logo rilis
Ini Saran NasDem Lunasi Utang Negara
Kontributor
Nailin In Saroh
27 Mei 2018, 08:47 WIB
Ini Saran NasDem Lunasi Utang Negara
Johnny G Plate. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Johnny G Plate, menilai pemerintah Indonesia tidak perlu meniru kebijakan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, yang memangkas 10 persen gaji menteri-menterinya untuk mengurangi utang negara. 

Menurut Johnny, kebijakan Mahathir ini dibuat hanya untuk alasan politik saja.

"Kenapa kita harus meniru Mahathir? Nggak ada yang perlu ditiru kebijakan Mahathir yang berkaitan dengan utang luar Negeri. Nggak ada, beda. Kalau Mahathir itu hanya sekedar alasan politik saja itu," katanya di Jakarta, Minggu (27/5/2018).

Sekjen Partai NasDem ini memandang, pemangkasan gaji menteri tidak akan memberikan efek yang signifikan terhadap utang luar negeri. 

"Berapa banyak gaji menteri? Untuk bayar utang luar negeri. Berapa banyak coba hitung. Memangkas seluruhnya pun berapa besar gaji menteri itu? Berapa totalnya? Ada pengaruh nggak sama utang luar negeri?" tanya Johnny.

Ia mengatakan, posisi utang luar negeri Indonesia dengan Malaysia juga sangat berbeda. 

"Posisi utang luar negeri Malaysia dan Indonesia itu beda. Mereka itu, 50 persen dari PDB mereka itu utang luar negeri. Kita ini kecil masih 30 persen. Sepertiga baru. Mereka udah setengah lebih. Beda posisinya," jelas Johnny.

Tak hanya posisi utang luar negeri yang berbeda, sambung Johnny, kondisi perekonomian Indonesia pun berbeda dengan Malaysia. 

Untuk itu, Johnny lebih menyarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk mengatasi utang luar negeri.

"Kita harus menggunakan kebijakan pajak ekspansif yang kreatif. Harusnya kebijakan tersebut dengan menurunkan tarif pajak kita, yang dapat membuat pendapatan pajak membesar. Semakin banyak pembayar pajak atau yang namanya meningkatkan tax ratio. Itu kebijakan kita," tuturnya.

Johnny mengingatkan, kebijakan pengurangan utang luar negeri harus dibarengi dengan kebijakan yang bertanggungjawab, bukan sekedar menerapkan kebijakan sebagai 'pencitraan' semata.

"Bukan dengan citra-citra potong ini, potong itu. Ntar gaji menteri disuruh potong, gaji DPR disuruh potong. Berapa banyak sih?" tandasnya.
 

Editor: Kurniati


500
komentar (0)