logo rilis

Ini Pro dan Kontra Dana Saksi Dibiayai Negara
Kontributor
Kurnia Syahdan
18 Oktober 2018, 23:30 WIB
Ini Pro dan Kontra Dana Saksi Dibiayai Negara
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding, mendukung dana saksi dibiayai negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena ongkos politik saat ini sangat besar yang digunakan untuk operasional partai politik.

"Karena secara jujur ongkos politik hari ini sangat besar dan itu tentu untuk kegiatan-kegiatan operasional bukan untuk politik uang tapi kegiatan politik di daerah pemilihan," kata Karding di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Dia mengatakan, beberapa partai seperti PKB sumber dananya selain dari bantuan APBN, banyak berasal dari para calon anggota legislatif (caleg).

Menurutnya, sumbangan pengusaha memang diperbolehkan namun jumlahnya sangat terbatas dan tidak mungkin partainya berharap bantuan dari rakyat.

"Karena itu anggaran pendanaan untuk saksi dari sumbangan para caleg," ujarnya.

Karding mencontohkan, partainya membutuhkan dua saksi untuk setiap tempat pemungutan suara (TPS) sedangkan jumlah TPS sebanyak 82 ribu sehingga membutuhkan 164 ribu saksi.

Jika seorang saksi diberikan uang transportasi sebesar Rp200 ribu, maka dibutuhkan dana sekitar Rp32 miliar.

Karding menyarankan agar dana saksi itu dikelola Bawaslu atau badan khusus independen yang juga merekrut para saksi.

Sementara itu, Partai Nasional Demokrat (NasDem) menolak usulan agar pemerintah menanggung seluruh dana bagi saksi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"NasDem menolak dana saksi Pemilu 2019 dibiayai negara," kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya di Jakarta.

Willy menegaskan, saksi pemilu merupakan bagian dari instrumen partai sehingga partai politik harus menanggung biaya operasional kader yang menjadi saksi.

Ia melanjutkan, pemerintah harus mengeluarkan dana sekitar Rp2,5 triliun jika dana saksi ditanggung APBN. Hal itu menurut Willy "melukai" hati rakyat Indonesia sehingga lebih baik digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Willy menyatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memiliki perangkat hingga tempat pemungutan suara yang dibiayai negara.

"Kita serahkan fungsi pengawasan kepada Bawaslu melalui perangkat yang dibiayai negara, partai menyiapkan kader untuk menjadi saksi," ucap Willy.

Diungkapkan Willy, Partai NasDem membentuk Komisi Saksi Nasional (KSN) untuk menyiapkan sumber daya manusia menjadi saksi pemilu sejak tahun lalu 
Sebelumnya, Komisi II DPR RI mengusulkan pemerintah menanggung seluruh dana saksi pada Pemilu 2019 saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri di komplek DPR RI Senayan pada Selasa kemarin.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menerima usulan anggaran dana saksi untuk Pemilu 2019 sebesar Rp3,9 triliun dari Komisi II DPR yang dianggarkan dalam APBN 2019.

"Ya memang kalau saya lihat pengajuannya Rp3,9 triliun, namun ini sedang dibahas dalam Panitia Kerja A nanti kita lihat lagi dalam rapat situasinya seperti apa," kata Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dia mengatakan, ada masukan-masukan prioritas dari Komisi I hingga Komisi XI DPR, salah satunya tentang dana saksi dari Komisi II DPR.

Menurut dia dana saksi itu diberikan kepada parpol dengan pengelolaannya diserahkan kepada Bawaslu namun pemerintah keberatan karena tidak diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kita lagi terus menjajaki jalan bagaimana caranya supaya dana kampanye bisa dianggarkan sehingga semua parpol bisa melihat ini secara pelaksanaan di tiap-tiap TPS itu bisa terlaksana," ujarnya.

Ditambahkannya, memang dalam UU Pemilu tidak diatur terkait dana parpol namun pihaknya sedang meminta pandangan fraksi-fraksi yang secara informal, untuk dimasukkan ke dalam RUU APBN 2019. 
 


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)