founding fathers secara sadar memasukkan unsur-unsur agama dalam konstitusi. 

Bahkan sila pertama Pancasila, “Ketuhanan yang Maha Esa” secara jelas mengirim pesan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara beragama. Negara yang menempatkan Tuhan (Agama) sebagai panduan etik dalam menjalankan relasinya dengan masyarakat. Meskipun demikian, Indonesia tidak mendesain dirinya sebagai negara agama tertentu, karena melihat realitas sosial yang beragam. Salah satunya, negara ini telah lama dihuni oleh sekian banyak penganut agama yang berbeda. Jalan tengahnya adalah Pancasila, yang merupakan “kesepakatan religius” dari berbagai agama untuk mendirikan negara merdeka.

Islam memang menempatkan negara (politik) dalam hubungan yang dekat. Seperti ditulis Imam al-Ghazali dalam Nashihat al-Muluk (Nasihat untuk Para Raja, Pemimpin Negara), di mana ia menyatakan, “ad-Din wa as-siyasah tauaman” (Agama dan politik itu bagaikan dua saudara kembar). 

Menariknya, kelompok muslim yang mayoritas di Indonesia sejak awal tidak memaksakan negara ini menjadi negara agama (Islam). Padahal jika para elite Islam saat itu mau, bisa saja hal itu dilakukan. Atas kebesaran hati umat Islam tersebut, Menteri Agama, Alamsyah Ratu Prawiranegara mengatakan bahwa Pancasila tak lain merupakan hadiah terbesar umat Islam bagi bangsa ini. Hadiah yang dimaksud, karena sebelumya umat Islam merelakan hilangnya tujuh kata di Piagam Jakarta, yaitu “...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. 

Fakta lain bahwa elite Islam tidak berniat membangun negara Islam di Indonesia juga terlihat dari sikap tokoh-tokoh Islam Nusantara (sebelum kemerdekaan) yang hadir di Konferensi Khilafah 1924 di Turki. Saat itu Indonesia diwakili oleh Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka) dan Muhammad Natshir. Sebagaimana ditulis Hamka dalam Ajahku : Riwajat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perdjuangan Kaum Agama di Sumatera (1958), dijelaskan bahwa menurut Karim saat itu delegasi Indonesia tidak tertarik dengan ide khilafah. 

Pasca Konferensi Khilafah, jalan berbeda ditempuh oleh Turki dan Indonesia. Turki memilih jalan sekularisme, sementara Indonesia menemukan jalan tengah dengan Pancasila. Awalnya banyak negara mengikuti langkah Turki yang menganggap sekularisme sebagai “tiket menuju kemajuan”. Namun di awal milenium kedua, tembok sekularisme di Timur berangsur runtuh. 

Kemenangan Adalet ve Kalk?nma Partisi (AKP) pada 2002 menjadi awal berubahnya wajah Turki dari negara sekular menjadi negara demokrasi Islam. Sejumlah pihak mengakui pengaruh AKP ini, seperti Reuters yang menyebut AKP sebagai partai “Islam yang mengakar” dan “berhaluan Islam”. 

Gejala serupa terjadi di Tunisia, negara Timur yang telah lama menjalankan sekularisme. Revolusi Tunisia 2011 tidak hanya mengakhiri pemerintahan Zein El Abidin Ben Ali yang sudah berjalan 23 tahun, melainkan juga membuat goyah sekularisme—sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Demokrasi dan Politik Identitas

Perjalanan Islam politik di Indonesia memasuki masa penting di masa reformasi. Ini dikarenakan demokrasi memberi ruang yang sama kepada semua kelompok untuk menawarkan gagasan dan masa depan. Hal tersebut sekaligus mengonfirmasi (sebagaimana di tulisan di awal) bahwa Islam dan politik selalu beririsan. 

Pada pemilu di era reformasi perolehan suara partai-partai politik Islam maupun yang berbasis massa Islam di pemilu cukup signifikan. Meskipun belum ada satu partai Islam pun yang memenangkan pemilu. Namun demikian, sebagian pihak melihat “kebangkitan Islam politik” ini sebagai “ancaman” dari apa yang disebut sebagai meningkatnya politik identitas. Tuduhan yang makin menguat akhir-akhir ini. Padahal argumen tersebut terasa janggal dan ahistoris. Janggal karena dalam sistem demokrasi, siapa pun dan pihak mana pun memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk menawarkan gagasannya, selama itu dilakukan melalui mekanisme demokrasi. 
 
Selain itu, meminggirkan faktor identitas dalam demokrasi juga terasa naif. Dalam sosiologi politik, dikenal apa yang disebut sebagai in-group feeling, yaitu preferensi pilihan politik berdasar kesamaan latar belakang. Setiap saat kita mengalaminya. Misalnya saat musim pemilu, para caleg parpol cenderung memilih bertarung di daerah asalnya. Jarang sekali caleg dari Jawa misalnya, bertarung di Papua. Atau caleg asal Bali dicalonkan di Aceh—sulit menemukan rasionalisasinya. Dengan berkompetisi di daerah asal atau wilayah yang memiliki irisan kultural (identitas) dengan caleg tersebut, terasa ada passion untuk memperjuangkan kepentingan pemilihnya. 

Politik identitas juga tidak hanya berlaku di negara demokrasi baru seperti Indonesia, melainkan juga di Amerika Serikat (AS), yang dianggap sebagai mbah-nya demokrasi. Di sana berkembang stereotipe White Anglo-Saxon Protestant (WASP) yang berjalan lebih dari satu abad. Baru setelah terpilihnya Barrack Obama, 2008, stereotipe tersebut dipatahkan. Namun dengan terpilihnya Donald Trump, 2016, sentimen WASP kembali mengemuka. 

Dengan demikian, politik identitas atau apapun namanya adalah fenomena lumrah dalam demokrasi. Sistem ini secara sadar memberi ruang kepada semua identitas (agama, ideologi, suku, aliran politik, mazhab ekonomi, dll) untuk saling berdialektika secara beradab. 

Meminjam istilah Karl Marx—tesa yang di-challenge dengan antitesa, pada akhirnya akan menghasilkan sintesa. Kesepahaman, konsensus. Suatu pandangan bisa saling bertentangan, namun dengan adanya dialektika ia akan menghasilkan konklusi dan solusi. Selama panggung dialektika dalam demokrasi dirawat dan diperkuat, maka identitas-identitas itu justru akan menjadi taman bungan penuh warna nan indah.


#islam
#politik
#identitas
#politik idenitas
#pancasila
#ruang
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID