logo rilis
IPW Minta Polri Telusuri Pengakuan La Nyalla
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
12 Januari 2018, 09:04 WIB
IPW Minta Polri Telusuri Pengakuan La Nyalla
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Indonesian Police Watch (IPW) meminta Polri menelusuri pernyataan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti yang dimintai uang mahar politik sebesar Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. 

Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, pengakuan La Nyalla bisa menjadi pintu masuk bagi Satgas Anti Politik Uang Polri untuk menciptakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bersih dan berkualitas.

"Tujuannya agar kasus politik uang di balik Pilkada Serentak 2018 bisa terbongkar," kata Neta melalui siaran persnya, Jumat (12/1/2018).

Dia menjelaskan, isu adanya mahar politik sebagai syarat menjadi calon gubernur atau wakil gubernur memang di Pilkada 2018 memang sudah lama terdengar. Sebelumnya, ada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang pernah mengaku dimintai uang Rp10 miliar oleh oknum tertentu sebagai syarat rekomendasi maju di Pilkada melalui Partai Golkar.

"Isu uang mahar sudah menjadi rahasia umum di balik pencalonan kepala daerah. Belenggu uang mahar ini sulit untuk dibuktikan. Padahal ia menjadi salah satu penyebab berkembangnya politik biaya tinggi dan maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah," ujar Neta.

Meski belum ada unsur pidananya, jelas Neta, namun Satgas Anti Politik Uang Polri bisa menggunakan Undang-undang Pemilu, KUHP dan ketentuan lainnya untuk membongkar kasus tersebut. Satgas bentukan Polri itu menurutnya, bisa mendatangi La Nyalla dan juga Dedi untuk mencari informasi atas pengakuan keduanya.

"Meski tidak bisa diproses secara hukum, tapi dari penjelasan La Nyalla, Dedi, dan saksi-saksi lain, satgas bisa melakukan antisipasi atau bahkan mungkin bisa melakukan OTT di kemudian hari," tandasnya.


#KPK
#Polri
#Mahar Politik
#Pilkada 2018
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)