logo rilis
Ini Tuntutan Jaksa KPK ke Mantan Dirjen Hubla
Kontributor
Tari Oktaviani
19 April 2018, 22:02 WIB
Ini Tuntutan Jaksa KPK ke Mantan Dirjen Hubla
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Antonius Tonny Budiono dituntut tujuh tahun penjara oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Ia juga dikenakan denda sebesar Rp300 Juta subsider empat bulan kurungan.

Menurut Jaksa, Antonius Tonny dipandang telah melakukan tindak pidana korupsi terkait perizinan sejumlah proyek di Kemenhub.

"Kami menuntut supaya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memutuskan menyatakan, bahwa terdakwa Antonius Tonny Budiono bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi," kata Jaksa KPK, Dodi Sukmono saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018).

Jaksa dalam hal ini mempertimbangkan hal-hal meringankan maupun memberatkan. 

Di antaranya untuk hal-hal yang memberatkan karena perbuatan Tonny tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sedangkan hal-hal yang meringankan yakni, terdakwa kooperatif, berterus terang, sopan selama menjalani persidangan, menyesali perbuatannya dan belum pernah dipidana.

Atas perbuatannya, Tonny dituntut melanggar‎ Pasal ‎12 huruf b dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

‎Dalam tuntutan ini, Jaksa pun mengabulkan permohonan status Justice Collaborator‎ (JC) Antonius Tonny Budiono. 

"‎Terdakwa ditetapkan sebagai Justice Collaborator berdasarkan surat keputusan pimpinan KPK nomor 685 tahun 2018," ‎katanya.

Sebelumnya, Antonius Tonny Budiono telah didakwa menerima suap sebesar Rp2,3 miliar. 

Suap tersebut diberikan oleh Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

Suap itu diduga untuk memuluskan sejumlah proyek di bawah perizinan Kementerian Perhubungan.

Sejumlah proyek tersebut yakni, terkait pengerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, tahun 2016 dan pengerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur.

Uang Rp2,3 milar diberikan karena Tonny ‎telah menyetujui penerbitan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten. 

Kemudian, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, yang pengerukannya dikerjakan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Tak hanya itu, Tonny juga didakwa oleh Jaksa KPK sebagai pihak yang menerima gratifikasi dalam bentuk berbagai mata uang asing dan barang-barang berharga lainnya. 

Gratifikasi itu diberikan dari sejumlah kontraktor rekanan Kementerian Perhubungan.

Editor: Kurniati


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)