logo rilis
Intervensi Kemenkumham 'Mengancam' Pelaksanaan Pileg 2019
Kontributor
Fatah H Sidik
04 Juni 2018, 22:53 WIB
Intervensi Kemenkumham 'Mengancam' Pelaksanaan Pileg 2019
Pemilihan Legislatif. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Intervensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terhadap pengesahan draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menghambat tahapan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg). Kemenkumham menolak usul KPU melarang mantan koruptor menjadi calon legislatif (caleg).

"Pleno tadi pagi diupayakan, agar hari ini draf itu bisa dimasukkan ke Kemenkumham, sore tadi. Ya, kalau Kemenkumham tidak setuju, itu berpotensi pelaksanaan pileg jadi terhambat," ujar Komisioner KPU, Viryan, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (4/6/2018).

Padahal, dia mengingatkan, Kemenkumham tak berkewenang meninjau kembali konten draf PKPU. Sebab, sudah dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen.

"Kemenkumham kan posisinya pada proses administrasi pengundangan. Soal konten, itu wewenangnya ada di kami dan selama ini proses pengundangan draf PKPU itu tidak ada masalah. Sudah ada belasan Peraturan KPU diundangkan ke Kemenkumham dan mekanismenya lancar-lancar saja," terangnya.

Dalam draf PKPU Pasal 7 ayat (1) huruf j berbunyi, "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi". "Kami tetap untuk tidak memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg," tegas Komisioner KPU lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi.

Namun, usulan KPU tersebut ditolak Kemendagri, Komisi II, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sikap diutarakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR, pekan lalu.

Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menjadi dasar ketiganya menolak usulan KPU. Sebab, pasal tersebut cuma melarang mantan napi yang diancam pidana penjara lima tahun lebih, kecuali jujur ke publik.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)