logo rilis
Ini Peta Arahan Komoditas untuk Pembangunan Pertanian
Kontributor
Kurniati
03 Mei 2018, 13:45 WIB
Ini Peta Arahan Komoditas untuk Pembangunan Pertanian
FOTO: Humas Balitbangtan

RILIS.ID, Jakarta— Pada tahun 2016 hingga 2017 lalu, Badan Litbang Pertanian telah menyelesaikan pemetaan tanah skala 1:50.000 di 382 kabupaten dan kota.

Sedangkan penyelesaian untuk 29 kabupaten/kota dilaksanakan pada tahun 2018 ini. 

Peta tanah tersebut, merupakan peta dasar dan acuan untuk menyusun peta tematik lainnya, di antaranya peta kesesuaian lahan berbagai komoditas pertanian, peta arahan tata ruang pertanian dan peta arahan komoditas dan rekomendasi pengelolaan lahan (RPL). 

Untuk Peta arahan komoditas dan RPL, disajikan dalam bentuk peta dan naskah, berisi paket rekomendasi pengelolaan lahan untuk 7 komoditas strategis yaitu padi, jagung, kedelai, cabe merah, bawang merah, tebu dan hijauan pakan ternak, serta tambahan 2 jenis perkebunan kelapa sawit dan kakao. 

Paket rekomendasi tersebut meliputi informasi jenis komoditas, agroekosistem, elevasi, iklim, faktor pembatas, serta rekomendasi varietas, cara budidaya tanaman mulai dari penyiapan lahan, pemupukan sesuai status hara, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen. 

Rekomendasi tersebut berbeda antar satu lokasi dengan lokasi lainnya tergantung pada jenis tanah dan kandungan haranya.

Terdapat 12 provinsi yang telah lengkap data sumberdaya lahannya untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. 

Delapan provinsi di antaranya telah dilakukan sosialisasi yaitu Kalteng, Kaltim, Sulteng, Sumbar, Jambi, Kepri, Sumsel dan Banten. Empat provinsi sisanya yaitu Jatim, Riau, Sulbar dan Sulut.

Sosialisasi akan dilaksanakan pada akhir April dan awal Mei 2018. 

Sementara untuk Data yang belum lengkap sekitar 129 kabupaten dan menyebar di 22 provinsi dan saat ini sedang dikerjakan pada tahun 2018. 

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam memanfaatkan peta-peta tematik dan buku RPL, termasuk cara membaca dan menggunakan peta tersebut di lapangan. 

Pada sosialisasi tersebut juga telah diserahkan atlas peta tanah, kesesuaian lahan, buku rekomendasi pengelolaan lahan, beserta soft copy-nya ke Dinas Pertanian masing-masing kabupaten, Dinas Pertanian Provinsi dan Bappeda Provinsi.

Sebagai umpan balik dari penyediaan data dan sosialisasi tersebut, di antaranya adanya permintaan data spasial (shp file) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mendukung revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumater Barat meminta untuk menambahkan komoditas kedelai dalam arahan pengembangan komoditas terkait dengan adanya alokasi dana untuk pengembangan kedelai, meskipun kabupaten tersebut bukan sentra produksi kedelai. 

Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kabupaten Agam memanfaatkan peta tersebut untuk pengembangan jagung. 

Tim Pakar Bappeda Provinsi Banten memanfaatkan data sumberdaya lahan ini untuk membuat master plan pengembangan komoditas unggulan Provinsi Banten. 

Dinas Pertanian Kabupaten Sinjai meminta bantuan untuk merincikan rekomendasi pengelolaan lahan tersebut per kecamatan agar rekomendasi tersebut dapat diaplikasikan di lapangan secara optimal. 

Tersedianya data sumberdaya lahan di seluruh kabupaten/kota dan telah disosialisasikan cara pemanfaatan serta telah diserahkan data tersebut ke pemerintah kabupaten/kota, diharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan data tersebut untuk pembangunan pertanian khususnya dalam peningkatan produksi mendukung ketahanan pangan serta mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045.

Sumber: Anny Mulyani


500
komentar (0)