logo rilis

Integrity Minta MK Putuskan Uji Materi Terkait 'Presidential Threshold'
Kontributor
Kurnia Syahdan
21 Juni 2018, 19:39 WIB
Integrity Minta MK Putuskan Uji Materi Terkait 'Presidential Threshold'
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Indrayana Centre for Government Constitution and Society (Integrity) meminta Mahkamah Konstitusi untuk segera memberikan putusan atas uji materi ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold

Mantan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay yang mewakili para pemohon berpendapat uji materi ini harus segera diputus karena persoalan ambang batas pencalonan presiden ini merupakan hal yang penting dan strategis bagi keadilan dan demokratisnya pemilihan presiden.

"Sehingga sangat layak diputus dalam waktu segera," kata Hadar usai menyerahkan berkas permohonan uji materi di Gedung MK Jakarta, Kamis (21/6/2018).

Selain itu, para pemohon optimistis MK dapat memutus perkara ini dalam waktu singkat mengingat MK pernah dengan bijak memutus perkara-perkara pemilu dengan cepat.

"Misalnya perkara soal KTP sebagai alat verifikasi pemilu, yang diproses hanya dalam beberapa hari, dan diputus dua hari menjelang pemilu," kata Hadar.

Para pemohon berpendapat bila MK dapat memutus sebelum proses pendaftaran capres pada tanggal 4 hingga 10 Agustus 2018, maka hal itu adalah sikap yang bijak dari MK untuk menjaga kelangsungan Pilpres tetap berjalan baik dan sesuai dengan konstitusi.

"Kami juga memohonkan agar pembatalan Pasal 222, yang menghapuskan syarat ambang batas capres dapat diberlakukan segera, atau paling lambat sejak Pilpres 2019, bukan diberlakukan mundur untuk pilpres selanjutnya, sebagaimana putusan terkait pemilu serentak di putusan MK 2014," ujar Hadar.

Dengan dibatalkannya Pasal 222 UU Pemilu, maka kerugian konstitusional para pemohon akan terhindari, dan pelanggaran konstitusi tidak dibiarkan berlangsung dan menciderai pelaksanaan Pilpres 2019.

Ketika disinggung mengenai banyaknya uji materi untuk Pasal 222 di MK dan sudah ditolak oleh MK, Hadar menjelaskan pihaknya paham betul bahwa permohonan uji materi soal ini telah dilakukan berulang kali.

"Tetapi, izinkan kami memperjuangkan lagi hak rakyat Indonesia untuk secara bebas memilih calon presidennya," ujar Hadar.

Hadar mengatakan para pemohon optimistis dan meyakini majelis hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menyidangkan kasus ini secara cepat dan akhirnya mengabulkan serta mengembalikan hak rakyat Indonesia untuk memilih langsung presidennya, tanpa dibatasi oleh syarat ambang batas pencalonan presiden.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)